Dijadwalkan Terbit Dua Tahun Lagi, Laporan Bank Dunia Pengganti Doing Business

Kamis, 11 November 2021 | 15:39 WIB
Dijadwalkan Terbit Dua Tahun Lagi, Laporan Bank Dunia Pengganti Doing Business
[ILUSTRASI. Logo World Bank dalam pertemuan Bank Dunia-IMF tahun 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. REUTERS/Johannes P. Christo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Bank Dunia berencana merilis publikasi baru tentang iklim bisnis di sebuah negara, pengganti Doing Business dalam waktu dua tahun mendatang.  Doing Business, yang selama ini merupakan laporan andalan Bank Dunia dibatalkan menyusul skandal dugaan manipulasi data.

Kepala ekonom Bank Dunia, Carmen Reinhart, mengatakan rencana itu ke Reuters. Reinhart menuturkan, beberapa konsep kunci untuk produk baru sudah jelas. Ini termasuk mandat untuk transparansi lebih tentang metodologi yang mendasari, ketergantungan yang lebih besar pada data survei dari perusahaan dan kurang fokus pada peringkat negara.

“Mur dan baut yang mendasari akan berada di domain publik. Pengungkapan publik merupakan pilar penting dalam memulihkan kredibilitas,” kata Reinhart.

Bank juga meningkatkan bobot data survei untuk mengurangi peran penilaian, dan menghilangkan aspek kontes kecantikan dari peringkat, yang kerap menjadi pemicu negara-negara untuk “menyiasati” sistem.

Baca Juga: Akibat kenaikan Harga, inflasi global meningkat

Pada bulan September, dewan bank membatalkan seri laporan Doing Business, menyusul hasil tinjauan pihak eksternal terhadap penyimpangan data dalam penyusunan laporan untuk tahun 2018 dan 2020. 

Dalam laporannya, firma hukum WilmerHale, yang direkrut untuk melakukan peninjauan, menyatakan sejumlah pejabat senior bank menekan staf untuk melakukan perubahan data. Di antara pejabat itu terselip nama mantan CEO Bank Dunia, yang kini menjadi Kepala Eksekutif IMF Kristalina Georgieva.

WilmerHale masih mengerjakan laporan kedua tentang kemungkinan kesalahan staf tentang perubahan data, yang menguntungkan China, Arab Saudi, dan negara-negara lain.

Dewan IMF mendukung Georgieva setelah peninjauan panjang atas tuduhan tersebut. Namun, namanya masih bisa kembali disebut-sebut dalam peninjauan kedua.

Reinhart mengatakan kisah itu telah merusak kredibilitas Bank Dunia dan akan membutuhkan waktu dan upaya untuk membangun kembali kepercayaan.

“Sangat penting bahwa metrik kredibilitas tidak berdasarkan kepribadian, bahwa mereka didasarkan pada sistem,” katanya, menambahkan bahwa bank telah melembagakan "banyak perlindungan" selama setahun terakhir setelah meninjau beberapa laporan eksternal.

"Tidak ada dalam hidup yang gagal aman tetapi mengurangi ... kapasitas untuk penyalahgunaan dan penyalahgunaan," katanya. "Mudah-mudahan kredibilitas akan mengikuti. Anda tahu, kredibilitas adalah salah satu hal yang sulit dibangun dan mudah hilang. Tapi waktu akan membuktikannya."

Reinhart menugaskan peninjauan besar-besaran terhadap metodologi Doing Business oleh panel penasihat eksternal setelah muncul kekhawatiran secara internal tentang manipulasi data yang melibatkan laporan.

Baca Juga: Manajemen risiko penting dalam transformasi digital industri keuangan

Hasil tinjauan 84 halaman yang pedas menyerukan serangkaian tindakan perbaikan dan reformasi, mengutip pola upaya pemerintah untuk mengganggu penilaian.

Ini menyalahkan bank karena kurangnya transparansi tentang data yang mendasarinya dan mengatakan harus berhenti menjual layanan konsultasi kepada pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan skor mereka.

