Reporter: Ardian Taufik Gesuri | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kendati pernah mengetuai G-20, sejatinya Indonesia belum tergolong sebagai negara maju. Dengan PDB per kapita akhir 2022 sebesar US$ 4.784, negeri Nusantara masih berkubang di golongan negara berpendapatan menengah atas.
Semua pemimpin negeri ini tentu ingin membawa Indonesia jadi negara maju – pendapatan per kapita minimal US$ 11.906 per tahun – selanjutnya tercapai pula cita-cita para pendiri negara sebagaimana tertulis dalam Preambul UUD 1945.
Tapi jelas tak mudah untuk mencapainya. Alih-alih naik kelas, yang dikhawatirkan adalah Indonesia terjebak dalam middle income trap.
Isu jebakan pendapatan menengah ini sebenarnya sudah muncul sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seiring dengan keluarnya laporan Bank Dunia bertajuk An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, yang dirilis tahun 2007.
Ini mengacu pada keadaan negara-negara miskin yang melesat perekonomiannya hingga mencapai status negara pendapatan menengah, tapi lalu kehilangan daya lajunya: tidak mampu lepas landas untuk menjadi negara maju.
Nah, strategi menghindari middle income trap ini tampaknya jadi materi kampanye partai-partai pro-pemerintahan Jokowi untuk memenangi Pemilu 2024. Mereka punya legacy "nasionalisasi PMA", hilirisasi sumberdaya alam, hingga program-program strategis nasional terutama infrastruktur.
Untuk itu pemerintahan baru nanti perlu melanjutkan kerja pemerintahan saat ini untuk mewujudkan cita-cita jadi negara maju, dengan memanfaatkan bonus demografi periode 2025-2038 yang ditingkatkan kualitas SDM-nya.
Bila pemerintahan ganti haluan, mereka khawatir momentum itu akan hilang, mulai dari awal lagi. Apalagi bila nanti terjadi saling balas dendam, bisa-bisa seperti Malaysia yang berkutat dalam status pendapatan menengah.
Sama halnya bila tak mampu memperlaju perekonomian, mentok di 5%-an dengan pertumbuhan penduduk 1,2%-1,3%, jelas cita-cita lepas landas bakal kandas. Padahal butuh lompatan ekonomi tiga kali dari saat ini.
Sementara, pihak oposisi dalam beberapa hal strategis berbeda posisi secara diametral dengan pemerintah. Mereka menolak omnibus law UU Cipta Kerja, Ibukota Negara (IKN) Nusantara, mengkritik infrastruktur, utang pemerintah, hingga yang terkini RUU Kesehatan.
Tentu kita berharap mereka punya strategi untuk mencapai negara maju, sesuai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Nanti rakyat akan memilih: strategi mana yang terbaik.
