Dijadwalkan Terbit Dua Tahun Lagi, Laporan Bank Dunia Pengganti Doing Business

Kamis, 11 November 2021 | 15:39 WIB
Dijadwalkan Terbit Dua Tahun Lagi, Laporan Bank Dunia Pengganti Doing Business
[ILUSTRASI. Logo World Bank dalam pertemuan Bank Dunia-IMF tahun 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. REUTERS/Johannes P. Christo]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Bank Dunia berencana merilis publikasi baru tentang iklim bisnis di sebuah negara, pengganti Doing Business dalam waktu dua tahun mendatang.  Doing Business, yang selama ini merupakan laporan andalan Bank Dunia dibatalkan menyusul skandal dugaan manipulasi data.

Kepala ekonom Bank Dunia, Carmen Reinhart, mengatakan rencana itu ke Reuters. Reinhart menuturkan, beberapa konsep kunci untuk produk baru sudah jelas. Ini termasuk mandat untuk transparansi lebih tentang metodologi yang mendasari, ketergantungan yang lebih besar pada data survei dari perusahaan dan kurang fokus pada peringkat negara.

“Mur dan baut yang mendasari akan berada di domain publik. Pengungkapan publik merupakan pilar penting dalam memulihkan kredibilitas,” kata Reinhart.

Bank juga meningkatkan bobot data survei untuk mengurangi peran penilaian, dan menghilangkan aspek kontes kecantikan dari peringkat, yang kerap menjadi pemicu negara-negara untuk “menyiasati” sistem.

Baca Juga: Akibat kenaikan Harga, inflasi global meningkat

Pada bulan September, dewan bank membatalkan seri laporan Doing Business, menyusul hasil tinjauan pihak eksternal terhadap penyimpangan data dalam penyusunan laporan untuk tahun 2018 dan 2020. 

Dalam laporannya, firma hukum WilmerHale, yang direkrut untuk melakukan peninjauan, menyatakan sejumlah pejabat senior bank menekan staf untuk melakukan perubahan data. Di antara pejabat itu terselip nama mantan CEO Bank Dunia, yang kini menjadi Kepala Eksekutif IMF Kristalina Georgieva.

WilmerHale masih mengerjakan laporan kedua tentang kemungkinan kesalahan staf tentang perubahan data, yang menguntungkan China, Arab Saudi, dan negara-negara lain.

Dewan IMF mendukung Georgieva setelah peninjauan panjang atas tuduhan tersebut. Namun, namanya masih bisa kembali disebut-sebut dalam peninjauan kedua.

Reinhart mengatakan kisah itu telah merusak kredibilitas Bank Dunia dan akan membutuhkan waktu dan upaya untuk membangun kembali kepercayaan.

“Sangat penting bahwa metrik kredibilitas tidak berdasarkan kepribadian, bahwa mereka didasarkan pada sistem,” katanya, menambahkan bahwa bank telah melembagakan "banyak perlindungan" selama setahun terakhir setelah meninjau beberapa laporan eksternal.

"Tidak ada dalam hidup yang gagal aman tetapi mengurangi ... kapasitas untuk penyalahgunaan dan penyalahgunaan," katanya. "Mudah-mudahan kredibilitas akan mengikuti. Anda tahu, kredibilitas adalah salah satu hal yang sulit dibangun dan mudah hilang. Tapi waktu akan membuktikannya."

Reinhart menugaskan peninjauan besar-besaran terhadap metodologi Doing Business oleh panel penasihat eksternal setelah muncul kekhawatiran secara internal tentang manipulasi data yang melibatkan laporan.

Baca Juga: Manajemen risiko penting dalam transformasi digital industri keuangan

Hasil tinjauan 84 halaman yang pedas menyerukan serangkaian tindakan perbaikan dan reformasi, mengutip pola upaya pemerintah untuk mengganggu penilaian.

Ini menyalahkan bank karena kurangnya transparansi tentang data yang mendasarinya dan mengatakan harus berhenti menjual layanan konsultasi kepada pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan skor mereka.

