Ekonom: Pengalihan Kawasan Industri di Jawa Menjadi KEK Bisa Perlebar Ketimpangan

Senin, 08 April 2019 | 06:44 WIB
Ekonom: Pengalihan Kawasan Industri di Jawa Menjadi KEK Bisa Perlebar Ketimpangan
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengubah kawasan industri di Pulau Jawa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menimbulkan kekhawatiran. Pengalihan status kawasan di Pulau Jawa dicemaskan bisa berujung pada semakin lebarnya ketimpangan di antara kawasan di Pulau Jawa dan di luar Jawa.

Contoh kawasan industri di Jawa yang akan dialihkan menjadi KEK adalah Kawasan Industri Kendal. Rencana ini telah disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan tengah dievaluasi Dewan Nasional KEK sebelum direkomendasikan ke Presiden Joko Widodo. Belum lama ini, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk KEK di Jawa Barat. Tujuannya agar potensi daerah itu ikut terdongrak.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, rencana pengalihan kawasan tersebut bisa jadi didorong oleh dua hal. Pertama, pembangunan KEK di Pulau Jawa melalui kawasan industri bakal menghemat biaya. Sebab, Pulau Jawa memiliki infrastruktur yang memadai. "Maka pengalihan akan membuat lebih efisien." katanya, (7/4).

Namun, pengalihan ini juga akan menambah ketimpangan antara kawasan di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Investor dan pengusaha tentu lebih tertarik menanamkan modalnya di lokasi yang telah memiliki basis infrastruktur dan industri yang kuat seperti di Jawa.

Kedua, pengalihan kawasan industri menjadi KEK, bisa jadi menjawab permintaan investor karena melihat potensi bisnis yang lebih besar di Jawa. Investor Jepang misalnya, selalu memilih wilayah di sekeliling Pantai Jawa untuk berinvestasi. Sebab, kebanyakan pabrik dan basis produksi perusahaan Jepang telah dibangun di Jawa.

Oleh karena itu, pemerintah perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan pengembangan KEK; termasuk upaya mempertimbangkan KEK di pulau lain yang belum berkembang maksimal.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto memastikan, pengembangan KEK di dalam Pulau Jawa dilakukan dengan sangat selektif. "Tidak akan mengganggu industri yang sudah ada," katanya kepada KONTAN.

Pemerintah akan tetap fokus mengembangkan KEK di luar Jawa, terutama industri yang memiliki basis pengolahan sumber daya alam. Sementara, industri di dalam Jawa meliputi teknologi maju (advanced technology), jasa, substitusi impor, dan industri pionir serta berorientasi ekspor.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Menyemai Inovasi di Setiap Kebijakan

Indonesia ternyata kekurangan terkait strategi pengembangan kebijakan yang berbasis pada dampak yang dihasilkan.​

Aroma Neo Orde Baru
| Sabtu, 29 November 2025 | 07:05 WIB

Aroma Neo Orde Baru

Menyerahkan kembali fungsi pemeriksaan kepada entitas asing merupakan bentuk pertaruhan kedaulatan yang nekat.

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi
| Sabtu, 29 November 2025 | 06:10 WIB

IHSG Sepekan Menguat 1,12% di Akhir November, Saham-Saham Ini Naik Paling Tinggi

Pada periode 24-28 November 2025, IHSG mengakumulasi kenaikan 1,12%. IHSG ditutup pada 8.508,71 pada perdagangan terakhir, Jumat (28/11). 

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026
| Sabtu, 29 November 2025 | 05:25 WIB

Target Kontrak Baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) Rp 3 Triliun di Tahun 2026

WEGE mulai menerapkan pendekatan bisnis dengan menggandeng mitra strategis untuk menggarap sebuah proyek baru.

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:50 WIB

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:50 WIB

Wajib Setor Laporan Keuangan ke Pemerintah, Beban Bank Akan Bertambah

PP Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:20 WIB

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kaji penjaminan polis asuransi hingga Rp 700 juta. Adatiga jenis jaminan untuk klaim dan pengalihan portofolio 

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:20 WIB

LPS Siapkan Skema Penjaminan Polis Asuransi, Ini Detailnya

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kaji penjaminan polis asuransi hingga Rp 700 juta. Adatiga jenis jaminan untuk klaim dan pengalihan portofolio 

Fast Food Indonesia (FAST) Siapkan Ekspansi Ambisius
| Sabtu, 29 November 2025 | 04:20 WIB

Fast Food Indonesia (FAST) Siapkan Ekspansi Ambisius

FAST akanbuka 60 gerai baru di tahun 2026 dengan total Capex sekitar Rp 300 miliar yang 30% dari internal  dan 70%  kerjasama dengan investor.

INDEKS BERITA

Terpopuler