KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang bulan puasa dan Lebaran, salah satu topik hangat adalah terkait persediaan bahan makanan pokok, terutama beras.
Apalagi sebelumnya ramai diberitakan rencana Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk mengimpor beras guna memenuhi stok cadangan beras PT Perusahaan Umum Badan Logistik (Bulog).
Di sisi lain, Bulog menolak melakukan impor beras dan memilih memprioritaskan penyerapan gabah dan beras di dalam negeri. Maklumlah, saat ini mulai masuk musim panen raya padi di sejumlah daerah di Indonesia.
Menjadi pertanyaan, bagaimana bulan Ramadan dan Lebaran? Lalu, sejauh mana kinerja penyerapan gabah petani di musim panen raya oleh Perum Bulog
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Direktur Utama (Dirut) Bulog, Budi Waseso alias Buwas menjelaskannya kepada wartawan Tabloid KONTAN, Ragil Nugroho, Kamis (1/4).
Berikut petikannya:
KONTAN: Bagaimana sebenarnya stok beras nasional saat ini? Amankah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memasuki bulan puasa dan Lebaran tahun ini?
BUWAS: Update terakhir, stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai batas aman, yaitu 1 juta ton. Ini merupakan sisa beras cadangan 20182019 sebanyak 850.000 ton plus hasil serapan beras petani sebesar 200.000 ton per 28 Maret 2021.
Jadi, bisa saya sampaikan bahwa masyarakat, khususnya umat Islam, bisa tenang memasuki bulan puasa. Kami, semua direksi Bulog, juga sudah 4 minggu terakhir turun ke sawah untuk memantau dan memastikan penyerapan produksi petani dalam negeri.
Serapan harian Bulog tahun ini rata-rata sudah mencapai 10.000 ton per hari, dan kami optimistis akan cenderung meningkat lagi dalam beberapa minggu ke depan saat panen raya. Jadi, jelas di sini kami mampu, kok, menyerap beras dan gabah petani.
Awal April ini, kita akan genjot hingga 30.000 ton per hari. Bila target tersebut bisa terpenuhi, maka secara agregat jumlah beras yang disediakan Bulog mencapai 1 juta ton. Sekarang sedang musim panen, kita punya kewajiban untuk menyerap hasil panen dari petani.
Sebagai informasi, kami bersama Tim Terpadu Gerakan Serap Gabah Petani (GSGP) Kementerian Pertanian serta stakeholders lainnya bersinergi terus mengawal panen dan penyerapan hasilnya pada panen raya padi periode MaretApril 2021 yang berlangsung di seluruh daerah. Ini selalu saya pantau.
KONTAN: Terkait sisa beras cadangan periode 20182019 sebanyak 850.000 ton, itu kan termasuk sisa hasil impor. Bagaimana ceritanya bisa seperti itu?
BUWAS: Begini, CBP merupakan beras yang dikelola Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keadaan kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana, dan kerawanan pangan. Pada 2018, Bulog mengimpor beras CBP sebesar 1,76 juta ton.
Dalam beberapa kali rapat koordinasi terbatas bersama pemerintah, saya sampaikan tidak ada keputusan pemerintah terkait sisa beras impor yang didatangkan sejak tiga tahun lalu. Padahal, Bulog tidak memiliki gudang dengan infrastruktur yang menunjang untuk menyimpan stok beras sampai bertahun-tahun.
Jadi, selama tiga tahun di gudang, sebanyak 106.000 ton dari sisa beras impor berpeluang mengalami penurunan mutu. Adapun stok beras ini tersisa karena kami sulit menyalurkannya. Untuk pendistribusian beras CBP, Bulog harus memperoleh penugasan dari pemerintah. CBP itu kan tidak bisa dijual bebas.
Lebih sulit lagi karena kami menghadapi masalah pembayaran utang dari pengadaan impor beras CBP. Bulog harus meminjam dana kepada bank BUMN untuk pengadaan ini. Bunga utangnya juga sebesar Rp 282 miliar per bulan.
KONTAN: Lalu bagaimana rencana Bulog dengan beras sebanyak 106.000 ton tersebut?
BUWAS: Saat ini, beras tersebut disimpan di gudang Bulog dengan perawatan yang baik. Meski kualitasnya tak sama seperti waktu pertama kali masuk ke Indonesia, saya tekankan beras tersebut tidak mesti dimusnahkan.
