Dilema BRICS

Selasa, 29 Oktober 2024 | 02:57 WIB
Dilema BRICS
[ILUSTRASI. TAJUK - Barratut Taqiyyah (Ita)]
Barratut Taqiyyah | Redaktur Pelaksana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia secara resmi sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan aliansi BRICS Plus. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazam, Rusia, pada Kamis (24/10). Selain itu, Indonesia menyatakan keinginannya ini melalui surat resmi yang diserahkan langsung kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov. 

Informasi saja, BRICS merupakan singkatan dari nama lima negara berkembang yang berpengaruh yaitu Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Tujuan pembentukan BRICS pada hakekatnya untuk memperkuat suara negara-negara berkembang di hadapan dominasi negara-negara maju atau yang kerap dikenal dengan Global South.

Masuknya Indonesia ke BRICS memicu pro kontra di masyarakat. Mereka yang pro berpendapat, banyak keuntungan yang akan didapatkan Indonesia. Beberapa di antaranya daya tawar atau posisi Indonesia di kancah internasional akan meningkat dan negara kita bisa melakukan diversifikasi ekonomi sekaligus perluasan pasar. 

Sedangkan kelompok yang kontra  mengemukakan kecemasannya bahwa Indonesia tidak lagi menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif, sehingga akan condong ke kubu tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi independensi dan kepentingan nasional Indonesia. Apalagi, banyak yang menilai, BRICS lebih didominasi oleh China dan Rusia. Tentunya kondisi ini dapat membahayakan hubungan Indonesia dengan pihak Barat.

Menlu Sugiono sendiri menegaskan, niat Indonesia bergabung ke BRICS bukan bermakna mengikuti kubu tertentu. Dia bilang, prioritas BRICS "selaras" dengan program kerja Kabinet Merah Putih seperti ketahanan pangan dan energi. 

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," ujar Menlu Sugiono dalam keterangan resmi.

Apapun alasan pemerintah untuk bergabung dengan BRICS, ada sejumlah hal yang harus menjadi perhatian utama. Salah satunya, saat ini Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki konflik tertentu dengan kubu negara manapun. 

Jika bergabung dengan BRICS, Indonesia harus bisa memosisikan diri dan memegang teguh prinsip luar negeri bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia harus menyiapkan strategi yang matang dan memastikan BRICS mendukung kepentingan nasional dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Selanjutnya: Bunga SRBI Naik, Pasar SBN Tetap Menarik

Bagikan

Berita Terbaru

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO
| Kamis, 21 November 2024 | 18:03 WIB

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup getol menggembok saham emiten beberapa waktu terakhir, meski di tengah kondisi pasar yang lesu.

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025
| Kamis, 21 November 2024 | 17:37 WIB

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025

Deloitte mengungkapkan terjadi penurunan yang signifikan perusahaan yang melaksanakan IPO di Indonesia, dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China
| Kamis, 21 November 2024 | 16:59 WIB

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China

Terpilihnya Donald Trump menimbulkan kekhawatiran terjadi perang dagang Amerika Serikat-China, seperti yang terjadi tahun 2018 silam. 

 Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya
| Kamis, 21 November 2024 | 09:12 WIB

Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya

PTBA menggadang hilirisasi batubara menjadi Artificial graphite dan anode sheet. Sementara ADRO berambisi menjadikannya bahan baku pupuk.

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan
| Kamis, 21 November 2024 | 08:54 WIB

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan

Pemerintah mengklaim bakal membantu pembangunan transmisi dan gardu induk lantaran tidak mudah untuk mencapai nilai keekonomian.. 

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit
| Kamis, 21 November 2024 | 08:45 WIB

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit

Mata uang Asia masih berpeluang melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) setidaknya sampai akhir tahun 2024 ini.

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:43 WIB

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi

Berinvestasi pada surat utang korporasi menjadi alternatif menarik bagi investor, Terlebih, di tengah kondisi pasar yang volatil 

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy
| Kamis, 21 November 2024 | 08:37 WIB

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy

Menakar prospek bisnis dan kinerja saham PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) di tengah tren laju harga amonia

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:05 WIB

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi

Net foreign buy terbesar dalam lima hari terakhir tercatat berlangsung di saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal
| Kamis, 21 November 2024 | 07:55 WIB

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

Undang-Undang (UU) Migas memperbolehkan entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini dibor secara ilegal oleh masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler