Dijadwalkan Terbit Dua Tahun Lagi, Laporan Bank Dunia Pengganti Doing Business

Kamis, 11 November 2021 | 15:39 WIB
Dijadwalkan Terbit Dua Tahun Lagi, Laporan Bank Dunia Pengganti Doing Business
[ILUSTRASI. Logo World Bank dalam pertemuan Bank Dunia-IMF tahun 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. REUTERS/Johannes P. Christo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Bank Dunia berencana merilis publikasi baru tentang iklim bisnis di sebuah negara, pengganti Doing Business dalam waktu dua tahun mendatang.  Doing Business, yang selama ini merupakan laporan andalan Bank Dunia dibatalkan menyusul skandal dugaan manipulasi data.

Kepala ekonom Bank Dunia, Carmen Reinhart, mengatakan rencana itu ke Reuters. Reinhart menuturkan, beberapa konsep kunci untuk produk baru sudah jelas. Ini termasuk mandat untuk transparansi lebih tentang metodologi yang mendasari, ketergantungan yang lebih besar pada data survei dari perusahaan dan kurang fokus pada peringkat negara.

“Mur dan baut yang mendasari akan berada di domain publik. Pengungkapan publik merupakan pilar penting dalam memulihkan kredibilitas,” kata Reinhart.

Bank juga meningkatkan bobot data survei untuk mengurangi peran penilaian, dan menghilangkan aspek kontes kecantikan dari peringkat, yang kerap menjadi pemicu negara-negara untuk “menyiasati” sistem.

Baca Juga: Akibat kenaikan Harga, inflasi global meningkat

Pada bulan September, dewan bank membatalkan seri laporan Doing Business, menyusul hasil tinjauan pihak eksternal terhadap penyimpangan data dalam penyusunan laporan untuk tahun 2018 dan 2020. 

Dalam laporannya, firma hukum WilmerHale, yang direkrut untuk melakukan peninjauan, menyatakan sejumlah pejabat senior bank menekan staf untuk melakukan perubahan data. Di antara pejabat itu terselip nama mantan CEO Bank Dunia, yang kini menjadi Kepala Eksekutif IMF Kristalina Georgieva.

WilmerHale masih mengerjakan laporan kedua tentang kemungkinan kesalahan staf tentang perubahan data, yang menguntungkan China, Arab Saudi, dan negara-negara lain.

Dewan IMF mendukung Georgieva setelah peninjauan panjang atas tuduhan tersebut. Namun, namanya masih bisa kembali disebut-sebut dalam peninjauan kedua.

Reinhart mengatakan kisah itu telah merusak kredibilitas Bank Dunia dan akan membutuhkan waktu dan upaya untuk membangun kembali kepercayaan.

“Sangat penting bahwa metrik kredibilitas tidak berdasarkan kepribadian, bahwa mereka didasarkan pada sistem,” katanya, menambahkan bahwa bank telah melembagakan "banyak perlindungan" selama setahun terakhir setelah meninjau beberapa laporan eksternal.

"Tidak ada dalam hidup yang gagal aman tetapi mengurangi ... kapasitas untuk penyalahgunaan dan penyalahgunaan," katanya. "Mudah-mudahan kredibilitas akan mengikuti. Anda tahu, kredibilitas adalah salah satu hal yang sulit dibangun dan mudah hilang. Tapi waktu akan membuktikannya."

Reinhart menugaskan peninjauan besar-besaran terhadap metodologi Doing Business oleh panel penasihat eksternal setelah muncul kekhawatiran secara internal tentang manipulasi data yang melibatkan laporan.

Baca Juga: Manajemen risiko penting dalam transformasi digital industri keuangan

Hasil tinjauan 84 halaman yang pedas menyerukan serangkaian tindakan perbaikan dan reformasi, mengutip pola upaya pemerintah untuk mengganggu penilaian.

Ini menyalahkan bank karena kurangnya transparansi tentang data yang mendasarinya dan mengatakan harus berhenti menjual layanan konsultasi kepada pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan skor mereka.

