Efektivitas Penerapan PPKM

Senin, 09 Agustus 2021 | 09:05 WIB
Efektivitas Penerapan PPKM
[]
Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 akan berakhir hari ini. Menjadi pertanyaan publik, apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali memperpanjang PPKM level 4 atau justru menurunkan PPKM ke level di bawahnya?

Dalam menentukan status PPKM, pastinya pemerintah akan mempertimbangkan sejumlah indikator sesuai standar badan kesehatan dunia (WHO). Antara lain Indikator laju penularan (kasus konfirmasi, perawatan di rumahsakit hingga kematian).

Kemudian ada juga indikator respons kesehatan (testing-positivity rate, tracing-kontak erat pada kasus konfirmasi, dan treatment-Bed Ocupancy Rate).

Sepintas, indikator WHO itu sudah bisa diukur sejak Presiden Jokowi kembali memperpanjang PPKM level pada 3-9 Agustus 2021. Caranya dengan melihat data korona selama sepekan terakhir. Apakah terjadi penurunan?

Berdasarkan data BNPB dalam sepekan terakhir PPKM level 4, justru terjadi kenaikan kasus harian mulai 3 Agustus kemarin. Meski tidak signifikan, angka kasus  harian korona masih di atas 30.000-an.

Kasus tambahan harian tertinggi sepekan terakhir terjadi pada Jumat (6/8) dengan angka 39.532. Sementara per Sabtu (7/8), angka turun lagi menjadi 31.000. Kasus kematian akibat korona juga belum turun signifikan.

Dalam satu hari kematian bertambah di angka seribuan. Paling tinggi dalam sepekan tercatat pada 4 Agustus dengan angka 1.747. Sementara Sabtu (7/8) kemarin, angka perlahan turun menjadi 1.588.

Lonjakan terjadi dipicu penambahan kasus baru di luar Jawa-Bali yang meningkat signifikan. Dari akhir bulan lalu hanya berkontribusi 34% menjadi 54% ke penambahan kasus baru secara nasional.

Tidak ada cara lain, mengatasi lonjakan  kasus adalah dengan membatasi mobilitas masyarakat. Artinya, PPKM level 4 harus diperpanjang guna menekan lonjakan kasus. Memang serba sulit karena aktivitas ekonomi tambah lesu.

Maka selama PPKM, pemerintah harus bertanggung jawab membantu pemberian bantuan sosial secara lebih menyeluruh kepada masyarakat kecil dan insentif buat pelaku usaha. Lebih penting lagi, PPKM harus bisa diterapkan secara efektif agar benar-benar bisa mengendalikan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Jika PPKM Level 4 terus berlanjut, akan timbul ketidakpercayaan masyarakat karena pemerintah dianggap tidak berhasil mengatasi laju kasus infeksi Covid-19.        

Bagikan

Berita Terbaru

BI Memupuk Cadangan Emas Moneter
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:46 WIB

BI Memupuk Cadangan Emas Moneter

Hingga akhir tahun 2025, jumlah cadangan emas moneter Bank Indonesia mencapai 85,53 ton             

Banjir Sinyal Negatif: MSCI, Goldman, UBS dan Moody's, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:44 WIB

Banjir Sinyal Negatif: MSCI, Goldman, UBS dan Moody's, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Goldman Sachs dan UBS yang menurunkan rekomendasi saham Indonesia, hingga Moody’s Ratings yang memangkas outlook Indonesia. 

Kampung Haji Ditargetkan Tuntas pada 2028
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:40 WIB

Kampung Haji Ditargetkan Tuntas pada 2028

Untuk tahap awal pemerintah bakal menyediakan sebanyak 1.000 kamar di Kampung Haji dalam beberapa bulan lagi.

Saham Sektor Semen Menguat Imbas Rencana Tambahan Anggaran Kementerian PU Rp 36,91 T
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:40 WIB

Saham Sektor Semen Menguat Imbas Rencana Tambahan Anggaran Kementerian PU Rp 36,91 T

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 36,91 triliun untuk tahun 2026.

Utak-Atik Restitusi Pajak Agar Penerimaan Aman
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:40 WIB

Utak-Atik Restitusi Pajak Agar Penerimaan Aman

Dari data Kemkeu, restitusi pajak 2025 mencapai Rp 361 triliun, tumbuh 35,94% setahun               

Erosi Kelas Menengah, Ancaman Middle Income Trap
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:30 WIB

Erosi Kelas Menengah, Ancaman Middle Income Trap

Jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025        

SPBU Swasta Bisa Impor BBM Enam Bulan Sekali
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:25 WIB

SPBU Swasta Bisa Impor BBM Enam Bulan Sekali

Periode tersebut diputuskan agar pemerintah dapat melihat kembali dinamika konsumsi BBM di dalam negeri.​

Sederet Aral Rintangi Dana Pensiun Memupuk Aset
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:15 WIB

Sederet Aral Rintangi Dana Pensiun Memupuk Aset

OJK meramal aset program dana pensiun diperkirakan bisa tumbuh di kisaran 10%-12% pada tahun ini.    

Kejahatan Korupsi Semakin Berjejaring
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:10 WIB

Kejahatan Korupsi Semakin Berjejaring

KPK dalam beberapa hari terakhir menggencarkan OTT dan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus korupsi lintas sektor.

Butuh Jutaan Pekerjaan Agar Pengangguran Turun
| Senin, 09 Februari 2026 | 05:00 WIB

Butuh Jutaan Pekerjaan Agar Pengangguran Turun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran menurun menjadi 7,35 juta jiwa per November 2025.

INDEKS BERITA