Ada Rojali dan Rohana di Balik Kemiskinan Perkotaan

KONTAN.CO.ID - Angka kemiskinan di perkotaan naik, setelah dalam tren penurunan sejak Maret 2023. Persentasenya jadi 6,73%. Apa saja yang jadi faktor penyebabnya?

Tren menurun sejak Maret 2023 terhenti. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan di perkotaan di Indonesia naik. Sekalipun, secara nasional, angka kemiskinan di negeri ini turun.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 6,73%, naik dibanding September 2024 di angka 6,66%. Bertambah 0,22 juta orang, dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang di Maret 2025. Jelas, bukan angka yang kecil.

Pulau Jawa, menjadi penyumbang terbesar jumlah penduduk miskin perkotaan. Maklum, Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya di Indonesia. Total, atau 7,65 juta orang miskin di Jawa atau 6,95% dari populasi di pulau ini.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono membeberkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penduduk miskin di perkotaan naik.

Pertama, jumlah masyarakat setengah menganggur di perkotaan pada Februari 2025 meningkat menjadi 0,46 juta jiwa dibanding Agustus 2024. Masyarakat setengah menganggur, artinya, bekerja kurang dari 35 jam dalam sebulan dan mereka masih mencari pekerjaan.

Normalnya, secara umum, jam kerja rata-rata adalah sekitar 160 jam hingga 176 jam per bulan. Dengan asumsi, 8 jam kerja per hari dan 20 hari–22 hari kerja dalam sebulan.

Kedua, sebagian besar harga komoditas pangan di perkotaan mengalami kenaikan. Sebut saja, minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih.

Baca Juga: Inflasi Juli 2025 Naik, Menyentuh Angka Tertinggi Dalam Setahun Terakhir

Nah, kenaikan harga komoditas pangan akan menghambat daya beli masyarakat di perkotaan, khususnya untuk rumahtangga kelompok bawah atau miskin dan rentan miskin.

"Kalau rentan miskin, ketika daya belinya turun, maka dia akan mudah untuk jatuh ke bawahnya," ungkap Ateng.

Ketiga, pengaruh dari tingkat pengangguran. Meski tingkat pengangguran terbuka tercatat turun, dari 4,91% pada Agustus 2024 menjadi 4,76% di Februari 2025, berdasarkan jenis kelaminnya, tingkat pengangguran terbuka untuk laki-laki di perkotaan meningkat, dari 5,87% pada Agustus 2024, dan jadi 6,06% di Februari 2025.

"Laki-laki, kan, sebagian besar ujung tombak dalam ekonomi, dalam bekerja. Jadi, kenaikan tingkat pengangguran pada laki-laki berpengaruh terhadap dari tingkat kemiskinan di perkotaan," jelas Ateng.

Menurut BPS, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan perkotaan jauh lebih besar dibanding komoditas bukan makanan. Info saja, garis kemiskinan per rumahtangga miskin adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus rumahtangga keluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka biar tidak masuk kategori miskin.

Per Maret 2025, BPS mencatat, rata-rata pengeluaran orang miskin perkotaan untuk makanan sebesar Rp 463.801 per kapita per bulan. Sementara rata-rata pengeluaran mereka untuk bukan makanan Rp 165.760 per kapita per bulan.

Memukul pekerja

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menambahkan, penyebab utama kemiskinan perkotaan meningkat antara lain, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perlambatan sektor informal.

Sektor informal yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja miskin, seperti pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja harian lepas, tengah mengalami tekanan akibat digitalisasi yang makin masif, regulasi, dan perlambatan konsumsi.

Baca Juga: Emas Tetap Semarak Kendati Mulai Kena Pajak

"Beberapa perusahaan startup dan manufaktur juga melakukan PHK karena mereka melakukan restrukturisasi, yang sudah memukul kelompok pekerja kota yang tidak punya tabungan atau jaringan pengaman sosial yang memadai dibandingkan dengan desa yang sudah ada dana desa, Undang-Undang Desa, dan sekarang ada Koperasi Desa Merah Putih,” katanya kepada KONTAN.