Tentu harus ada persetujuan pemerintah akan digunakan untuk apa. Jadi keputusannya di tangan pemerintah, apakah akan dibuat terigu atau akan dibuat apa. Mungkin minggu depan kami akan membahas nasib beras turun mutu tersebut dalam rapat koordinasi terbatas antar-menteri.
KONTAN: Terkait serapan beras nasional, apa saja strategi Bulog tahun ini?
BUWAS: Seperti yang sudah saya sampaikan ke beberapa media, dalam membenahi penyaluran dan penyerapan beras, kami berharap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bisa memberikan tambahan tunjangan kepada personel Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, dan aparatur sipil negara (ASN). Mengapa? Agar bisa meningkatkan penyaluran beras di gudang Bulog.
Kita tahu kalau Bulog mengalami kendala dalam menyalurkan beras lantaran pemerintah mengubah program beras sejahtera (rastra) menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT). Makanya, tambahan tunjangan diperlukan demi menciptakan kepastian pasar di hilir penyaluran.
Selain berdampak pada peningkatan angka beras yang tersalurkan, langkah ini akan berdampak pada kenaikan penyerapan gabah dan beras petani. Ini akan memberikan jaminan bagi petani bahwa produksi petani bisa diserap dengan harga layak.
Saat ini, ASN kerap membeli beras dengan harga pasar di atas tunjangan mereka dan besaran tunjangan yang diberikan umumnya untuk beras di atas 10 kilogram (kg). Namun jumlah tersebut mengacu pada harga satuan Rp 7.400 per kg.
Padahal, harga beras di pasaran berkisar Rp 12.000 per kg. Ini yang membuat saya meminta Menkeu untuk menambah perhitungan tunjangan tersebut menjadi Rp 10.769 per kg.
Ini agar ASN hingga personel TNI bisa menambah alokasi pembelian beras mereka. Dengan kepastian permintaan pasar, Bulog nantinya menyalurkan beras premium dengan nilai Rp 10.769 per kg.
Ke depannya, Bulog akan menyalurkan beras langsung ke alamat rumah masing-masing. Saya akan sampaikan pada Menteri Keuangan bahwa yang diperlukan adalah pasar dari beras Bulog.
Langkah ini bisa berdampak pada peningkatan penyaluran beras Bulog. Kalau rata-rata beras yang disalurkan sebanyak 10 kilogram per orang, maka penyaluran beras Bulog bisa bertambah 1,4 juta ton per tahun.
KONTAN: Jadi sudah ada kepastian dari pemerintah bahwa tidak akan ada impor beras tahun ini?
BUWAS: Saya rasa begitu. Namun, semua dikembalikan lagi ke pemerintah. Yang jelas, dari kami selama tiga tahun belakangan ini tidak ada impor. Lalu ada yang bertanya, kalau di data Badan Pusat Statistik (BPS) kok ada beras masuk sejak 2020?
Jadi, itu adalah beras impor yang merupakan produksi perusahaan asing dan disebut beras khusus. Beras khusus tersebut tidak diimpor pemerintah, namun oleh perusahaan swasta. Beras itu diperuntukkan bagi kepentingan atau kebutuhan bisnis swasta semisal kebutuhan restoran yang bersifat khusus. Jadi bukan Bulog yang impor.
KONTAN: Kalau terkait rencana ekspor beras, apakah bisa terwujud tahun ini?
BUWAS: Kita masih lihat dulu perkembangannya. Permintaan lumayan banyak untuk ekspor ke beberapa negara. Salah satunya pada tahun 2020 kami sempat menjajaki kesepakatan ekspor ke Arab Saudi.
Bahkan, dalam kontrak kerjasama tersebut, Bulog bakal melakukan pengiriman beras sebanyak 100.000 ton setiap bulan. Namun, hal tersebut tidak dapat terealisasi akibat adanya pandemi Covid-19, yang berimbas adanya lockdown di sejumlah negara.
Kami dan pihak Arab Saudi saat ini sedang menindaklanjuti penjajakan ekspor beras tersebut agar segera terealisasi. Saya yakin, Indonesia sebenarnya sangat mampu memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.
Bahkan sebagai negara agraris, seharusnya Indonesia memang bisa melakukan ekspor ke sejumlah negara. Tugas pemerintah mendorong petani memproduksi beras yang berkualitas sehingga Indonesia menjadi negara eksportir beras.
Baca Juga: Stok beras Bulog sudah mencapai 1 juta ton
