Kepala BP Taskin: Pengentasan Kemiskinan Dibangun di Atas Dua Agenda

Minggu, 03 Agustus 2025 | 03:15 WIB
Kepala BP Taskin: Pengentasan Kemiskinan Dibangun di Atas Dua Agenda
[ILUSTRASI. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).]
Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - Saat angka kemiskinan nasional terus turun menjadi 8,47%, angka kemiskinan perkotaan justru sebaliknya, mengalami kenaikan.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, penurunan angka kemiskinan menunjukkan hasil kerja dari semua pihak.

Penurunan ini juga disebabkan kondisi ekonomi yang membaik, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan transformasi perlindungan sosial.

Lalu, seperti apa upaya pemerintah mengatasi angka kemiskinan ke depan? Budiman membeberkannya kepada Jurnalis KONTAN Lidya Yuniartha Panjaitan, Kamis (31/7).

Berikut nukilannya:

KONTAN: Selama ini, apa upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan?

BUDIMAN: Upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan mencakup berbagai pendekatan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi. Mulai dari bantuan langsung, pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar, hingga reformasi kebijakan sosial.

Ke depan, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih juga berpotensi menjadi game changer di dalam agenda pengentasan kemiskinan, yang diharapkan bisa lebih progresif dan berkelanjutan.

Baca Juga: Angka Kemiskinan Aktual Bisa Jauh Lebih Besar

KONTAN: Lalu, apa rencana pemerintah menurunkan angka kemiskinan ke depan?

BUDIMAN: Ini mengacu pada Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan BP Taskin tahun 2025-2029. Rencana induk ini sudah merumuskan pendekatan strategis bagi pengentasan kemiskinan yang dibangun di atas dua agenda utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan peningkatan pendapatan melalui ekosistem industri inklusif.

Kedua agenda ini melengkapi dalam mendorong transformasi struktural yang menyeluruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin.

Pertama, tujuan pengurangan beban pengeluaran rumahtangga miskin adalah mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi rumahtangga miskin lewat program jaminan dan perlindungan sosial tepat sasaran, tepat waktu, dan terintegrasi.

Kedua, meningkatkan pendapatan melalui ekosistem industri inklusif, dengan tujuan utama mendorong keterlibatan masyarakat miskin secara aktif dalam kegiatan ekonomi produktif melalui pembentukan ekosistem industrialisasi yang inklusif.

Sektor prioritas industrialisasi inklusif yang akan dibangun ekosistemnya, yakni sektor pangan, energi baru dan terbarukan, industri kreatif, digital, kesehatan, pendidikan, transportasi, industri pengolahan, serta perumahan.

Kami akan melakukan pendekatan rantai pasok setengah terbuka, di mana BP Taskin menerapkan pendekatan rantai pasok ini melalui sistem produksi dan distribusi yang melibatkan orang miskin di setiap mata rantai pasok tersebut.

Baca Juga: Si Miskin Berkurang, Tapi Kualitas Hidup Tak Naik

KONTAN: Adakah target penurunan angka kemiskinan yang disasar BP Taskin?

BUDIMAN: Kami memiliki mandat untuk menyelaraskan dan mempercepat pencapaian target-target RPJMN, terutama menurunkan angka kemiskinan dari 9,03% di Maret 2024 hingga ke angka 4,5%–5% pada 2029.

Penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026, serta implementasi program perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif dan melakukan pemberdayaan masyarakat miskin, agar naik kelas secara ekonomi.

Dengan struktur kebijakan dan monitoring lintas kementerian serta data yang ada, BP Taskin memposisikan diri sebagai instrumen yang bertugas memastikan target RPJMN tadi bisa tercapai sesuai dengan target waktu yang telah dirancang pemerintah pusat.

KONTAN: Berapa anggaran pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan?

BUDIMAN: Pemerintah sudah menetapkan alokasi Rp 504,7 triliun untuk perlindungan sosial di RAPBN 2025, di mana ini meningkat sekitar 1,6% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pagu anggaran ini berada pada rentang Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun.

Dari total itu, Rp 78 triliun dialokasikan khusus Kementerian Sosial untuk program perlindungan sosial dan dukungan manajemen langsung untuk pelaksanaan berbagai bansos.

Baca Juga: Batas Kemiskinan Global Seret Jumlah Warga Miskin

KONTAN: Apa, sih, tantangan terbesar dalam menurunkan angka kemiskinan?

BUDIMAN: Bagi kami, tantangan terbesar dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia adalah bersifat multidimensi. Mencakup aspek struktural, aspek teknis, dan aspek sosial budaya.

Beberapa faktor penyebabnya, pertama, adanya kesenjangan akses dan ketimpangan wilayah. Kedua, data penerima manfaat yang belum akurat. Ketiga, pertumbuhan ekonomi kita belum inklusif.

Keempat, adanya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja yang rendah. Kelima, ada kesenjangan transformasi digital. Lalu, terjadi ketergantungan pada bantuan sosial.

Selanjutnya, belum ada dukungan kuat untuk melakukan graduasi secara mandiri seperti pelatihan kerja, kewirausahaan produktif, atau pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Dan kita juga masih menghadapi ketidakpastian global dan krisis.

Tantangan yang lain adalah sinergi antar kementerian lembaga dan pemda masih menjadi pekerjaan rumah besar. 

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler