KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri bilang, Indonesia ini negeri yang mengecewakan. Mengecewakan bagi pihak yang optimistis, mengecewakan pula bagi yang pesimistis.
Prediksi kedua pihak itu selalu meleset. Sebutlah kinerja ekonomi, ternyata gagal memenuhi ekspektasi mereka yang optimistis. Sebaliknya Indonesia pun cepat bangkit pasca-pandemi, tak jadi terpuruk dalam resesi yang panjang sebagaimana bayangan kaum pesimistis.
Begitu pun kondisi saat ini, mulai beralih jadi endemi Covid-19, sektor-sektor perekonomian beringsut untuk bangkit kembali. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2022 bisa meraih 5,44% secara tahunan.
Dengan begitu, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, level produk domestik bruto (PDB) riil Indonesia sudah 7,1%, melampaui level tahun 2019 alias pra-pandemi.
Ia berani bilang, perekonomian kita sudah pulih dari pandemi.
Stempel hijau juga muncul dari neraca dagang, yang sejak Mei 2020 hingga Agustus 2022 selalu positif. Meski belakangan, nilainya mulai mengecil.
Perolehan pajak juga lancar: dari awal tahun hingga Agustus 2022 meraup Rp 1.171,8 triliun, atau 78,9% dari target APBN. Kinerja pajak ini melampaui prestasi sebelum pandemi.
Buntutnya, posisi APBN hingga Agustus lalu meraih surplus Rp 107,4 triliun atau 0,58% dari PDB. Sementara, belanja masih seret.
Tren positif ini boleh jadi berlanjut setelah pemerintah berani menaikkan harga BBM subsidi. Namun, seiring dengan prediksi para ekonom bahwa tahun depan perekonomian dunia bakal suram, tentu pemerintah dan pelaku ekonomi perlu waspada dan siaga mengantisipasi segala pemburukan keadaan.
Terlebih banyak kritik yang mempersoalkan kualitas dari kinerja makroekonomi yang di atas kertas bagus tersebut.
Capaian perekonomian nasional yang positif saat ini banyak disokong oleh durian runtuh lantaran melonjaknya harga komoditas akibat terganggunya pasokan global.
Artinya, bila akhir tahun ini harga komoditas alam maupun hasil kebun itu turun, bisa susut pula neraca perdagangan nasional.
Memang masih banyak pembenahan yang harus dilakukan. Sebutlah kinerja ekspor yang moncer itu kurang optimal bagi perekonomian karena masih banyak eksportir yang lebih suka menyimpan valasnya di bank-bank luar negeri.
Maka aturan devisa hasil ekspor harus ditegakkan. Dus, penerimaan pajak, non-pajak, juga devisa itu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
