Ekonom: Pengalihan Kawasan Industri di Jawa Menjadi KEK Bisa Perlebar Ketimpangan

Senin, 08 April 2019 | 06:44 WIB
Ekonom: Pengalihan Kawasan Industri di Jawa Menjadi KEK Bisa Perlebar Ketimpangan
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengubah kawasan industri di Pulau Jawa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menimbulkan kekhawatiran. Pengalihan status kawasan di Pulau Jawa dicemaskan bisa berujung pada semakin lebarnya ketimpangan di antara kawasan di Pulau Jawa dan di luar Jawa.

Contoh kawasan industri di Jawa yang akan dialihkan menjadi KEK adalah Kawasan Industri Kendal. Rencana ini telah disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan tengah dievaluasi Dewan Nasional KEK sebelum direkomendasikan ke Presiden Joko Widodo. Belum lama ini, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk KEK di Jawa Barat. Tujuannya agar potensi daerah itu ikut terdongrak.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, rencana pengalihan kawasan tersebut bisa jadi didorong oleh dua hal. Pertama, pembangunan KEK di Pulau Jawa melalui kawasan industri bakal menghemat biaya. Sebab, Pulau Jawa memiliki infrastruktur yang memadai. "Maka pengalihan akan membuat lebih efisien." katanya, (7/4).

Namun, pengalihan ini juga akan menambah ketimpangan antara kawasan di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Investor dan pengusaha tentu lebih tertarik menanamkan modalnya di lokasi yang telah memiliki basis infrastruktur dan industri yang kuat seperti di Jawa.

Kedua, pengalihan kawasan industri menjadi KEK, bisa jadi menjawab permintaan investor karena melihat potensi bisnis yang lebih besar di Jawa. Investor Jepang misalnya, selalu memilih wilayah di sekeliling Pantai Jawa untuk berinvestasi. Sebab, kebanyakan pabrik dan basis produksi perusahaan Jepang telah dibangun di Jawa.

Oleh karena itu, pemerintah perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan pengembangan KEK; termasuk upaya mempertimbangkan KEK di pulau lain yang belum berkembang maksimal.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto memastikan, pengembangan KEK di dalam Pulau Jawa dilakukan dengan sangat selektif. "Tidak akan mengganggu industri yang sudah ada," katanya kepada KONTAN.

Pemerintah akan tetap fokus mengembangkan KEK di luar Jawa, terutama industri yang memiliki basis pengolahan sumber daya alam. Sementara, industri di dalam Jawa meliputi teknologi maju (advanced technology), jasa, substitusi impor, dan industri pionir serta berorientasi ekspor.

 

Bagikan

Berita Terbaru

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung
| Selasa, 05 November 2024 | 15:41 WIB

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung

Dana dari pembagian dividen ADRO untuk mengeksekusi PUPS atas saham PT Adari Andalan Indonesia (PT AAI).

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti
| Selasa, 05 November 2024 | 11:30 WIB

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti

Data inflasi AS pada September 2024, inflasi AS tercatat di kisaran 2,1% yoy, sedikit di atas target The Fed di 2,0%. 

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan
| Selasa, 05 November 2024 | 10:50 WIB

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan

Bank Indonesia diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya pada November 2024 karena rupiah sedang melemah.

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG
| Selasa, 05 November 2024 | 09:07 WIB

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG

Sejak Agustus 2024 sudah beredar kabar mengenai rencana Pemerintah Singapura untuk melepas kepemilikannya di TAPG.

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit
| Selasa, 05 November 2024 | 08:15 WIB

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit

Sepanjang periode Januari-September 2024, HAIS berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 12,40%, yakni menjadi Rp 765,37 miliar

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak
| Selasa, 05 November 2024 | 08:01 WIB

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak

PMMP masih terikat sejumlah kontrak kerja sama, salah satunya memasok udang ke Marubeni Corporation 

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah

Untuk penyluran subsidi elpiji dan BBM akan diubah menjadi skema bantuan langsung tunai ke masyarakat penerima.

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah

Untuk memperluas pasar ekspor, Mustika Ratu turut serta dalam Indonesia Europe Business Forum (IEBF) 2024.

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek

Jika Kemala Harris terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, maka akan lebih menguntungkan Indonesia.

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun
| Selasa, 05 November 2024 | 07:26 WIB

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun

Kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Presiden Prabowo.

INDEKS BERITA

Terpopuler