Ditunjuk Jokowi Menjadi Dubes RI untuk AS, Rosan Roeslani Mundur dari Bumi Resources

Rabu, 25 Agustus 2021 | 17:07 WIB
Ditunjuk Jokowi Menjadi Dubes RI untuk AS, Rosan Roeslani Mundur dari Bumi Resources
[ILUSTRASI. Rosan Perkasa Roeslani saat memberikan sambutan dalam acara Silaturahim Nasional Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (28/5/2021). Rosan Roeslani ditunjuk menjadi dubes RI untuk Amerika Serikat (AS). TRIBUNNEWS.COM/HO]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rosan Perkasa Roeslani mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Pengunduran diri tersebut sehubungan penunjukan Rosan Roeslani sebagai duta besar (Dubes) RI untuk Amerika Serikat (AS).

Dileep Srivastava, Direktur Bumi Resources dalam keterbukaan informasi, Rabu (25/8) menyebut, surat pengunduran diri Rosan Roeslani dari Bumi Resources telah diterima perseroan pada 24 Agustus 2021.

Selain di Bumi Resources, Rosan Roeslani juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di emiten milik Grup Bakrie, yakni PT Visi Media Asia Tbk (VIVA)

Hari ini, Rabu (25/8) VIVA menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Jakarta. Salah satu agendanya menetapkan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi perseroan.

Baca Juga: Fitch Akan Tarik Rating Internasional Maybank, Ini Penjelasan Maybank Indonesia

Rosan sendiri menggantikan posisi Muhammad Lutfi yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan pada Desember 2020. Jabatan sebagai Ketua Kadin pun akan berakhir pada tahun ini.

Sebelumnya, Rosan Roeslani menjabat sebagai Ketua Umum Kadin. Posisinya di Kadin kini digantikan oleh Arsjad Rasjid, Direktur Utama PT Indika Energy Tbk (INDY).

Selanjutnya: Jejak Pemain Global di Bisnis Data Center Indonesia Semakin Nyata

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler