Berita Ekonomi

BPKP Tangani Pencaran Insentif Nakes Pemda yang Lamban

Sabtu, 24 Juli 2021 | 08:45 WIB
BPKP Tangani Pencaran Insentif Nakes Pemda yang Lamban

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memetakan permasalahan pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah yang lamban. Kementerian Dalam Negeri mencatat, realisasi insentif nakes per 17 Juli lalu baru 23,6% atau hanya Rp 2,09 triliun dari pagu anggaran mencapai Rp 8,85 triliun.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Dadang Kurnia mengatakan, perwakilan lembaganya yang ada di daerah telah bergerak ke pemerintah daerah (pemda) untuk memetakan permasalahan yang terjadi. Setidaknya, ada tiga aspek yang perlu BPKP kawal dan cermati terkait masalah tersebut.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Sudah berlangganan? Masuk

Berlangganan

Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan

Rp 20.000

Bayar per artikel

Hanya Rp 5.000 untuk membaca artikel ini

Rp 5.000

Berlangganan dengan Google

Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran karena Google akan mengingat metode yang sudah pernah digunakan.

Terbaru