Dijadwalkan Terbit Dua Tahun Lagi, Laporan Bank Dunia Pengganti Doing Business

Kamis, 11 November 2021 | 15:39 WIB
Dijadwalkan Terbit Dua Tahun Lagi, Laporan Bank Dunia Pengganti Doing Business
[ILUSTRASI. Logo World Bank dalam pertemuan Bank Dunia-IMF tahun 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. REUTERS/Johannes P. Christo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Bank Dunia berencana merilis publikasi baru tentang iklim bisnis di sebuah negara, pengganti Doing Business dalam waktu dua tahun mendatang.  Doing Business, yang selama ini merupakan laporan andalan Bank Dunia dibatalkan menyusul skandal dugaan manipulasi data.

Kepala ekonom Bank Dunia, Carmen Reinhart, mengatakan rencana itu ke Reuters. Reinhart menuturkan, beberapa konsep kunci untuk produk baru sudah jelas. Ini termasuk mandat untuk transparansi lebih tentang metodologi yang mendasari, ketergantungan yang lebih besar pada data survei dari perusahaan dan kurang fokus pada peringkat negara.

“Mur dan baut yang mendasari akan berada di domain publik. Pengungkapan publik merupakan pilar penting dalam memulihkan kredibilitas,” kata Reinhart.

Bank juga meningkatkan bobot data survei untuk mengurangi peran penilaian, dan menghilangkan aspek kontes kecantikan dari peringkat, yang kerap menjadi pemicu negara-negara untuk “menyiasati” sistem.

Baca Juga: Akibat kenaikan Harga, inflasi global meningkat

Pada bulan September, dewan bank membatalkan seri laporan Doing Business, menyusul hasil tinjauan pihak eksternal terhadap penyimpangan data dalam penyusunan laporan untuk tahun 2018 dan 2020. 

Dalam laporannya, firma hukum WilmerHale, yang direkrut untuk melakukan peninjauan, menyatakan sejumlah pejabat senior bank menekan staf untuk melakukan perubahan data. Di antara pejabat itu terselip nama mantan CEO Bank Dunia, yang kini menjadi Kepala Eksekutif IMF Kristalina Georgieva.

WilmerHale masih mengerjakan laporan kedua tentang kemungkinan kesalahan staf tentang perubahan data, yang menguntungkan China, Arab Saudi, dan negara-negara lain.

Dewan IMF mendukung Georgieva setelah peninjauan panjang atas tuduhan tersebut. Namun, namanya masih bisa kembali disebut-sebut dalam peninjauan kedua.

Reinhart mengatakan kisah itu telah merusak kredibilitas Bank Dunia dan akan membutuhkan waktu dan upaya untuk membangun kembali kepercayaan.

“Sangat penting bahwa metrik kredibilitas tidak berdasarkan kepribadian, bahwa mereka didasarkan pada sistem,” katanya, menambahkan bahwa bank telah melembagakan "banyak perlindungan" selama setahun terakhir setelah meninjau beberapa laporan eksternal.

"Tidak ada dalam hidup yang gagal aman tetapi mengurangi ... kapasitas untuk penyalahgunaan dan penyalahgunaan," katanya. "Mudah-mudahan kredibilitas akan mengikuti. Anda tahu, kredibilitas adalah salah satu hal yang sulit dibangun dan mudah hilang. Tapi waktu akan membuktikannya."

Reinhart menugaskan peninjauan besar-besaran terhadap metodologi Doing Business oleh panel penasihat eksternal setelah muncul kekhawatiran secara internal tentang manipulasi data yang melibatkan laporan.

Baca Juga: Manajemen risiko penting dalam transformasi digital industri keuangan

Hasil tinjauan 84 halaman yang pedas menyerukan serangkaian tindakan perbaikan dan reformasi, mengutip pola upaya pemerintah untuk mengganggu penilaian.

Ini menyalahkan bank karena kurangnya transparansi tentang data yang mendasarinya dan mengatakan harus berhenti menjual layanan konsultasi kepada pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan skor mereka.

Reinhart mengatakan praktik itu dihentikan di unit ekonomi pengembangannya pada tahun 2020 dan 2021 dan bahwa bank telah mulai menghentikan layanan konsultasi terkait Doing Business secara menyeluruh setelah pembatalan laporan.

Reinhart mengatakan bank akan melihat lebih luas konsekuensi dari skandal itu dan tindakan lain apa yang diperlukan setelah laporan WilmerHale kedua selesai.

