KONTAN.CO.ID - LONDON. Inggris membukukan defisit anggaran yang lebih besar dari perkiraan bulan lalu. Hal ini disebabkan pengeluaran pemerintah yang meningkat. Kondisi tersebut dinilai bakal menjadi peringatan untuk menteri keuangan baru nanti, bahwa Inggris hanya punya pilihan terbatas untuk melindungi ekonominya dari pukulan Brexit.
Defisit anggaran Inggris melebar menjadi £ 5,115 miliar atau setara dengan US$ 6,48 miliar. Kantor Statistik Nasional Inggris mengatakan, angka itu naik 23% dibandingkan Mei 2018, dan berada di luar ekspektasi para ekonom yang disurvey Reuters.
Dalam dua bulan pertama tahun keuangan 2019/2020, defisit yang terjadi 18% lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya di bawah £ 12 miliar.
Analis anggaran Inggris sebelumnya memperkirakan, pinjaman pemerintah tahun ini meningkat usai penurunan defisit yang stabil dari 10% dari output ekonomi pada 2010 menjadi hanya di atas 1% tahun lalu.
"Angka pinjaman yang lebih tinggi dari yang diharapkan selama dua bulan pertama tahun keuangan ini, memberi tekanan bahwa perlambatan ekonomi dapat terjadi pada keuangan publik Inggris di bulan-bulan mendatang," kata Pablo Shah, Ekonom Senior di lembaga riset dan konsultan Centre for Economics and Business.
Sementara itu, pengeluaran pemerintah di bulan Mei naik 2,6% dibandingkan dengan tahun lalu, sebagian besar didorong oleh pembelian barang dan jasa. Pertumbuhan penerimaan pajak sebagian besar tetap solid. Namun, pendapatan pajak perusahaan turun 0,8% bulan lalu, menjadi penurunan tahunan pertama di bulan Mei sejak 2013.
Menteri Keuangan Philip Hammond memberi peringatan kepada siapa pun yang bakal menjadi perdana menteri Inggris berikutnya, bahwa Brexit tanpa kesepakatan (no-deal) akan menghapuskan anggaran yang telah disisihkan untuk potensi peningkatan pengeluaran publik atau pemotongan pajak.
Dua kandidat yang bakal menggantikan Theresa May sebagai perdana menteri, yakni mantan menteri luar negeri Boris Johnson dan penggantinya, Jeremy Hunt mengatakan, mereka siap untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa perjanjian jika perlu.
