Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Fahriyadi .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memetakan permasalahan pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah yang lamban. Kementerian Dalam Negeri mencatat, realisasi insentif nakes per 17 Juli lalu baru 23,6% atau hanya Rp 2,09 triliun dari pagu anggaran mencapai Rp 8,85 triliun.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Dadang Kurnia mengatakan, perwakilan lembaganya yang ada di daerah telah bergerak ke pemerintah daerah (pemda) untuk memetakan permasalahan yang terjadi. Setidaknya, ada tiga aspek yang perlu BPKP kawal dan cermati terkait masalah tersebut.
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? Masuk
Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
