Daulat Kelapa Bulat

Sabtu, 14 Juni 2025 | 07:30 WIB
Daulat Kelapa Bulat
[ILUSTRASI. TAJUK - Hasbi Maulana]
Hasbi Maulana | Managing Editor

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang Ramadan lalu, emak-emak dikejutkan lonjakan harga kelapa bulat dan santan instan hingga dua kali lipat. Semula muncul dugaan lonjakan terjadi akibat fluktuasi normal menjelang Bulan Puasa. Ada pula orang yang menduga kenaikan harga disebabkan kelapa dan santan instan lebih banyak terserap dapur MBG. Belakangan muncul penjelasan dari pemerintah bahwa pasokan langka akibat ekspor kelapa bulat yang meningkat.

Ironisnya, Indonesia adalah produsen kelapa terbesar kedua dunia. Lebih dari 5,6 juta petani mengelola 3,34 juta hektar kebun. Mereka menyumbang 24% produksi global atau setara 2,89 juta ton (2023). Namun, akhir-akhir ini pasar domestik tak merasakannya. Catatan Pusat Data KONTAN menyebut sepanjang Januari-Februari 2025 China menyerap ekspor kelapa bulat asal Indonesia hingga 68.065 ton senilai US$29,5 juta! Ekspor besar-besaran ini mengurangi pasokan dalam negeri.

Kelangkaan kelapa bulat dan santan instan masih terus berlanjut hingga saat ini, berbulan-bulan setelah Ramadan dan Lebaran usai. Kini pemerintah merespon gejala ini dengan rencana kebijakan pemberlakuan pungutan ekspor kelapa bulat. Pemerintah berharap adanya "hambatan" ekspor ini pasokan kelapa  bulat dan produk turunannya untuk pasar domestik bisa terjaga dan harga pun stabil.

Tak bisa disangkal, persoalan kelangkaan kelapa ini menjadi dilema. Pada satu sisi, ekspor berarti devisa dan peluang perbaikan penghidupan petani kelapa. Namun, pada sisi yang lain, kelapa adalah tulang punggung kuliner Nusantara. Rendang tanpa santan mustahil. Opor, lodeh, kari, hingga kue tradisional bergantung pada santan kelapa. Kelangkaan kelapa dan santan bisa menggerus identitas budaya kita.

Pungutan ekspor bisa dicoba, tapi pemerintah perlu mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan memperluas dan merevitalisasi perkebunan kelapa. Termasuk di dalamnya penyediaan bibit unggul segala musim sekaligus dukungan untuk para petani kelapa. Dengan begitu, dalam jangka panjang peluang ekspor tetap bisa kita manfaatkan tanpa mengorbankan kebutuhan domestik.

Negeri penghasil kelapa tak boleh kesulitan santan di pasar sendiri. Ekspor penting, tapi melindungi warisan kuliner dari kelangkaan bahan dasarnya tak kalah mulia. Surplus beras yang begitu membanggakan jangan sampai menggelikan hanya karena sering-sering disantap sebagai nasi goreng!.

Bagikan
Topik Terkait

Berita Terkait

Berita Terbaru

Modal Jajanan Pasar: Rp3 Juta Hasilkan Omzet Menggiurkan!
| Minggu, 08 Februari 2026 | 05:15 WIB

Modal Jajanan Pasar: Rp3 Juta Hasilkan Omzet Menggiurkan!

Dengan harga terjangkau, cita rasa lokal, dan bisa dinikmati siapa saja, usaha jajanan pasar menawarkan peluang yang men

Menyoal Independensi BI
| Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10 WIB

Menyoal Independensi BI

Dalam revisi UU P2SK, BI akan dibekali mandat tambahan; mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 16:47 WIB

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik

Pada periode 2-6 Februari 2026, IHSG tumbang 4,73% dan ditutup pada level 7.935,26. Pekan sebelumnya, IHSG telah turun 6,94%.

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 13:00 WIB

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000

Saham Bank Syariah Indonesia (BRIS) naik 5,78% dalam sepekan melebihi kinerja IHSG yang turun -4,47%, efek euforia pasca spin off dari BMRI.

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 11:00 WIB

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen

WIKON diajukan PKPU oleh PT Pratama Widya Tbk (PTPW), sedangkan PTPP diajukan PKPU oleh PT Sinergi Karya Sejahtera.

 Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:00 WIB

Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin

BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan menonaktifkan kepesertaan PBI JK karena menjadi kewenangan Kemensos

Danantara Hilirisasi US$ 7 Miliar, Duet Emiten Mind Id, ANTM dan PTBA Ketiban Berkah
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:58 WIB

Danantara Hilirisasi US$ 7 Miliar, Duet Emiten Mind Id, ANTM dan PTBA Ketiban Berkah

Danantara melaksanakan groundbreaking enam proyek hilirisasi di 13 lokasi di Indonesia. Total nilai mencapai US$ 7 miliar. 

 Revolusi Melalui Teladan
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:56 WIB

Revolusi Melalui Teladan

Perjalanan karier Joao Angelo De Sousa Mota dari dunia konstruksi ke pertanian, hingga menjadi Dirut Agrinas

Waspada Potensi Lonjakan Biaya Utang Jangka Pendek
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:37 WIB

Waspada Potensi Lonjakan Biaya Utang Jangka Pendek

Jika pemangkasan outlook membuat tekanan terhadap pasar SBN berlanjut dan mempengaruhi nilai tukar rupiah, maka imbal hasil berisiko naik

Cadangan Devisa Amblas Terseret Depresiasi Rupiah
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:28 WIB

Cadangan Devisa Amblas Terseret Depresiasi Rupiah

Penerbitan global bond oleh pemerintah belum mampu menyokong cadangan devisa Indonesia              

INDEKS BERITA