Ada Rojali dan Rohana di Balik Kemiskinan Perkotaan

Minggu, 03 Agustus 2025 | 03:00 WIB
Ada Rojali dan Rohana di Balik Kemiskinan Perkotaan
[ILUSTRASI. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan di perkotaan di Indonesia naik. Sekalipun, secara nasional, angka kemiskinan di negeri ini turun.]
Reporter: Lidya Yuniartha, Muhammad Alief Andri, Siti Masitoh, SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - Angka kemiskinan di perkotaan naik, setelah dalam tren penurunan sejak Maret 2023. Persentasenya jadi 6,73%. Apa saja yang jadi faktor penyebabnya?

Tren menurun sejak Maret 2023 terhenti. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan di perkotaan di Indonesia naik. Sekalipun, secara nasional, angka kemiskinan di negeri ini turun.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 6,73%, naik dibanding September 2024 di angka 6,66%. Bertambah 0,22 juta orang, dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang di Maret 2025. Jelas, bukan angka yang kecil.

Pulau Jawa, menjadi penyumbang terbesar jumlah penduduk miskin perkotaan. Maklum, Jawa merupakan pulau terpadat penduduknya di Indonesia. Total, atau 7,65 juta orang miskin di Jawa atau 6,95% dari populasi di pulau ini.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono membeberkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penduduk miskin di perkotaan naik.

Pertama, jumlah masyarakat setengah menganggur di perkotaan pada Februari 2025 meningkat menjadi 0,46 juta jiwa dibanding Agustus 2024. Masyarakat setengah menganggur, artinya, bekerja kurang dari 35 jam dalam sebulan dan mereka masih mencari pekerjaan.

Normalnya, secara umum, jam kerja rata-rata adalah sekitar 160 jam hingga 176 jam per bulan. Dengan asumsi, 8 jam kerja per hari dan 20 hari–22 hari kerja dalam sebulan.

Kedua, sebagian besar harga komoditas pangan di perkotaan mengalami kenaikan. Sebut saja, minyak goreng, cabai rawit, dan bawang putih.

Baca Juga: Inflasi Juli 2025 Naik, Menyentuh Angka Tertinggi Dalam Setahun Terakhir

Nah, kenaikan harga komoditas pangan akan menghambat daya beli masyarakat di perkotaan, khususnya untuk rumahtangga kelompok bawah atau miskin dan rentan miskin.

"Kalau rentan miskin, ketika daya belinya turun, maka dia akan mudah untuk jatuh ke bawahnya," ungkap Ateng.

Ketiga, pengaruh dari tingkat pengangguran. Meski tingkat pengangguran terbuka tercatat turun, dari 4,91% pada Agustus 2024 menjadi 4,76% di Februari 2025, berdasarkan jenis kelaminnya, tingkat pengangguran terbuka untuk laki-laki di perkotaan meningkat, dari 5,87% pada Agustus 2024, dan jadi 6,06% di Februari 2025.

"Laki-laki, kan, sebagian besar ujung tombak dalam ekonomi, dalam bekerja. Jadi, kenaikan tingkat pengangguran pada laki-laki berpengaruh terhadap dari tingkat kemiskinan di perkotaan," jelas Ateng.

Menurut BPS, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan perkotaan jauh lebih besar dibanding komoditas bukan makanan. Info saja, garis kemiskinan per rumahtangga miskin adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus rumahtangga keluarkan untuk memenuhi kebutuhan mereka biar tidak masuk kategori miskin.

Per Maret 2025, BPS mencatat, rata-rata pengeluaran orang miskin perkotaan untuk makanan sebesar Rp 463.801 per kapita per bulan. Sementara rata-rata pengeluaran mereka untuk bukan makanan Rp 165.760 per kapita per bulan.

Memukul pekerja

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menambahkan, penyebab utama kemiskinan perkotaan meningkat antara lain, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perlambatan sektor informal.

Sektor informal yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja miskin, seperti pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja harian lepas, tengah mengalami tekanan akibat digitalisasi yang makin masif, regulasi, dan perlambatan konsumsi.

