BPKP Tangani Pencaran Insentif Nakes Pemda yang Lamban

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memetakan permasalahan pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah yang lamban. Kementerian Dalam Negeri mencatat, realisasi insentif nakes per 17 Juli lalu baru 23,6% atau hanya Rp 2,09 triliun dari pagu anggaran mencapai Rp 8,85 triliun.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Dadang Kurnia mengatakan, perwakilan lembaganya yang ada di daerah telah bergerak ke pemerintah daerah (pemda) untuk memetakan permasalahan yang terjadi. Setidaknya, ada tiga aspek yang perlu BPKP kawal dan cermati terkait masalah tersebut.