KONTAN.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menerbitkan hasil audit atas laporan keuangan pemerintah di semester I 2018. Dalam laporan itu, BPK mencatat 15.773 temuan dengan nilai Rp 11,55 triliun. Temuan senilai Rp 10,06 triliun disebut BPK menyalahi undang-undang (UU), dan temuan senilai Rp 1,49 triliun merupakan pemborosan anggaran.
Dalam audit atas laporan keuangan pemerintah, BPK menyoroti sejumlah instansi/pengelolaan anggaran, terutama dalam pengelolaan subsidi listrik. Pertama, terkait, penambahan anggaran subsidi listrik tahun 2017 sebesar Rp 5,22 triliun tak sesuai dengan UU APBN-P. Penambahan ini juga tak didasari pertimbangan memadai.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