Baca Juga: Emas Tetap Semarak Kendati Mulai Kena Pajak

"Beberapa perusahaan startup dan manufaktur juga melakukan PHK karena mereka melakukan restrukturisasi, yang sudah memukul kelompok pekerja kota yang tidak punya tabungan atau jaringan pengaman sosial yang memadai dibandingkan dengan desa yang sudah ada dana desa, Undang-Undang Desa, dan sekarang ada Koperasi Desa Merah Putih,” katanya kepada KONTAN.

Penyebab lain, urbanisasi yang kerap dilakukan pekerja migran dari desa ke kota. Arus urbanisasi tidak dibarengi penyerapan kerja formal di kota yang sudah menambah jumlah keluarga miskin baru di wilayah perkotaan.

Pendatang baru sering bekerja di sektor rentan dengan upah rendah dan tanpa jaminan, sehingga mereka mudah jatuh ke dalam kemiskinan saat ada guncangan kecil.

Tentu, pemerintah tidak tinggal diam. Budiman menyebutkan, upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan selama ini mencakup berbagai pendekatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Mulai bantuan langsung, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, hingga reformasi kebijakan sosial.

"Ke depan, program-program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih juga berpotensi menjadi game changer di dalam agenda pengentasan kemiskinan yang diharapkan bisa lebih progresif dan berkelanjutan," ujarnya.

Senada, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Prof. Anwar Sanusi bilang, PHK yang meningkat 36% per Juni 2025 menjadi 42.385 kasus, yang sebagian besar terjadi di daerah perkotaan, jadi salah satu sebab.

Karena itu, pemerintah berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dengan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU). Upaya lain, mengoptimalkan sektor-sektor yang masih tumbuh, seperti pertanian, perkebunan, angkutan.

"Sementara untuk PHK, kami terus mengupayakan optimalisasi dialog sosial guna mencari solusi atas potensi maupun ancaman PHK," sebut dia.

Baca Juga: Surplus Neraca Dagang Terjadi 62 Bulan, Begini Kondisi Terbaru Ekspor-Impor Indonesia

Bisa bertambah

Masalahnya, Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh melihat, ada gejala angka kemiskinan makin meningkat dan PHK masih bergelombang.

Litbang Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) mencatat, sekitar 70.000 buruh kena PHK dalam kurun waktu Januari–April 2025. Ini berarti, dengan jumlah PHK yang meningkat, akan meningkat pula angka kemiskinan.

Bahkan, beberapa perusahaan tekstil garmen di Jawa kembali akan melakukan PHK besar-besaran termasuk akibat dampak tarif Trump. Tambah lagi, ratusan pegawai toko di mal-mal besar sudah di-PHK karena daya beli masyarakat yang menurun, yang dikenal dengan istilah Rojali (rombongan jarang beli) dan Rohana (rombongan hanya nanya).

"Sementara itu, data yang dilansir Apindo menyebutkan bahwa 50% responden perusahaan yang diteliti mereka sudah dan sedang melakukan PHK," tambah Said Iqbal.

Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), tidak heran melihat angka kemiskinan perkotaan meningkat. Soalnya, "Banyak perusahaan yang bangkrut, banyak PHK. Jadi, tidak mengherankan angka kemiskinan perkotaan naik," katanya.

Celakanya, pemerintah selalu mengatasi kemiskinan hanya berdasarkan solusi-solusi jangka pendek. Contoh, memberi bantuan sosial (bansos), baik dalam bentuk uang maupun barang, ke orang-orang miskin. Jelas, ini bukan solusi.

Menurutnya, pertama, orang miskin bisa kaya kalau memiliki pendidikan yang lebih baik, sehingga mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik.

Kedua, pemberdayaan masyarakat. Contoh, memberikan pelatihan kewirausahaan kepada orang-orang pendidikan rendah. Tentu, pelatihan saja tidak cukup. Pemerintah harus memberi akses permodalan. Dengan begitu, mereka bisa berusaha sendiri, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan.

