Buntut Kasus SNP, Perusahaan Pembiayaan Belum Berani Jor-joran Terbitkan MTN

Kamis, 09 Mei 2019 | 02:42 WIB
Buntut Kasus SNP, Perusahaan Pembiayaan Belum Berani Jor-joran Terbitkan MTN
[]
Reporter: Ferrika Sari | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus yang membelit SNP Finance berbuntut kurang mengenakkan bagi perusahaan pembiayaan lain. Belakangan perusahaan multifinance lebih banyak mengandalkan perbankan sebagai sumber dana. Maklum, kepercayaan investor terhadap penerbitan surat utang seperti medium term notes (MTN) belum kembali pulih.

Managing Director PT Indosurya Inti Finance Mulyadi Tjung mengatakan, sekitar 90% pendanaan perusahaan berasal dari perbankan, baik itu berasal dari bank domestik maupun asing. Menurutnya, pendanaan dari perbankan lebih mudah diperoleh dibandingkan sumber dana lain.

Penerbitan MTN sudah masuk rencana bisnis perusahaan. "Tapi masih menunggu kondusif, kami melihat dari persepsi pasar multifinance membaik dan ekspektasi bunga MTN yang diterbitkan juga turun," terang Mulyadi.

Ada juga PT Radana Bhaskara Finance Tbk yang tahun ini mengandalkan perbankan. Padahal pada 2017, Radana Finance cukup gencar menerbitkan MTN.

Dari data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perusahaan pembiayaan ini sempat menerbitkan surat utang jangka menengah itu sebanyak tiga kali. Adapun nilai total penerbitan MTN saat itu sebesar Rp 185 miliar.

Direktur Utama Radana Finance Evy Indahwaty mengatakan, pihaknya membutuhkan pendanaan dari bank sebesar Rp 1 triliun pada tahun ini. Adapun pendanaan itu berasal dari perbankan domestik 80%, sisanya dari bank luar negeri.

Saat ini, menurut Evy, pendanaan dari perbankan lebih memungkinkan ketimbang penerbitan obligasi maupun MTN. Alasannya, kondisi pasar belum pulih pasca kasus gagal bayar perusahaan multifinance.

"MTN multifinance kemungkinan tidak mudah setelah ada kasus gagal bayar multifinance sehingga hal ini jadi pertimbangan kami untuk tidak menerbitkan dulu," kata Evy kepada KONTAN Rabu (8/5).

Selain kepercayaan investor, penerbitan MTN memang tidak semudah sebelum kasus SNP Finance terungkap. Karena multifinance kudu melapor ke OJK dulu sebelum menerbitkan MTN.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan pasca keluarnya aturan terbaru OJK soal MTN, menyebabkan nilai penerbitan surat utang ini menurun.

Walau sebenarnya, investor bisa lebih percaya jika ada multifinance yang menerbitkan MTN. "Jadi OJK menyaring, hanya multifinance bagus yang bisa menerbitkan MTN. Dalam hal ini OJK mempunyai data yang lebih jelas, sehingga diketahui siapa penerbit dan pemegang sahamnya," kata Suwandi.

Bagikan

Berita Terbaru

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung
| Selasa, 05 November 2024 | 15:41 WIB

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung

Dana dari pembagian dividen ADRO untuk mengeksekusi PUPS atas saham PT Adari Andalan Indonesia (PT AAI).

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti
| Selasa, 05 November 2024 | 11:30 WIB

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti

Data inflasi AS pada September 2024, inflasi AS tercatat di kisaran 2,1% yoy, sedikit di atas target The Fed di 2,0%. 

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan
| Selasa, 05 November 2024 | 10:50 WIB

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan

Bank Indonesia diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya pada November 2024 karena rupiah sedang melemah.

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG
| Selasa, 05 November 2024 | 09:07 WIB

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG

Sejak Agustus 2024 sudah beredar kabar mengenai rencana Pemerintah Singapura untuk melepas kepemilikannya di TAPG.

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit
| Selasa, 05 November 2024 | 08:15 WIB

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit

Sepanjang periode Januari-September 2024, HAIS berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 12,40%, yakni menjadi Rp 765,37 miliar

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak
| Selasa, 05 November 2024 | 08:01 WIB

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak

PMMP masih terikat sejumlah kontrak kerja sama, salah satunya memasok udang ke Marubeni Corporation 

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah

Untuk penyluran subsidi elpiji dan BBM akan diubah menjadi skema bantuan langsung tunai ke masyarakat penerima.

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah

Untuk memperluas pasar ekspor, Mustika Ratu turut serta dalam Indonesia Europe Business Forum (IEBF) 2024.

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek

Jika Kemala Harris terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, maka akan lebih menguntungkan Indonesia.

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun
| Selasa, 05 November 2024 | 07:26 WIB

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun

Kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Presiden Prabowo.

INDEKS BERITA

Terpopuler