Duh, Tarif Baru AS Bakal Pangkas Pertumbuhan Ekonomi China di Bawah 6%

Jumat, 23 Agustus 2019 | 17:06 WIB
 Duh, Tarif Baru AS Bakal Pangkas Pertumbuhan Ekonomi China di Bawah 6%
[ILUSTRASI. Perundingan perdagangan China - AS]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam tambahan tarif 10% pada US$ 300 miliar produk impor China bakal makin menekan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sejumlah ekonom menilai, pertumbuhan ekonomi tahunan China bisa amblas di bawah 6%, atau menjadi yang terendah sejak tahun 1990.

Menurut 14 ekonom yang disurvey Bloomberg, tambahan tarif 10% akan memangkas ekspansi produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,5%.

Padahal, pertumbuhan ekonomi China sendiri sudah diprediksi melambat menjadi 6% di tahun depan. Dengan tarif baru ini, artinya pertumbuhan ekonomi China bisa makin terseret di batas bawah target ekonomi pemerintah saat ini. 

Baca Juga: Pompeo beritahu PM Kanada pihaknya fokus membebaskan warganya yang ditahan China

Prospek tersebut juga mempertimbangkan pelemahan permintaan dari dalam negeri akibat perang dagang dengan AS.

Trump sendiri sempat beberapa kali menunda kenaikan tarif yang akan mulai berlaku pada 1 September ini, lantaran turbulensi ekonomi. Sementara itu, masih ada rencana negosiasi tatap muka yang akan berlanjut bulan depan untuk penangguhan tarif lanjutan. 

Baca Juga: Perbankan meracik strategi untuk memacu kredit ekspor-impor di tengah perang dagang

"Langkah AS akan menimbulkan beberapa tantangan bagi ekspor dan ekonomi China, tetapi secara keseluruhan, dampaknya dapat dikendalikan," kata Juru Bicara Departemen Perdagangan China Gao Feng, kemarin. Ia melanjutkan, China terpaksa bakal membalas jika AS tetap memberlakukan tarif baru. 

Tujuh dari 12 analis...

Tujuh dari 12 analis mengatakan, tarif baru akan mengurangi sekitar 0,5-1 poin persentase dari ekspansi ekspor China. 

Bahkan menjelang peringatan 70 tahun Partai Komunis, para pembuat kebijakan tidak menunjukkan tanda-tanda bakal meluncurkan stimulus skala besar untuk menopang angka pertumbuhan tersebut.

Baca Juga: Huawei siap mengoperasikan bisnisnya di bawah pembatasan AS

Sebaliknya, para pejabat telah mengubah pengaturan kebijakan dan memprioritaskan stabilitas ekonomi. Pihak berwenang sedang mempertimbangkan peningkatan kuota obligasi pemerintah daerah untuk belanja infrastruktur, lalu, bank sentral mendorong reformasi yang dapat menurunkan biaya pinjaman. 

Dalam survei terpisah, analis mengatakan tidak ada perkiraan kalau bank sentral China, People's Bank of China (PBoC) bakal menurunkan suku bunga dalam pendanaan jangka menengah di pekan depan. 

Baca Juga: Huawei siap mengoperasikan bisnisnya di bawah pembatasan AS

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat
| Senin, 23 Maret 2026 | 11:00 WIB

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat

Sepanjang 2025, APLN mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 3,56 triliun, merosot 36,08% year on year (YoY).

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand
| Senin, 23 Maret 2026 | 10:00 WIB

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand

MSCI Indonesia Index berisi 18 saham dengan total market cap senilai US$ 111,98 miliar. Sepuluh saham terbesarnya merupakan saham-saham big caps.

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli
| Senin, 23 Maret 2026 | 08:00 WIB

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli

Kondisi harga minyak global yang relatif tinggi saat ini dan diperkirakan akan bertahan lama, diprediksi juga akan berpotensi menekan SSSG MAPI.

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo
| Senin, 23 Maret 2026 | 07:30 WIB

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo

PalmCo terus mengakselerasi transformasi bisnis melalui penguatan tata kelola, hingga peningkatan volume produk bersertifikasi.

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola
| Senin, 23 Maret 2026 | 05:00 WIB

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada pihak-pihak tersebut pada 28 Februari 2026.

Industri Sawit Dibayangi Pajak Ekspor, HGU, dan DHE, Ekspor Jadi Andalan
| Senin, 23 Maret 2026 | 03:00 WIB

Industri Sawit Dibayangi Pajak Ekspor, HGU, dan DHE, Ekspor Jadi Andalan

Di sepanjang 2025 total konsumsi dalam negeri mengalami peningkatan 3,82% dari 23,859 juta ton di tahun 2024 jadi 24,772 juta ton pada tahun 2025.

Lebaran, Saatnya Dulang Cuan dari Saham Supermarket dan Minimarket
| Minggu, 22 Maret 2026 | 14:00 WIB

Lebaran, Saatnya Dulang Cuan dari Saham Supermarket dan Minimarket

Sejak awal puasa, biasanya emiten ritel supermarket dan minimarket isi stok berlipat untuk antisipasi kenaikan permintaan masyarakat.

Simak 5 Produk Reksadana Saham Syariah Terbaik di Awal Tahun Ini
| Minggu, 22 Maret 2026 | 12:00 WIB

Simak 5 Produk Reksadana Saham Syariah Terbaik di Awal Tahun Ini

Reksadana saham syariah tak sekadar menawarkan peluang pertumbuhan yang solid, melainkan juga menggaransi ketenangan batin.

Permintaan Ramadan dan Lebaran Jadi Pelecut Kinerja JPFA di Kuartal I
| Minggu, 22 Maret 2026 | 11:00 WIB

Permintaan Ramadan dan Lebaran Jadi Pelecut Kinerja JPFA di Kuartal I

Head of Reseach Retail MNC Sekuritas menyampaikan momentum Ramadan dan Lebaran memang menjadi katalis positif bagi emiten perunggasan.

Agar Belanja Kecantikan Tak Mengganggu Anggaran
| Minggu, 22 Maret 2026 | 09:00 WIB

Agar Belanja Kecantikan Tak Mengganggu Anggaran

Penggunaan produk kecantikan sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian orang. Yuk, simak cara mengelola anggarannya!

INDEKS BERITA

Terpopuler