Cuma sejatinya, Esther bilang, angka kemiskinan perkotaan jauh lebih tinggi. Sebab, negara kita tidak menggunakan standar internasional, seperti Bank Dunia, dalam menetapkan garis kemiskinan.

Alhasil, pada Maret 2025, BPS menetapkan rata-rata garis kemiskinan nasional hanya sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan. Sedang Bank Dunia menetapkan, garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia Rp 1,2 juta per kapita per bulan.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

Merdeka Gold Resources Jadi IPO Terbesar 2025, Simak Profil Hingga Valuasinya
| Senin, 08 September 2025 | 17:56 WIB

Merdeka Gold Resources Jadi IPO Terbesar 2025, Simak Profil Hingga Valuasinya

Harga penawaran awal (bookbuilding) berada di rentang Rp 1.800-Rp 3.020, sehingga EMAS bepotensi meraup dana segar Rp 2,91 triliun-Rp 4,89 triliun

Andalkan Proyek Pipanisasi Jargas, Saham PGAS Masih Bisa Ngegas
| Senin, 08 September 2025 | 17:27 WIB

Andalkan Proyek Pipanisasi Jargas, Saham PGAS Masih Bisa Ngegas

Salah satu proyek besar PGAS adalah pembangunan jalur pipa minyak Cikampek-Plumpang sepanjang 96 km dengan kapasitas 79,8 ribu barel per hari.

Saham RAJA Diramal Naik Dua Kali Lipat, Efek Ekspansi Hingga Kontrak Bisnis Panjang
| Senin, 08 September 2025 | 17:02 WIB

Saham RAJA Diramal Naik Dua Kali Lipat, Efek Ekspansi Hingga Kontrak Bisnis Panjang

Selain dengan PTRO, RAJA juga telah menjalin aliansi dengan para pemimpin industri global seperti ExxonMobil, PetroChina, dan Tokyo Gas.

Kupas Bisnis Produsen Semen Mortar Unimix yang Menggadang Rencana IPO
| Senin, 08 September 2025 | 16:01 WIB

Kupas Bisnis Produsen Semen Mortar Unimix yang Menggadang Rencana IPO

Saat ini semen mortar semakin banyak digunakan untuk proyek besar seperti apartemen, hotel, gedung tinggi, hingga kawasan industri.

Cadangan Devisa Terendah Dalam 9 Bulan, Termasuk Untuk Intervensi Rupiah
| Senin, 08 September 2025 | 14:39 WIB

Cadangan Devisa Terendah Dalam 9 Bulan, Termasuk Untuk Intervensi Rupiah

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2025 sebesar US$ 150,7 miliar.

Sri Mulyani Rombak Struktur Sekretariat KSSK
| Senin, 08 September 2025 | 09:10 WIB

Sri Mulyani Rombak Struktur Sekretariat KSSK

Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 4 September 2025

Cadangan Devisa Diramal Menyusut
| Senin, 08 September 2025 | 08:51 WIB

Cadangan Devisa Diramal Menyusut

Cadangan devisa akhir Agustus diperkirakan turun karena untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan intervensi rupiah 

Waskita Karya (WSKT) Kebut Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B
| Senin, 08 September 2025 | 08:45 WIB

Waskita Karya (WSKT) Kebut Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

Saat ini pengerjaan LRT Jakarta Fase 1B dalam tahap pemasangan komponen struktur atas (slab deck) dan jalur rel (trackwork rail).

Target Penerimaan Dikerek Lagi di Anggaran 2026
| Senin, 08 September 2025 | 08:41 WIB

Target Penerimaan Dikerek Lagi di Anggaran 2026

Kementerian Keuangan dan Banggar DPR sepakat untuk menaikkan target penerimaan bea cukai dan PNBP   

Phapros (PEHA) Bidik Pertumbuhan Pasar Ekspor
| Senin, 08 September 2025 | 08:20 WIB

Phapros (PEHA) Bidik Pertumbuhan Pasar Ekspor

Ke depan, Phapros akan terus menjajaki peluang pasar baru, menjalin kemitraan dengan beberapa partner strategis.

INDEKS BERITA

Terpopuler