Lagi, Menyoal MBG
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lagi dan lagi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan. Kali ini bukan menyoal jumlah korban keracunan, melainkan penilaian lembaga pemeringkat global terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Berawal dari keputusan Moody's Ratings yang menurunkan prospek (outlook) peringkat kredit Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif, yang diumumkan Kamis (5/2/2026). Meski, lembaga tersebut tetap menyematkan peringkat layak investasi (investment grade) bagi Indonesia di posisi Baa2.
Tegas dinyatakan, salah satu faktor penyebab pemangkasan outlook tersebut adalah program MBG. Menurut Moody's, program unggulan Presiden Prabowo ini dibiayai melalui realokasi dan pemangkasan belanja kementerian, termasuk anggaran pemeliharaan infrastruktur. Kondisi tersebut dinilai mereka, dapat menekan fleksibilitas anggaran negara.
Singkatnya, Moody's mengingatkan agar program MBG sebaiknya tidak turut menekan kondisi fiskal negara, yang mengakibatkan kian lebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Telah banyak diberitakan bahwa alokasi MBG tahun 2026 bernilai total Rp 335 triliun dengan target 82,9 juta penerima. Angka ini melonjak 371,83% dari anggaran tahun 2025 yang berjumlah Rp 71 triliun.
Jauh-jauh hari, peringatan sudah digaungkan Nomura Holdings institusi investasi asal negeri Sakura, sejak Februari 2025 silam. Kala itu, lembaga ini memprediksi defisit APBN 2025 akan membengkak menjadi 3,4% dari produk domestik bruto (PDB). Meski pada akhirnya ditutup di posisi 2,92% atau masih di bawah ambang batas 3% seperti diatur dalam Undang-Undang, namun angka defisit itu tetap saja ada di atas target awal pemerintah 2,53%.
Baru-baru ini, Citigroup memperkuat kekhawatiran Nomura dengan memberikan prediksi defisit APBN tahun 2026 berpotensi meningkat menjadi 3,5% PDB.
Hal tersebut memberikan gambaran, bahwa sejumlah pihak mengkhawatirkan defisit APBN Indonesia menembus ambang batas 3%.
Citigroup menyebut bahwa peningkatan defisit terutama dipicu oleh lonjakan belanja pemerintah, salah satunya MBG, di tengah seretnya kinerja penerimaan negara.
Alih-alih berkaca dan mengevaluasi program MBG, salah seorang pejabat pemerintah justru lantang menyebut program MBG lebih mendesak, ketimbang penciptaan lapangan kerja. Duh Gusti!
