KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu konflik antara Rusia dan Ukraina atau invasi Rusia ke Ukraina mulai bergeser dari isu memanasnya geo politik dan keamanan ke isu perang ekonomi.
Ukraina dengan dukungan dari negara-negara Barat dan Amerika Serikat mulai mengobarkan perang ekonomi dengan menghambat akses ekonomi Rusia agar segera menghentikan perang.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melalui akun Instagramnya mengkampanyekan bahayanya membayar minyak bumi Rusia atau pembelian minyak bumi Rusia menggunakan mata uang Rubel.
Ia menyebut dana hasil penjualan minyak mentah dan gas bumi akan Rusia digunakan untuk membiayai perang dan menyulut bencana kemanusiaan di Ukraina.
Gayung bersambut, Amerika Serikat juga terus menggaungkan ancaman-ancaman bagi negara negara lain yang tidak ikut menghukum rusia. Seperti yang dilakukan Amerika Serikat kepada Indonesia.
Amerika mengancam Presiden Joe Biden urung datang ke Bali pada November 2022 mendatang untuk menghadiri pertemuan G20.
Ancaman serupa diserukan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang lantang meminta Indonesia sebagai Presidensi G20 memecat keanggotaan Rusia dari G20. Kalau permintaan Amerika tidak dikabulkan, mereka mengancam memboikot pertemuan.
Kalau ancaman Amerika Serikat ini diikuti oleh sekutu Barat yang lain di forum G20 seperti Australia, Uni Eropa, Kanada, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, Italia, Korea Selatan, dan Arab Saudi, maka praktis kurang dari separuh anggota G20 yang akan hadir di Pertemuan G20.
Upaya diplomasi Amerika dengan ancaman seperti ini tentu bukan hal yang asing bagi negara adikuasa itu. Selama beda kepentingan dengan mereka tentu semua yang berseberangan akan dianggap salah.
Padahal semua tahu bahwa serangan Amerika Serikat yang menjadikan Irak sebagai negara gagal, Afghanistan, Suriah dan banyak lagi di tempat lain semestinya mendapat perlakuan sama dengan invasi Rusia kepada Ukraina.
Indonesia harus secara tegas melawan ancaman Amerika Serikat dan Barat yang ingin membawa forum ekonomi G20 ke ranah politik. Sikap non blok Indonesia sudah jelas digariskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Kalau perlu Indonesia bisa menunda rencana pembelian pesawat tempur, kapal perang dan persenjataan lain dari negara-negara Barat yang bersikeras memaksa Indonesia untuk bergeser dari zona non blok.