Penyebab lain, urbanisasi yang kerap dilakukan pekerja migran dari desa ke kota. Arus urbanisasi tidak dibarengi penyerapan kerja formal di kota yang sudah menambah jumlah keluarga miskin baru di wilayah perkotaan.

Pendatang baru sering bekerja di sektor rentan dengan upah rendah dan tanpa jaminan, sehingga mereka mudah jatuh ke dalam kemiskinan saat ada guncangan kecil.

Tentu, pemerintah tidak tinggal diam. Budiman menyebutkan, upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan selama ini mencakup berbagai pendekatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Mulai bantuan langsung, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, hingga reformasi kebijakan sosial.

"Ke depan, program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih juga berpotensi menjadi game changer di dalam agenda pengentasan kemiskinan yang diharapkan bisa lebih progresif dan berkelanjutan," ujarnya.

Senada, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Prof. Anwar Sanusi bilang, PHK yang meningkat 36% per Juni 2025 menjadi 42.385 kasus, yang sebagian besar terjadi di daerah perkotaan, jadi salah satu sebab.

Karena itu, pemerintah berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dengan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Upaya lain, mengoptimalkan sektor-sektor yang masih tumbuh, seperti pertanian, perkebunan, angkutan.

"Sementara untuk PHK, kami terus mengupayakan optimalisasi dialog sosial guna mencari solusi atas potensi maupun ancaman PHK," sebut dia.

Baca Juga: Surplus Neraca Dagang Terjadi 62 Bulan, Begini Kondisi Terbaru Ekspor-Impor Indonesia

Bisa bertambah

Masalahnya, Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh melihat, ada gejala angka kemiskinan makin meningkat dan PHK masih bergelombang.

Litbang Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mencatat, sekitar 70.000 buruh kena PHK dalam kurun waktu Januari–April 2025. Ini berarti, dengan jumlah PHK yang meningkat, akan meningkat pula angka kemiskinan.

Bahkan, beberapa perusahaan tekstil garmen di Jawa kembali akan melakukan PHK besar-besaran termasuk akibat dampak tarif Trump. Tambah lagi, ratusan pegawai toko di mal-mal besar sudah di-PHK karena daya beli masyarakat yang menurun, yang dikenal dengan istilah Rojali (rombongan jarang beli) dan Rohana (rombongan hanya nanya).

"Sementara itu, data yang dilansir Apindo menyebutkan bahwa 50% responden perusahaan yang diteliti mereka sudah dan sedang melakukan PHK," tambah Said Iqbal.

Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), tidak heran melihat angka kemiskinan perkotaan meningkat. Soalnya, "Banyak perusahaan yang bangkrut, banyak PHK. Jadi, tidak mengherankan angka kemiskinan perkotaan naik," katanya.

Celakanya, pemerintah selalu mengatasi kemiskinan hanya berdasarkan solusi-solusi jangka pendek. Contoh, memberi bantuan sosial (bansos), baik dalam bentuk uang maupun barang, ke orang-orang miskin. Jelas, ini bukan solusi.

Menurutnya, pertama, orang miskin bisa kaya kalau memiliki pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik.

Kedua, pemberdayaan masyarakat. Contoh, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada orang-orang pendidikan rendah. Tentu, pelatihan saja tidak cukup. Pemerintah harus memberi akses permodalan. Dengan begitu, mereka bisa berusaha sendiri, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan.

Cuma sejatinya, Esther bilang, angka kemiskinan perkotaan jauh lebih tinggi. Sebab, negara kita tidak menggunakan standar internasional, seperti Bank Dunia, dalam menetapkan garis kemiskinan.

Alhasil, pada Maret 2025, BPS menetapkan rata-rata garis kemiskinan nasional hanya sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan. Sedang Bank Dunia menetapkan, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia Rp 1,2 juta per kapita per bulan.