Ekonom: Pengalihan Kawasan Industri di Jawa Menjadi KEK Bisa Perlebar Ketimpangan

Senin, 08 April 2019 | 06:44 WIB
Ekonom: Pengalihan Kawasan Industri di Jawa Menjadi KEK Bisa Perlebar Ketimpangan
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengubah kawasan industri di Pulau Jawa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menimbulkan kekhawatiran. Pengalihan status kawasan di Pulau Jawa dicemaskan bisa berujung pada semakin lebarnya ketimpangan di antara kawasan di Pulau Jawa dan di luar Jawa.

Contoh kawasan industri di Jawa yang akan dialihkan menjadi KEK adalah Kawasan Industri Kendal. Rencana ini telah disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan tengah dievaluasi Dewan Nasional KEK sebelum direkomendasikan ke Presiden Joko Widodo. Belum lama ini, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk KEK di Jawa Barat. Tujuannya agar potensi daerah itu ikut terdongrak.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, rencana pengalihan kawasan tersebut bisa jadi didorong oleh dua hal. Pertama, pembangunan KEK di Pulau Jawa melalui kawasan industri bakal menghemat biaya. Sebab, Pulau Jawa memiliki infrastruktur yang memadai. "Maka pengalihan akan membuat lebih efisien." katanya, (7/4).

Namun, pengalihan ini juga akan menambah ketimpangan antara kawasan di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Investor dan pengusaha tentu lebih tertarik menanamkan modalnya di lokasi yang telah memiliki basis infrastruktur dan industri yang kuat seperti di Jawa.

Kedua, pengalihan kawasan industri menjadi KEK, bisa jadi menjawab permintaan investor karena melihat potensi bisnis yang lebih besar di Jawa. Investor Jepang misalnya, selalu memilih wilayah di sekeliling Pantai Jawa untuk berinvestasi. Sebab, kebanyakan pabrik dan basis produksi perusahaan Jepang telah dibangun di Jawa.

Oleh karena itu, pemerintah perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan pengembangan KEK; termasuk upaya mempertimbangkan KEK di pulau lain yang belum berkembang maksimal.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto memastikan, pengembangan KEK di dalam Pulau Jawa dilakukan dengan sangat selektif. "Tidak akan mengganggu industri yang sudah ada," katanya kepada KONTAN.

Pemerintah akan tetap fokus mengembangkan KEK di luar Jawa, terutama industri yang memiliki basis pengolahan sumber daya alam. Sementara, industri di dalam Jawa meliputi teknologi maju (advanced technology), jasa, substitusi impor, dan industri pionir serta berorientasi ekspor.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Valuasi IPO CBDK Dinilai Menarik, Begini Analisisnya
| Senin, 23 Desember 2024 | 15:51 WIB

Valuasi IPO CBDK Dinilai Menarik, Begini Analisisnya

CBDK meminta harga IPO 19x-26x P/E sepanjang tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan perusahaan sejenis di sektornya yang hanya 6x-9x P/E.

Mediasi Diperpanjang, Gugatan 40 Nasabah Mirae Senilai Rp 8,17 Triliun Masih Bergulir
| Senin, 23 Desember 2024 | 14:21 WIB

Mediasi Diperpanjang, Gugatan 40 Nasabah Mirae Senilai Rp 8,17 Triliun Masih Bergulir

Mirae Asset minta waktu hingga 16 Januari 2025 untuk memberikan tanggapan karena proposal penggugat harus dirapatkan melibatkan seluruh direksi.

Pilihan Saham Big Caps Menarik Untuk Investasi Jangka Panjang
| Senin, 23 Desember 2024 | 13:58 WIB

Pilihan Saham Big Caps Menarik Untuk Investasi Jangka Panjang

Saham-saham dengan kapitalisasi pasar atau market capitalization (market cap) besar tak melulu jadi pilihan tepat untuk investasi jangka panjang.

Harga Saham Provident (PALM) Menguat, Aksi Borong Dua Pemegang Picu Lonjakan Harga
| Senin, 23 Desember 2024 | 09:00 WIB

Harga Saham Provident (PALM) Menguat, Aksi Borong Dua Pemegang Picu Lonjakan Harga

PALM mencetak laba bersih Rp 464,63 miliar di Januari-September 2024, dibandingkan periode sebelumnya rugi bersih sebesar Rp 1,94 triliun.

Sektor Bisnis yang Mendorong Perekonomian Domestik
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:52 WIB

Sektor Bisnis yang Mendorong Perekonomian Domestik

Sejumlah sektor usaha dinilai masih prospektif dan berpotensi sebagai motor penggerak ekonomi Indonesia ke depan, setidaknya dalam jangka menengah

Modal Cekak Pemerintah Mengerek Pertumbuhan Ekonomi 2025
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:47 WIB

Modal Cekak Pemerintah Mengerek Pertumbuhan Ekonomi 2025

Tantangan pemerintah Indonesia untuk memacu perekonomian semakin berat pada tahun depan, termasuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%

Insentif Pajak Mobil Hybrid Dorong Sektor Otomotif, Saham ASII Jadi Unggulan
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:36 WIB

Insentif Pajak Mobil Hybrid Dorong Sektor Otomotif, Saham ASII Jadi Unggulan

Bila mendapatkan insentif pajak, maka PPnBM untuk kendaraan hybrid akan dibanderol sebesar 3% hingga 4%.

Rekomendasi Saham Emiten Barang Konsumsi yang Masih Dibayangi Tekanan Daya Beli
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:35 WIB

Rekomendasi Saham Emiten Barang Konsumsi yang Masih Dibayangi Tekanan Daya Beli

Miten yang bergerak di bisnis barang konsumsi dibayangi sentimen kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Peluang Tipis IHSG Menguat di Pengujung Tahun
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:25 WIB

Peluang Tipis IHSG Menguat di Pengujung Tahun

Sudah tidak banyak lagi ruang bagi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk menguat di sisa tahun ini. 

Pemerintah Tebar Insentif Kepabeanan Rp 33 Triliun
| Senin, 23 Desember 2024 | 08:15 WIB

Pemerintah Tebar Insentif Kepabeanan Rp 33 Triliun

Insentif yang dimaksud, antara lain berupa insentif kawasan berikat, penanaman modal, serta kebutuhan pertahanan dan keamanan.

INDEKS BERITA

Terpopuler