BPJS ketatkan sanksi bagi peserta yang belum membayar iuran
Selasa, 13 November 2018 | 07:30 WIB
KONTAN.CO.ID - Salah satu kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam menambal defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah melakukan optimalisasi premi atau iuran peserta.
Optimalisasi akan dilakukan ke tiga jenis peserta. Pertama, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias pekerja informal yang masuk sebagai peserta mandiri.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) per Oktober 2018, sumber defisit paling besar dari peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU/pekerja informal). Para peserta PBPU hanya bisa mengumpulkan iuran sebesar Rp 6,51 triliun. Sementara beban yang ditimbulkan senilai Rp 20,34 triliun, sehingga memiliki selisih Rp 13,83 triliun.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
