Berita Regulasi

Buruh juga butuh pulsa dan jajan anak

Rabu, 07 November 2018 | 16:23 WIB

ILUSTRASI. Buruh pabrik menunggu jam masuk di Kawasan KBN

KONTAN.CO.ID - Menyusul penerbitan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Nomor 240 Tahun 2018, sontak buruh langsung ramai-ramai menyampaikan penolakan. Mereka kompak menolak poin kesembilan SE Menaker yang menyebutkan, kenaikan UMP tahun depan berdasarkan inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8,03%.

Kalangan buruh menilai, pemerintah sudah mengabaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan penetapan upah minimum harus melalui survei kebutuhan hidup layak (KHL). Sedang Peraturan Pemerintah No. 78/2015 justru menghilangkan survei KHL sebagai dasar penetapan upah minimum.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini,
pastikan Anda sudah mendaftar dan login.
Reporter: Havid Vebri, Nina Dwiantika
Editor: S.S. Kurniawan


Baca juga