Dijadwalkan Terbit Dua Tahun Lagi, Laporan Bank Dunia Pengganti Doing Business

Kamis, 11 November 2021 | 15:39 WIB
Dijadwalkan Terbit Dua Tahun Lagi, Laporan Bank Dunia Pengganti Doing Business
[ILUSTRASI. Logo World Bank dalam pertemuan Bank Dunia-IMF tahun 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. REUTERS/Johannes P. Christo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Bank Dunia berencana merilis publikasi baru tentang iklim bisnis di sebuah negara, pengganti Doing Business dalam waktu dua tahun mendatang.  Doing Business, yang selama ini merupakan laporan andalan Bank Dunia dibatalkan menyusul skandal dugaan manipulasi data.

Kepala ekonom Bank Dunia, Carmen Reinhart, mengatakan rencana itu ke Reuters. Reinhart menuturkan, beberapa konsep kunci untuk produk baru sudah jelas. Ini termasuk mandat untuk transparansi lebih tentang metodologi yang mendasari, ketergantungan yang lebih besar pada data survei dari perusahaan dan kurang fokus pada peringkat negara.

“Mur dan baut yang mendasari akan berada di domain publik. Pengungkapan publik merupakan pilar penting dalam memulihkan kredibilitas,” kata Reinhart.

Bank juga meningkatkan bobot data survei untuk mengurangi peran penilaian, dan menghilangkan aspek kontes kecantikan dari peringkat, yang kerap menjadi pemicu negara-negara untuk “menyiasati” sistem.

Baca Juga: Akibat kenaikan Harga, inflasi global meningkat

Pada bulan September, dewan bank membatalkan seri laporan Doing Business, menyusul hasil tinjauan pihak eksternal terhadap penyimpangan data dalam penyusunan laporan untuk tahun 2018 dan 2020. 

Dalam laporannya, firma hukum WilmerHale, yang direkrut untuk melakukan peninjauan, menyatakan sejumlah pejabat senior bank menekan staf untuk melakukan perubahan data. Di antara pejabat itu terselip nama mantan CEO Bank Dunia, yang kini menjadi Kepala Eksekutif IMF Kristalina Georgieva.

WilmerHale masih mengerjakan laporan kedua tentang kemungkinan kesalahan staf tentang perubahan data, yang menguntungkan China, Arab Saudi, dan negara-negara lain.

Dewan IMF mendukung Georgieva setelah peninjauan panjang atas tuduhan tersebut. Namun, namanya masih bisa kembali disebut-sebut dalam peninjauan kedua.

Reinhart mengatakan kisah itu telah merusak kredibilitas Bank Dunia dan akan membutuhkan waktu dan upaya untuk membangun kembali kepercayaan.

“Sangat penting bahwa metrik kredibilitas tidak berdasarkan kepribadian, bahwa mereka didasarkan pada sistem,” katanya, menambahkan bahwa bank telah melembagakan "banyak perlindungan" selama setahun terakhir setelah meninjau beberapa laporan eksternal.

"Tidak ada dalam hidup yang gagal aman tetapi mengurangi ... kapasitas untuk penyalahgunaan dan penyalahgunaan," katanya. "Mudah-mudahan kredibilitas akan mengikuti. Anda tahu, kredibilitas adalah salah satu hal yang sulit dibangun dan mudah hilang. Tapi waktu akan membuktikannya."

Reinhart menugaskan peninjauan besar-besaran terhadap metodologi Doing Business oleh panel penasihat eksternal setelah muncul kekhawatiran secara internal tentang manipulasi data yang melibatkan laporan.

Baca Juga: Manajemen risiko penting dalam transformasi digital industri keuangan

Hasil tinjauan 84 halaman yang pedas menyerukan serangkaian tindakan perbaikan dan reformasi, mengutip pola upaya pemerintah untuk mengganggu penilaian.

Ini menyalahkan bank karena kurangnya transparansi tentang data yang mendasarinya dan mengatakan harus berhenti menjual layanan konsultasi kepada pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan skor mereka.

Reinhart mengatakan praktik itu dihentikan di unit ekonomi pengembangannya pada tahun 2020 dan 2021 dan bahwa bank telah mulai menghentikan layanan konsultasi terkait Doing Business secara menyeluruh setelah pembatalan laporan.

Reinhart mengatakan bank akan melihat lebih luas konsekuensi dari skandal itu dan tindakan lain apa yang diperlukan setelah laporan WilmerHale kedua selesai.

"Itu adalah jembatan yang harus kita lewati begitu laporan lengkap masuk," katanya.

Selanjutnya: Berupaya Bangkit dari Masalah Utang, GE Pilih Jalan Pemisahan Unit Bisnis

 

Bagikan

Berita Terbaru

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 08:15 WIB

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba

Rugi bersih INTA terpangkas 31,48% secara tahunan atau year on year (yoy), dari Rp 72,49 miliar jadi Rp 49,67 miliar per September 2025.

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah tengah menyusun aturan berupa rancangan peraturan menteri keuangan terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:45 WIB

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur

Untuk tahun depan, ADHI memasang target agresif dengan membidik kontrak baru senilai Rp 23,8 triliun.

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:30 WIB

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja

Mengupas prospek bisnis PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) pasca merampungkan akuisisi PT Sawit Mandiri Lestari

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:24 WIB

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global

Cadangan devisa Indonesia akhir November naik tipis ke level US$ 150,1 miliar                       

Outflow Deras
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:10 WIB

Outflow Deras

Arus keluar asing bersamaan dengan ketergantungan pemerintah terhadap dana domestik menyimpan risiko jangka menengah.

Beban Demografi di Era Revolusi AI
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:05 WIB

Beban Demografi di Era Revolusi AI

Bonus demografi dan revolusi kecerdasan buatan atau AI bermakna bila dikelola dengan sungguh-sungguh.​

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:00 WIB

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas

Mengupas strategi investasi Direktur Keuangan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), Deny Ong dalam mengelola asetnya.

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:20 WIB

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri

Sinergi ini untuk mendorong penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas dalam RPJMN 2025–2029

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:16 WIB

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN

PTPP mempertegas posisi sebagai kontraktor nasional dan pemain kunci dalam pembangunan Ibukota Nusantara

INDEKS BERITA