Reinhart mengatakan praktik itu dihentikan di unit ekonomi pengembangannya pada tahun 2020 dan 2021 dan bahwa bank telah mulai menghentikan layanan konsultasi terkait Doing Business secara menyeluruh setelah pembatalan laporan.

Reinhart mengatakan bank akan melihat lebih luas konsekuensi dari skandal itu dan tindakan lain apa yang diperlukan setelah laporan WilmerHale kedua selesai.

"Itu adalah jembatan yang harus kita lewati begitu laporan lengkap masuk," katanya.

Selanjutnya: Berupaya Bangkit dari Masalah Utang, GE Pilih Jalan Pemisahan Unit Bisnis

 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Pajak Properti Perlu Lebih Lentur
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:35 WIB

Insentif Pajak Properti Perlu Lebih Lentur

Kebijakan tersebut diperpanjang hingga Desember 2026. Adapun ketentuannya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 

Tambal Sulam Si Koboi
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:10 WIB

Tambal Sulam Si Koboi

Pengakuan Menkeu Purbaya dana SAL kurang optimal menegaskan bahwa kebijakan itu sejak awal salah sasaran.

Ambisi Trump Mencaplok Harta Karun Migas Venezuela Terganjal Biaya US$ 183 Miliar
| Rabu, 07 Januari 2026 | 06:04 WIB

Ambisi Trump Mencaplok Harta Karun Migas Venezuela Terganjal Biaya US$ 183 Miliar

Penculikan Presiden Venzuela Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores oleh militer Amerika Serikat (AS) kental motif ekonomi.

Impor BBM SPBU Swasta Sudah Mulai Berjalan
| Rabu, 07 Januari 2026 | 05:45 WIB

Impor BBM SPBU Swasta Sudah Mulai Berjalan

Kuota impor untuk para pengelola SPBU swasta di periode 2026 berpeluang naik kembali menjadi 10% dari tahun sebelumnya. 

Prabowo Mengklaim Indonesia Swasembada Beras
| Rabu, 07 Januari 2026 | 05:25 WIB

Prabowo Mengklaim Indonesia Swasembada Beras

Pencapaian swasembada beras dicapai oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu satu tahun dari target empat tahun.

Produsen Antisipasi Permintaan Batubara Global Yang Masih Terbatas
| Rabu, 07 Januari 2026 | 05:25 WIB

Produsen Antisipasi Permintaan Batubara Global Yang Masih Terbatas

Perusahaan tambang batubara untuk sementara masih akan mengoptimalkan pasar ekspor utama batubara pada tahun ini. 

IHSG Cetak Rekor Lagi, Rupiah Juga Melemah Terus, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 07 Januari 2026 | 05:21 WIB

IHSG Cetak Rekor Lagi, Rupiah Juga Melemah Terus, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Untuk hari ini, investor sebaiknya mengantisipasi terjadi koreksi wajar seiring IHSG mulai masuk area overbought. 

Presiden Akui MBG Masih Ada Kelemahan
| Rabu, 07 Januari 2026 | 05:20 WIB

Presiden Akui MBG Masih Ada Kelemahan

Penerima program MBG selama satu tahun program tersebut berjalan sudah mencapai 55 juta penerima manfaat.

Jaya swarasa Agung (TAYS) Menanti Momentum Imlek & Lebaran
| Rabu, 07 Januari 2026 | 05:20 WIB

Jaya swarasa Agung (TAYS) Menanti Momentum Imlek & Lebaran

Dalam menyambut hari raya, emiten yang menaungi merek dagang Tays Bakers ini akan memfokuskan penjualan pada area-area tertentu.

Saham Adaro Andalan (AAD) Masih Dihantui Tekanan Harga Batubara
| Rabu, 07 Januari 2026 | 05:19 WIB

Saham Adaro Andalan (AAD) Masih Dihantui Tekanan Harga Batubara

Prospek saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) masih sensitif terhadap pergerakan harga komoditas batubara global

INDEKS BERITA