Ekonom: Pengalihan Kawasan Industri di Jawa Menjadi KEK Bisa Perlebar Ketimpangan

Senin, 08 April 2019 | 06:44 WIB
Ekonom: Pengalihan Kawasan Industri di Jawa Menjadi KEK Bisa Perlebar Ketimpangan
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengubah kawasan industri di Pulau Jawa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menimbulkan kekhawatiran. Pengalihan status kawasan di Pulau Jawa dicemaskan bisa berujung pada semakin lebarnya ketimpangan di antara kawasan di Pulau Jawa dan di luar Jawa.

Contoh kawasan industri di Jawa yang akan dialihkan menjadi KEK adalah Kawasan Industri Kendal. Rencana ini telah disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan tengah dievaluasi Dewan Nasional KEK sebelum direkomendasikan ke Presiden Joko Widodo. Belum lama ini, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk KEK di Jawa Barat. Tujuannya agar potensi daerah itu ikut terdongrak.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, rencana pengalihan kawasan tersebut bisa jadi didorong oleh dua hal. Pertama, pembangunan KEK di Pulau Jawa melalui kawasan industri bakal menghemat biaya. Sebab, Pulau Jawa memiliki infrastruktur yang memadai. "Maka pengalihan akan membuat lebih efisien." katanya, (7/4).

Namun, pengalihan ini juga akan menambah ketimpangan antara kawasan di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Investor dan pengusaha tentu lebih tertarik menanamkan modalnya di lokasi yang telah memiliki basis infrastruktur dan industri yang kuat seperti di Jawa.

Kedua, pengalihan kawasan industri menjadi KEK, bisa jadi menjawab permintaan investor karena melihat potensi bisnis yang lebih besar di Jawa. Investor Jepang misalnya, selalu memilih wilayah di sekeliling Pantai Jawa untuk berinvestasi. Sebab, kebanyakan pabrik dan basis produksi perusahaan Jepang telah dibangun di Jawa.

Oleh karena itu, pemerintah perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan pengembangan KEK; termasuk upaya mempertimbangkan KEK di pulau lain yang belum berkembang maksimal.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto memastikan, pengembangan KEK di dalam Pulau Jawa dilakukan dengan sangat selektif. "Tidak akan mengganggu industri yang sudah ada," katanya kepada KONTAN.

Pemerintah akan tetap fokus mengembangkan KEK di luar Jawa, terutama industri yang memiliki basis pengolahan sumber daya alam. Sementara, industri di dalam Jawa meliputi teknologi maju (advanced technology), jasa, substitusi impor, dan industri pionir serta berorientasi ekspor.

 

Bagikan

Berita Terbaru

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:00 WIB

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon

Pemerintah tengah mencari PLTU pengganti PTLU Cirebon-1 yang tidak jadi pensiun lantaran masih dianggap sumber energi krusial.

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:59 WIB

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO

Keadilan di pasar tak lahir dari sekedar siapa mendapat berapa, melainkan dari bagaimana peran, beban dan daya tahan ditempatkan proporsional.

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:50 WIB

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi

Dengan tingginya inflasi medis hingga ancaman fraud, sejumlah perusahaan memilih hengkang dari bisnis asuransi kesehatan.

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)

IHSG mengakumulasi kenaikan 1,04% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,90%.

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP

PMN dapat meningkatkan kontribusi terhadap sektor perumahan dengan mengalirkan dana dari pasar modal. 

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot

Kondisi darurat bencana di Provinsi Aceh mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

Sanksi Denda bagi Penambang Ilegal di Hutan
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:00 WIB

Sanksi Denda bagi Penambang Ilegal di Hutan

Pemerintah berkomitmen menindak pelanggar aturan pertambangan, terutama bila aktivitas ini merugikan masyarakat.

Sinyal Kuat Soft Landing, The Fed Kerek Proyeksi Pertumbuhan AS 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 02:39 WIB

Sinyal Kuat Soft Landing, The Fed Kerek Proyeksi Pertumbuhan AS 2026

The Fed secara mengejutkan menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS tahun 2026 menjadi 2,3%, naik dari proyeksi bulan September yang hanya 1,8%.​

Menilik Peluang FILM Menyusup ke MSCI Global Standard
| Rabu, 10 Desember 2025 | 20:31 WIB

Menilik Peluang FILM Menyusup ke MSCI Global Standard

Menurutnya, pergerakan harga FILM merupakan kombinasi antara dorongan teknikal dan peningkatan kualitas fundamental.

Emiten Terafiliasi Grup Bakrie Kompak Menguat Lagi, Simak Rekomendasi Analis
| Rabu, 10 Desember 2025 | 20:09 WIB

Emiten Terafiliasi Grup Bakrie Kompak Menguat Lagi, Simak Rekomendasi Analis

Konglomerasi Salim bawa kredibilitas korporat, akses modal yang kuat, network bisnis yang luas, sehingga menjadi daya tarik investor institusi.

INDEKS BERITA

Terpopuler