"Itu adalah jembatan yang harus kita lewati begitu laporan lengkap masuk," katanya.

Selanjutnya: Berupaya Bangkit dari Masalah Utang, GE Pilih Jalan Pemisahan Unit Bisnis

 

Bagikan

Berita Terbaru

Menkeu Evaluasi Ultimum Remedium
| Minggu, 11 Januari 2026 | 21:21 WIB

Menkeu Evaluasi Ultimum Remedium

Menteri Keuangan terkejut, aturan Ultimum Remedium cukai dianggap bisa jadi 'asuransi pelanggaran'.   

EXCL Rekor 10 Tahun Rp 4.310, Dividen Jumbo atau Risiko?
| Minggu, 11 Januari 2026 | 17:05 WIB

EXCL Rekor 10 Tahun Rp 4.310, Dividen Jumbo atau Risiko?

Saham EXCL cetak rekor didorong ekspektasi dividen spesial dari penjualan MORA Rp 1,87 triliun. Analis mayoritas buy, tapi J.P. Morgan underweight

Nusa Raya Cipta (NRCA) Rebound 4,2% ke Rp 1.365, Pantau Support Rp 1.210
| Minggu, 11 Januari 2026 | 16:29 WIB

Nusa Raya Cipta (NRCA) Rebound 4,2% ke Rp 1.365, Pantau Support Rp 1.210

Saham NRCA koreksi tajam 10,88% ke bawah support Rp 1.420, rebound 4,2% ke Rp 1.365. Analis RHB & Maybank: wait & see di Rp 1.210.

Butuh Duit, Penghimpunan Dana Korporat Terus Melesat
| Minggu, 11 Januari 2026 | 08:18 WIB

Butuh Duit, Penghimpunan Dana Korporat Terus Melesat

Penghimpunan dana korporasi di pasar modal menunjukkan tren positif dan di atas target yang dipatok Rp 220 triliun.

Meminjam Istilah Trump, Industri Reksadana Jalani Tremendous Year di Tahun 2025
| Minggu, 11 Januari 2026 | 08:02 WIB

Meminjam Istilah Trump, Industri Reksadana Jalani Tremendous Year di Tahun 2025

Memiliki reksadana, selain mendapat imbal hasil, dapat digunakan sebagai aset jaminan ketika investor membutuhkan pendanaan. 

Sah, OJK Berikan Izin Bursa Kripto Kedua, ICEX Siap Beroperasi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:51 WIB

Sah, OJK Berikan Izin Bursa Kripto Kedua, ICEX Siap Beroperasi

OJK membuka ruang bagi terbentuknya struktur pasar aset kripto yang lebih kompetitif dan tidak bertumpu pada satu pelaku usaha.

Upaya Mendongkrak Kinerja, Bukit Asam (PTBA) Garap Proyek Hilirisasi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:40 WIB

Upaya Mendongkrak Kinerja, Bukit Asam (PTBA) Garap Proyek Hilirisasi

Jika proyek DME mulai direalisasikan pada awal 2026, ini bisa membebani arus kas jangka pendek PTBA. 

Pemprov Jakarta Akan Bongkar Tiang Monorel, Margin ADHI Berpotensi Tergerus
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:31 WIB

Pemprov Jakarta Akan Bongkar Tiang Monorel, Margin ADHI Berpotensi Tergerus

Namun, nilai aset tiang monorel ini menyusut dari awal sebesar Rp 132,05 miliar menjadi Rp 79,3 miliar dan Rp 73,01 miliar per 30 September 2025. 

Menimbang Investasi Valas dalam Portofolio Pribadi
| Minggu, 11 Januari 2026 | 07:00 WIB

Menimbang Investasi Valas dalam Portofolio Pribadi

Ada banyak jenis investasi valas yang bisa jadi pilihan. Simak untuk apa tujuan investasi valas serta menentukan mata uang yang tepat.​

Strategi SMBC Indonesia Mendorong Transisi Ekonomi Hijau Melalui Pembiayaan
| Minggu, 11 Januari 2026 | 06:35 WIB

Strategi SMBC Indonesia Mendorong Transisi Ekonomi Hijau Melalui Pembiayaan

Perbankan tak hanya penopang modal usaha, juga penentu praktik bisnis yang berkelanjutan. Apa saja yang dilakukan perbankan untuk keberlanjutan?

INDEKS BERITA

Terpopuler