Reinhart mengatakan praktik itu dihentikan di unit ekonomi pengembangannya pada tahun 2020 dan 2021 dan bahwa bank telah mulai menghentikan layanan konsultasi terkait Doing Business secara menyeluruh setelah pembatalan laporan.

Reinhart mengatakan bank akan melihat lebih luas konsekuensi dari skandal itu dan tindakan lain apa yang diperlukan setelah laporan WilmerHale kedua selesai.

"Itu adalah jembatan yang harus kita lewati begitu laporan lengkap masuk," katanya.

Selanjutnya: Berupaya Bangkit dari Masalah Utang, GE Pilih Jalan Pemisahan Unit Bisnis

 

Bagikan

Berita Terbaru

Konflik Timur Tengah Memanas, Rupiah Berpotensi Tertekan Lagi
| Senin, 06 April 2026 | 06:00 WIB

Konflik Timur Tengah Memanas, Rupiah Berpotensi Tertekan Lagi

Penguatan tajam dolar AS membuat rupiah tertekan. Konflik di Timur Tengah dan harga minyak dunia akan jadi penentu. 

SAL Tidak Cukup Kuat Jadi Bantalan Fiskal Saat Krisis
| Senin, 06 April 2026 | 05:45 WIB

SAL Tidak Cukup Kuat Jadi Bantalan Fiskal Saat Krisis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, posisi saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah sekitar Rp 420 triliun

Agrinas Pesan Mobil Niaga Jepang dan China
| Senin, 06 April 2026 | 05:35 WIB

Agrinas Pesan Mobil Niaga Jepang dan China

Agrinas menyebut nilai alokasi anggaran untuk impor 160.000 mobil pikap ini mencapai Rp 200 triliun.

Ketegangan Selat Hormuz dan Logika Konflik Global
| Senin, 06 April 2026 | 05:27 WIB

Ketegangan Selat Hormuz dan Logika Konflik Global

Stabilitas tidak lahir dari dominasi, melainkan dari kemampuan mengelola ketegangan tanpa menghancurkan tatanan bersama.

Phapros (PEHA) Memperbaiki Fundamental Bisnis
| Senin, 06 April 2026 | 05:20 WIB

Phapros (PEHA) Memperbaiki Fundamental Bisnis

Peningkatan kinerja PEHA pada tahun lalu didorong oleh pertumbuhan penjualan hingga dua digit dan keberhasilan strategi efisiensi operasional.

Bisnis Asuransi Properti Kian Rentan
| Senin, 06 April 2026 | 05:15 WIB

Bisnis Asuransi Properti Kian Rentan

Segmen hunian jadi salah satu penyumbang premi di bisnis asuransi properti, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan rumah dan apartemen.

Blokade Selat Hormuz dan Kelesuan Daya Beli Menyusutkan Optimisme Para Pengusaha
| Senin, 06 April 2026 | 05:11 WIB

Blokade Selat Hormuz dan Kelesuan Daya Beli Menyusutkan Optimisme Para Pengusaha

Survei KONTAN: Para CEO menyoroti efek perang di Timur Tengah, dinamika politik nasional dan pelemahan daya beli masyarakat.

Ongkos Mahal Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah
| Senin, 06 April 2026 | 05:00 WIB

Ongkos Mahal Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah

Dalam dua bulan pertama pada tahun ini, cadangan devisa telah tergerus US$ 4,6 miliar               

Hartadinata Abadi (HRTA) Menjalin Rantai Pasok Emas
| Senin, 06 April 2026 | 04:20 WIB

Hartadinata Abadi (HRTA) Menjalin Rantai Pasok Emas

HRTA melalui anak usahanya PT Emas Murni Abadi (EMA) berkolaborasi dengan PT Danusa Tambang Nusantara (DTN) dan PT Agincourt Resources (PTAR) 

BBM Terancam, Leasing Intip Kredit Kendaraan Listrik
| Senin, 06 April 2026 | 04:15 WIB

BBM Terancam, Leasing Intip Kredit Kendaraan Listrik

Minat masyarakat terhadap kendaraan listrik berpotensi terdorong di tengah kekhawatiran ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

INDEKS BERITA

Terpopuler