Reinhart mengatakan praktik itu dihentikan di unit ekonomi pengembangannya pada tahun 2020 dan 2021 dan bahwa bank telah mulai menghentikan layanan konsultasi terkait Doing Business secara menyeluruh setelah pembatalan laporan.

Reinhart mengatakan bank akan melihat lebih luas konsekuensi dari skandal itu dan tindakan lain apa yang diperlukan setelah laporan WilmerHale kedua selesai.

"Itu adalah jembatan yang harus kita lewati begitu laporan lengkap masuk," katanya.

Selanjutnya: Berupaya Bangkit dari Masalah Utang, GE Pilih Jalan Pemisahan Unit Bisnis

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kenaikan Harga Dongkrak Nilai Ekspor CPO Indonesia
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:50 WIB

Kenaikan Harga Dongkrak Nilai Ekspor CPO Indonesia

Hingga Oktober 2025, nilai ekspor sawit mencapai US$ 30,605 miliar, lebih tinggi 36,19% dibanding periode yang sama tahun 2024 US$ 22,472 miliar.

Aturan Baru Pupuk Bersubsidi Menjadi Titik Balik Industri
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:40 WIB

Aturan Baru Pupuk Bersubsidi Menjadi Titik Balik Industri

Regulasi ini memberikan kerangka kebijakan yang lebih adaptif dalam pelaksanaan subsidi pupuk, sekaligus membuka ruang bagi peningkatan efisiensi.

Central Proteina Prima (CPRO) Kian Serius di Bisnis Pet Food
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:25 WIB

Central Proteina Prima (CPRO) Kian Serius di Bisnis Pet Food

Industri pet food Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya jumlah pemilik hewan.

SKB Food (RAFI) Transformasi ke Bisnis Agrifood
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:15 WIB

SKB Food (RAFI) Transformasi ke Bisnis Agrifood

Sebagai pijakan awal transformasi, RAFI mengusung tema “More Impactful and More Valuable” yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis

Ancaman Dari Jepang Bisa Bikin IHSG & Rupiah Anjlok, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:11 WIB

Ancaman Dari Jepang Bisa Bikin IHSG & Rupiah Anjlok, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Jika perkiraan ini terjadi, ada potensi akan meningkatnya volatilitas saham dan mata uang di pasar global.

Pan Brothers (PBRX) Merajut Pemulihan Kinerja
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:10 WIB

Pan Brothers (PBRX) Merajut Pemulihan Kinerja

Sepanjang 2025 hingga 2026 perseroan masih akan fokus memenuhi kewajiban dalam putusan homologasi, terutama pembayaran bunga utang.

Diskon Pajak Dicabut, Pasar Mobil Listrik Indonesia Juga Bakal Diuji Tarif PPN 12%
| Jumat, 19 Desember 2025 | 08:00 WIB

Diskon Pajak Dicabut, Pasar Mobil Listrik Indonesia Juga Bakal Diuji Tarif PPN 12%

Pemerintah hentikan insentif PPN DTP 10% untuk mobil listrik mulai 2026. Harga mobil listrik rakitan lokal diprediksi naik.

Mengungkit Konsumsi Lewat Wisata Belanja
| Jumat, 19 Desember 2025 | 07:50 WIB

Mengungkit Konsumsi Lewat Wisata Belanja

Program ini menargetkan transaksi hingga Rp 30 triliun selama periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, 

Momen Belanja Akhir Tahun Dorong Transaksi Kartu Kredit
| Jumat, 19 Desember 2025 | 07:15 WIB

Momen Belanja Akhir Tahun Dorong Transaksi Kartu Kredit

Data BI mencatat, volume transaksi kartu kredit pada Oktober 2025 mencapai 45,224 juta kali, tumbuh 11,75% secara tahunan

Kredit UMKM Menyusut, Akses Kian Menciut
| Jumat, 19 Desember 2025 | 07:14 WIB

Kredit UMKM Menyusut, Akses Kian Menciut

Pertumbuhan kredit UMKM terus mengalami kontraksi, diikuti oleh peningkatan kredit macet.                

INDEKS BERITA

Terpopuler