KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memetakan permasalahan pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah yang lamban. Kementerian Dalam Negeri mencatat, realisasi insentif nakes per 17 Juli lalu baru 23,6% atau hanya Rp 2,09 triliun dari pagu anggaran mencapai Rp 8,85 triliun.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Dadang Kurnia mengatakan, perwakilan lembaganya yang ada di daerah telah bergerak ke pemerintah daerah (pemda) untuk memetakan permasalahan yang terjadi. Setidaknya, ada tiga aspek yang perlu BPKP kawal dan cermati terkait masalah tersebut.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
