Reporter: Havid Vebri | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Senyum lebar petani menikmati harga jual gabah yang lumayan tinggi di pasaran, bakal berganti kemurungan. Pemicu apalagi kalau bukan soal impor beras.
Kebijakan yang memang kurang berpihak ke petani. Betapa tidak. Di tengah berlangsung panen raya padi, pemerintah tiba-tiba saja memutuskan impor beras dalam waktu dekat.
Bahkan, telah terbit selembar surat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditujukan kepada Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog. Isi surat meminta Bulog segera merealisasikan impor beras sebenyak 500.000 ton. Adapun total kuota impor beras sepanjang tahun ini mencapai 2 juta ton.
Opsi impor dibuka demi memenuhi target cadangan beras pemerintah (CBP) yang berjumlah 2,4 juta ton tahun ini. Sejatinya, memenuhi target CBP sebanyak itu tidaklah sulit karena petani kita sedang panen raya.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, potensi produksi beras periode Januari–April 2023 sebanyak 13,79 juta ton. Artinya, ketersediaan stok gabah dan beras petani lagi tinggi-tingginya di musim panen raya ini.
Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani terpantau Rp 5.600 per kilogram (kg). Harga itu memang melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) beras dan gabah yang ditetapkan Bapanas. HPP GKP di tingkat petani hanya sebesar Rp 5.000 per kg. Artinya, HPP yang menjadi rujukan Bulog dalam menyerap gabah petani ini jauh di bawah harga pasaran.
Tak heran jika opsi impor dibuka. Maklumlah, harga beras impor jauh lebih murah dari harga beras lokal. Jadi, motivasi impor beras ini bukan karena persoalan stok. Tapi lebih dipicu persoalan harga.
Ada potensi penghematan anggaran yang bisa didapat dari impor beras. Tapi, di sisi lain, petani bakal gigit jari. Sebab, masuknya beras impor otomatis menekan harga gabah petani.
Tak bisa dipungkiri, biaya produksi beras di Indonesia cukup mahal dari Thailand dan Vietnam. Laporan International Rice Research Institute (IRRI) menyebutkan, ongkos produksi beras di Indonesia 2,5 kali lebih mahal dari Vitenam, dan 2 kali lebih mahal dari Thailand.
Tingginya ongkos produksi menyebabkan harga beras nasional menjadi tinggi. Belum lagi ditambah kondisi geografis Indonesia yang menyebabkan mahalnya biaya distribusi.
Selama biaya produksi tidak bisa ditekan, maka impor beras bakal selalu dilirik. Pada akhirnya, program swasembada beras bakal semakin jauh panggang dari api.
