BPD dan BPR Dikejar Ketentuan Modal Inti

Kamis, 11 Januari 2024 | 08:44 WIB
BPD dan BPR Dikejar Ketentuan Modal Inti
[ILUSTRASI. Anggota KUB Bank BJB]
Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Dikky Setiawan

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Batas waktu bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk memenuhi ketentuan minimal modal semakin dekat. BPD dan BPR yang masih memiliki modal cekak, perlu melakukan upaya pemenuhan tersebut hingga batas waktu pada 31 Desember 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan BPD harus memiliki modal inti minimum sekitar Rp 3 triliun. Sementara BPR diwajibkan memiliki modal dengan nilai minimum Rp 6 miliar. Hingga akhir 2023, OJK mencatat, masih ada 11 BPD yang tengah berproses untuk memenuhi modal inti minimum.

Baca Juga: Jamkrindo Teken Kerja Sama Penjaminan Kredit Alsintan dengan 4 BPD

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Volatilitas Valas Asia Relatif Berkurang di Akhir Tahun
| Rabu, 31 Desember 2025 | 05:00 WIB

Volatilitas Valas Asia Relatif Berkurang di Akhir Tahun

Selasa (30/12), baht Thailand (THB) menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia dengan kenaikan 0,65% secara harian ke 31,41.

Siantar Top (STTP) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:20 WIB

Siantar Top (STTP) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit

STTP akan memfokuskan pengembangan dengan dua pendekatan utama, yakni memperluas distribusi ke negara yang belum terjangkau 

Izin Dipermudah, Persaingan Bisnis Gadai Makin Sengit di Tahun Depan
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:15 WIB

Izin Dipermudah, Persaingan Bisnis Gadai Makin Sengit di Tahun Depan

Pasar gadai di dalam negeri masih menawarkan daya tarik tinggi bagi pemain yang ingin menjajal bisnis ini.

Pelaku Industri Masih di Posisi Wait and See
| Rabu, 31 Desember 2025 | 04:10 WIB

Pelaku Industri Masih di Posisi Wait and See

IKI untuk industri yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik kompak melambat pada akhir tahun ini.

Prospek RMK Energy (RMKE) Cerah Meski Harga Batubara Terpuruk
| Selasa, 30 Desember 2025 | 15:00 WIB

Prospek RMK Energy (RMKE) Cerah Meski Harga Batubara Terpuruk

Menurut analis, model bisnis RMKE memiliki keunggulan, terutama dari sisi efektifitas biaya, keselamatan, kepatuhan regulasi, dan biaya.

MLBI Jaga Kinerja di Momen Penting Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
| Selasa, 30 Desember 2025 | 13:00 WIB

MLBI Jaga Kinerja di Momen Penting Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Manajemen MLBI memastikan, merek-merek mereka berada dalam posisi yang kuat dan tersedia untuk memenuhi permintaan konsumen.

Prospek Minyak Dunia 2026 Masih Tertekan, Surplus Pasokan Jadi Tema Utama
| Selasa, 30 Desember 2025 | 11:00 WIB

Prospek Minyak Dunia 2026 Masih Tertekan, Surplus Pasokan Jadi Tema Utama

Goldman Sachs dalam risetnya menilai pasar minyak global masih akan berada dalam kondisi kelebihan pasokan pada 2026.

Richer Versus Faster Richer : Perhitungan Kalkulus di Balik Investasi
| Selasa, 30 Desember 2025 | 09:22 WIB

Richer Versus Faster Richer : Perhitungan Kalkulus di Balik Investasi

Di masa lalu, kekayaan ratusan miliar dolar Amerika Serikat (AS) terdengar mustahil. Hari ini, angka-angka itu menjadi berita rutin. 

Menavigasi Jalan Terjal Ekonomi Global 2026
| Selasa, 30 Desember 2025 | 07:12 WIB

Menavigasi Jalan Terjal Ekonomi Global 2026

Di sejumlah negara dengan pendekatan populis yang kuat, peran pemerintah melalui jalur fiskal begitu kuat, mengalahkan peran ekonomi swasta.

Bayar Tagihan Ekologis
| Selasa, 30 Desember 2025 | 07:02 WIB

Bayar Tagihan Ekologis

Penerapan kebijakan keberlanjutan di sektor perkebunan dan pertambangan tak cukup bersifat sukarela (voluntary compliance).

INDEKS BERITA