Defisit Inggris Melebar, Pengganti Theresa May Harus Mewaspadai Opsi Brexit

Jumat, 21 Juni 2019 | 18:54 WIB
Defisit Inggris Melebar, Pengganti Theresa May Harus Mewaspadai Opsi Brexit
[]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - LONDON. Inggris membukukan defisit anggaran yang lebih besar dari perkiraan bulan lalu. Hal ini disebabkan pengeluaran pemerintah yang meningkat. Kondisi tersebut dinilai bakal menjadi peringatan untuk menteri keuangan baru nanti, bahwa Inggris hanya punya pilihan terbatas untuk melindungi ekonominya dari pukulan Brexit. 

Defisit anggaran Inggris melebar menjadi  ‎£ 5,115 miliar atau setara dengan US$ 6,48 miliar. Kantor Statistik Nasional Inggris mengatakan, angka itu naik 23% dibandingkan Mei 2018, dan berada di luar ekspektasi para ekonom yang disurvey Reuters. 

Dalam dua bulan pertama tahun keuangan 2019/2020, defisit yang terjadi 18% lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya di bawah £ 12 miliar. 

Analis anggaran Inggris sebelumnya memperkirakan, pinjaman pemerintah tahun ini meningkat usai penurunan defisit yang stabil dari 10% dari output ekonomi pada 2010 menjadi hanya di atas 1% tahun lalu. 

"Angka pinjaman yang lebih tinggi dari yang diharapkan selama dua bulan pertama tahun keuangan ini, memberi tekanan bahwa perlambatan ekonomi dapat terjadi pada keuangan publik Inggris di bulan-bulan mendatang," kata Pablo Shah, Ekonom Senior di lembaga riset dan konsultan Centre for Economics and Business.

Sementara itu, pengeluaran pemerintah di bulan Mei naik 2,6% dibandingkan dengan tahun lalu, sebagian besar didorong oleh pembelian barang dan jasa. Pertumbuhan penerimaan pajak sebagian besar tetap solid. Namun, pendapatan pajak perusahaan turun 0,8% bulan lalu, menjadi penurunan tahunan pertama di bulan Mei sejak 2013.

Menteri Keuangan Philip Hammond memberi peringatan kepada siapa pun yang bakal menjadi perdana menteri Inggris berikutnya, bahwa Brexit tanpa kesepakatan (no-deal) akan menghapuskan anggaran yang telah disisihkan untuk potensi peningkatan pengeluaran publik atau pemotongan pajak. 

Dua kandidat yang bakal menggantikan Theresa May sebagai perdana menteri, yakni mantan menteri luar negeri Boris Johnson dan penggantinya, Jeremy Hunt mengatakan, mereka siap untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa perjanjian jika perlu.

Bagikan

Berita Terbaru

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:10 WIB

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit

Manajemen HALO menjalankan strategi efisiensi biaya secara berkelanjutan, khususnya pada cost of production

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02 WIB

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis

Namun, industri pelayaran selama tahun lalu masih menghadapi tekanan, terutama pada tingkat utilisasi dan harga sewa kapal.

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:00 WIB

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) melihat prospek industri pelayaran offshore tahun ini semakin membaik.

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:37 WIB

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi

Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus US$ 97.000. Dalam sepekan, harga BTC mengakumulasi kenaikan 7,65%%.​

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:13 WIB

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik

KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM untuk memperkuat daya saing.

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 09:16 WIB

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi

Tanpa kesiapan mental dan pemahaman risiko, fluktuasi dan volatilitas harga bisa berujung pada kepanikan dan kerugian besar. 

Bonus atau Beban?
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bonus atau Beban?

Bila pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai, tenaga kerja produktif tidak bisa jadi bonus demografi.

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 05:00 WIB

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab

Indikasi Peraturan Presiden soal transportasi online lebih condong menguntungkan para pengemudi online.

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:32 WIB

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan

Negara yang besar bukan negara yang pandai membuat target, melainkan negara yang berani menagih tanggung jawab dari yang paling mampu.

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:10 WIB

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI

DSI berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 7,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,2 triliun sempat dibayarkan sebagai imbal hasil.

INDEKS BERITA