Ekonom: Pengalihan Kawasan Industri di Jawa Menjadi KEK Bisa Perlebar Ketimpangan

Senin, 08 April 2019 | 06:44 WIB
Ekonom: Pengalihan Kawasan Industri di Jawa Menjadi KEK Bisa Perlebar Ketimpangan
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengubah kawasan industri di Pulau Jawa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menimbulkan kekhawatiran. Pengalihan status kawasan di Pulau Jawa dicemaskan bisa berujung pada semakin lebarnya ketimpangan di antara kawasan di Pulau Jawa dan di luar Jawa.

Contoh kawasan industri di Jawa yang akan dialihkan menjadi KEK adalah Kawasan Industri Kendal. Rencana ini telah disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan tengah dievaluasi Dewan Nasional KEK sebelum direkomendasikan ke Presiden Joko Widodo. Belum lama ini, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk KEK di Jawa Barat. Tujuannya agar potensi daerah itu ikut terdongrak.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, rencana pengalihan kawasan tersebut bisa jadi didorong oleh dua hal. Pertama, pembangunan KEK di Pulau Jawa melalui kawasan industri bakal menghemat biaya. Sebab, Pulau Jawa memiliki infrastruktur yang memadai. "Maka pengalihan akan membuat lebih efisien." katanya, (7/4).

Namun, pengalihan ini juga akan menambah ketimpangan antara kawasan di Pulau Jawa dan di luar Jawa. Investor dan pengusaha tentu lebih tertarik menanamkan modalnya di lokasi yang telah memiliki basis infrastruktur dan industri yang kuat seperti di Jawa.

Kedua, pengalihan kawasan industri menjadi KEK, bisa jadi menjawab permintaan investor karena melihat potensi bisnis yang lebih besar di Jawa. Investor Jepang misalnya, selalu memilih wilayah di sekeliling Pantai Jawa untuk berinvestasi. Sebab, kebanyakan pabrik dan basis produksi perusahaan Jepang telah dibangun di Jawa.

Oleh karena itu, pemerintah perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan pengembangan KEK; termasuk upaya mempertimbangkan KEK di pulau lain yang belum berkembang maksimal.

Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto memastikan, pengembangan KEK di dalam Pulau Jawa dilakukan dengan sangat selektif. "Tidak akan mengganggu industri yang sudah ada," katanya kepada KONTAN.

Pemerintah akan tetap fokus mengembangkan KEK di luar Jawa, terutama industri yang memiliki basis pengolahan sumber daya alam. Sementara, industri di dalam Jawa meliputi teknologi maju (advanced technology), jasa, substitusi impor, dan industri pionir serta berorientasi ekspor.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%
| Jumat, 22 November 2024 | 23:44 WIB

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%

Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, telah menyerap 60% capex untuk teknologo informasi (TI) yang dianggarkan mencapai Rp 790 miliar di 2024

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

INDEKS BERITA

Terpopuler