DPR Ingin Mendapatkan Kewenangan Lebih dalam Mengawasi BUMN
Kamis, 13 Desember 2018 | 16:43 WIB
KONTAN.CO.ID - Upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperkuat cengkeraman atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak cucunya semakin nyata.
Ini terlihat dari beberapa usulan yang terncatum dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19/ 2003 tentang BUMN.
Dalam DIM, DPR meminta BUMN wajib mendapat persetujuan dari DPR jika ingin menjual sahamnya, saham di anak perusahaan hingga cucu usaha melalui initial public offering (IPO). Alasan DPR, IPO merupakan privatisasi hingga perlu pengawasan wakil rakyat. Jika usulan itu bergulir mulus menjadi aturan hukum, pemerintah akan kesulitan menjalankan rencana pembentukan holding BUMN.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
