BPS Sebut Kenaikan Upah ART Ikut Memicu Inflasi Inti di Maret

Selasa, 02 April 2019 | 08:10 WIB
BPS Sebut Kenaikan Upah ART Ikut Memicu Inflasi Inti di Maret
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Indeks harga konsumen bergerak naik sepanjang Maret. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan untuk Maret sebesar 0,11%. Jika dibandingkan dengan Maret tahun lalu, inflasi bulan lalu sebesar 2,48% year on year (yoy). Sementara inflasi tahun berjalan, Januari-Maret sebesar 0,35% year-to-date.

Inflasi inti selama Maret tercatat sebesar 0,16% dan 3,03% year on year (yoy). Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Februari yang sebesar 0,26% dan 3,06% yoy. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, tekanan terhadap inflasi inti antara lain akibat kenaikan harga mengontrak rumah dan upah asisten rumah tangga (ART). Tak hanya itu, kenaikan tarif transportasi udara juga turut menyulut inflasi inti Maret 2019.

Meski begitu, Suhariyanto meyakini, menurunnya inflasi inti kali ini bukan karena daya beli masyarakat menurun. "Daya beli tidak rendah karena inflasi inti masih tinggi," katanya, Senin (1/4).

Sementara inflasi dari harga diatur pemerintah alias administered price tercatat 0,08% dan 3,25% yoy. Sedangkan inflasi bergejolak alias volatile food mencatatkan deflasi 0,02% dengan inflasi tahunan sebesar 0,16%. Deflasi ini sejalan dengan penurunan harga pada sejumlah komoditas, seperti daging ayam ras, telur ayam ras, hingga ikan segar.

Menurut Ekonom Bank Permata Josua Pardede inflasi tahunan Maret 2019 menjadi inflasi terendah sejak akhir 2018. Ia melihat ini berarti suplai terjaga memasuki panen raya padi. Selain itu, rendahnya inflasi Maret mengindikasikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sangat baik dalam menjaga ketersediaan barang.

"Namun, inflasi tahunan kami perkirakan cenderung meningkat dan mencapai puncaknya tahun ini," ujar Josua. Terutama memasuki Ramadan dan Idul Fitri serta tahun ajaran baru sekolah.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menambahkan, April juga berpotensi inflasi karena menjelang Puasa dan Lebaran. Sebab konsumsi masyarakat biasanya mengingat. Lana juga mengingatkan, jika April ini Indeks Harga Konsumen (IHK) rendah, maka perlu waspada. Sebab bisa jadi, pertumbuhan ekonomi melambat lantaran konsumsi masyarakat turun. Ia menyarankan pemerintah harus menjaga harga bahan makanan tidak melonjak. Khususnya bahan pokok seperti daging yang biasanya banyak diperlukan saat puasa

 

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA