Duh, Tarif Baru AS Bakal Pangkas Pertumbuhan Ekonomi China di Bawah 6%

Jumat, 23 Agustus 2019 | 17:06 WIB
 Duh, Tarif Baru AS Bakal Pangkas Pertumbuhan Ekonomi China di Bawah 6%
[ILUSTRASI. Perundingan perdagangan China - AS]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam tambahan tarif 10% pada US$ 300 miliar produk impor China bakal makin menekan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sejumlah ekonom menilai, pertumbuhan ekonomi tahunan China bisa amblas di bawah 6%, atau menjadi yang terendah sejak tahun 1990.

Menurut 14 ekonom yang disurvey Bloomberg, tambahan tarif 10% akan memangkas ekspansi produk domestik bruto (PDB) sebesar 0,5%.

Padahal, pertumbuhan ekonomi China sendiri sudah diprediksi melambat menjadi 6% di tahun depan. Dengan tarif baru ini, artinya pertumbuhan ekonomi China bisa makin terseret di batas bawah target ekonomi pemerintah saat ini. 

Baca Juga: Pompeo beritahu PM Kanada pihaknya fokus membebaskan warganya yang ditahan China

Prospek tersebut juga mempertimbangkan pelemahan permintaan dari dalam negeri akibat perang dagang dengan AS.

Trump sendiri sempat beberapa kali menunda kenaikan tarif yang akan mulai berlaku pada 1 September ini, lantaran turbulensi ekonomi. Sementara itu, masih ada rencana negosiasi tatap muka yang akan berlanjut bulan depan untuk penangguhan tarif lanjutan. 

Baca Juga: Perbankan meracik strategi untuk memacu kredit ekspor-impor di tengah perang dagang

"Langkah AS akan menimbulkan beberapa tantangan bagi ekspor dan ekonomi China, tetapi secara keseluruhan, dampaknya dapat dikendalikan," kata Juru Bicara Departemen Perdagangan China Gao Feng, kemarin. Ia melanjutkan, China terpaksa bakal membalas jika AS tetap memberlakukan tarif baru. 

Tujuh dari 12 analis...

Tujuh dari 12 analis mengatakan, tarif baru akan mengurangi sekitar 0,5-1 poin persentase dari ekspansi ekspor China. 

Bahkan menjelang peringatan 70 tahun Partai Komunis, para pembuat kebijakan tidak menunjukkan tanda-tanda bakal meluncurkan stimulus skala besar untuk menopang angka pertumbuhan tersebut.

Baca Juga: Huawei siap mengoperasikan bisnisnya di bawah pembatasan AS

Sebaliknya, para pejabat telah mengubah pengaturan kebijakan dan memprioritaskan stabilitas ekonomi. Pihak berwenang sedang mempertimbangkan peningkatan kuota obligasi pemerintah daerah untuk belanja infrastruktur, lalu, bank sentral mendorong reformasi yang dapat menurunkan biaya pinjaman. 

Dalam survei terpisah, analis mengatakan tidak ada perkiraan kalau bank sentral China, People's Bank of China (PBoC) bakal menurunkan suku bunga dalam pendanaan jangka menengah di pekan depan. 

Baca Juga: Huawei siap mengoperasikan bisnisnya di bawah pembatasan AS

 

Bagikan

Berita Terbaru

Jaringan SPBU Shell  Mulai Menyediakan BBM
| Senin, 08 Desember 2025 | 05:40 WIB

Jaringan SPBU Shell Mulai Menyediakan BBM

Shell Indonesia menyepakati impor base fuel melalui skema business-to-business (B2B) dengan Pertamina Patra Niaga.

Pemerintah Akan Bangun Pusat Olahraga Nasional
| Senin, 08 Desember 2025 | 05:35 WIB

Pemerintah Akan Bangun Pusat Olahraga Nasional

Pembangunan pusat olahraga nasional tersebut bakal berdiri di atas lahan seluas 500 hektare bagi bibit-bibit olahragawan nasional.

Ihwal Bencana Sumatra, Pemerintah Hentikan Operasional Tiga Korporasi
| Senin, 08 Desember 2025 | 05:20 WIB

Ihwal Bencana Sumatra, Pemerintah Hentikan Operasional Tiga Korporasi

Tiga korporasi tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE),

Permintaan Alat Berat Bisa Naik Pasca Bencana Banjir Sumatra
| Senin, 08 Desember 2025 | 05:15 WIB

Permintaan Alat Berat Bisa Naik Pasca Bencana Banjir Sumatra

Dalam jangka menengah, permintaan alat berat akan meningkat. Hal tersebut didorong oleh proyek rekonstruksi jalan, jembatan, dan fasilitas publik

Pengusaha dan Pekerja Masih Menunggu Penetapan Upah
| Senin, 08 Desember 2025 | 05:10 WIB

Pengusaha dan Pekerja Masih Menunggu Penetapan Upah

Penetapan upah minimum provinsi atau UMP untuk tahun 2026 berdasarkan range yang berbeda di setiap daerah.

Produsen Masih Mampu Memenuhi DMO Batubara
| Senin, 08 Desember 2025 | 05:10 WIB

Produsen Masih Mampu Memenuhi DMO Batubara

Pasokan batubara untuk kebutuhan domestik (DMO) sudah mencapai 180,98 juta ton hingga Oktober tahun ini.

Potensi Gagal Panen dan UMKM Rapuh Imbas Bencana Sumatra
| Senin, 08 Desember 2025 | 05:05 WIB

Potensi Gagal Panen dan UMKM Rapuh Imbas Bencana Sumatra

Sejumlah sektor usaha terpapar langsung dari bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di wilayah Sumatra.

Aturan Semakin Ketat, Bisnis Fintech Bisa Tersendat
| Senin, 08 Desember 2025 | 04:50 WIB

Aturan Semakin Ketat, Bisnis Fintech Bisa Tersendat

Nilai outstanding pinjaman fintech lending per kuartal III-2025, mampu naik 22,16% secara tahunan menjadi Rp 90,99 triliun.

Banjir Sumatra dan Asuransi Wajib Bencana
| Senin, 08 Desember 2025 | 04:26 WIB

Banjir Sumatra dan Asuransi Wajib Bencana

Keberadaan asuransi wajib bisa mendorong peningkatan ketahanan iklim secara sistemik, karena asuransi tak hanya sebagai mekanisme transfer risiko.

Masih Ada Cuan Dividen Saham di Penghujung Tahun
| Senin, 08 Desember 2025 | 04:25 WIB

Masih Ada Cuan Dividen Saham di Penghujung Tahun

Memasuki pertengahan Desember 2025, kesempatan investor  berburu cuan dari pembagian dividen interim masih terbuka. 

INDEKS BERITA

Terpopuler