BPJS ketatkan sanksi bagi peserta yang belum membayar iuran
KONTAN.CO.ID - Salah satu kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam menambal defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah melakukan optimalisasi premi atau iuran peserta.
Optimalisasi akan dilakukan ke tiga jenis peserta. Pertama, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) alias pekerja informal yang masuk sebagai peserta mandiri.
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) per Oktober 2018, sumber defisit paling besar dari peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU/pekerja informal). Para peserta PBPU hanya bisa mengumpulkan iuran sebesar Rp 6,51 triliun. Sementara beban yang ditimbulkan senilai Rp 20,34 triliun, sehingga memiliki selisih Rp 13,83 triliun.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
