Ekonomi Diproyeksi Masih Lesu, 30,9% dari Belanja Negara di Tahun Ini Dibiayai Utang

Jumat, 10 Januari 2020 | 09:44 WIB
Ekonomi Diproyeksi Masih Lesu, 30,9% dari Belanja Negara di Tahun Ini Dibiayai Utang
[ILUSTRASI. Menkeu Sri Mulyani (kanan) didampingi Wamenkeu Suahasil Nazara (kiri) memberikan keterangan pers terkait laporan APBN 2019 di Jakarta, Selasa (7/1/2020). Menkeu menyatakan realisasi APBN 2019 masih terarah dan terkendali meskipun terjadi defisit sebesar R]
Reporter: Bidara Pink, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA.  Pemerintah berniat menambah utang hingga Rp 786,92 triliun sepanjang tahun ini. Perinciannya, utang berupa surat berharga negara (SBN) bruto sebesar Rp 735,52 triliun. Selain itu, dari pinjaman dalam negeri bruto sebesar Rp 3 triliun dan pinjaman luar negeri bruto Rp 48,4 triliun.

Dana yang diperoleh dari utang di tahun ini akan digunakan untuk menutup defisit anggaran 2020 sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% dari produk domestik bruto (PDB). Asal tahu, tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 2.233,2 triliun.

Baca Juga: Punya Setidaknya Tiga Bekal, Cadangan Devisa RI Tahun Ini Bisa Lebih Tebal

Sementara belanja negara sebesar Rp 2.540,4 triliun. Jika dibandingkan dengan rencana utang baru, berarti 30,9% belanja 2020, dibiayai utang.

Apalagi perkiraan penerimaan negara tahun ini masih sulit lantaran perekonomian belum pulih. Padahal belanja negara tak bisa dikurangi. Apalagi, belanja rutin untuk belanja pegawai mencapai Rp 416,2 triliun, atau naik 9% ketimbang 2019 sebesar Rp 381,56 triliun.

Satu lagi belanja pemerintah yang tidak produktif, yakni belanja bunga utang 2020, ditarget sebesar Rp 295,2 triliun, naik 6,99% dari target 2019 Rp 275,89 triliun.

Karena itulah Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan agar pemerintah lebih hati-hati mengelola utang yang makin memberatkan. Ia mencontohkan pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat pada 2014 masih 11%.

Namun di 2019, rasionya melonjak menjadi 20%. "Dibandingkan dengan belanja pegawai, pembayaran bunga utang merupakan belanja yang tidak produktif. Makanya pemerintah harus antisipasi," kata Yusuf kepada KONTAN, Kamis (9/1).

Baca Juga: Kementerian ESDM tak khawatir pastikan subsidi tetap walau harga minyak naik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyatakan akan menjaga rasio utang pemerintah agar tetap rendah. "Kami menjaga kehati-hatian ini karena APBN harus dijaga kesehatannya agar tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan perekonomian," katanya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara juga mengatakan bahwa beban utang yang besar membuat ruang fiskal sempit. Dengan prospek penerimaan pajak yang sulit, utang akan lebih banyak dipakai untuk belanja konsumtif. "Jika beban terus naik, defisit keseimbangan primer 2020 bisa melebar," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Potensi Konsolidasi Bank Syariah Terbuka Lebar
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:25 WIB

Potensi Konsolidasi Bank Syariah Terbuka Lebar

Potensi konsolidasi yang melibatkan perbankan syariah ke depan terbuka lebar. Pasalnya, sebagian besar BUS saat ini memiliki modal kecil. ​

Perbankan Akan Tetap Royal Membagi Dividen
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:20 WIB

Perbankan Akan Tetap Royal Membagi Dividen

Kendati kinerja keuangan bank beraset besar kurang menggembirakan tahun ini, namun mereka diproyeksi tetap royal membagikan dividen. ​

Insentif Likuiditas Ditambah ke Perbankan Biar Bunga Kredit Bisa Turun
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:10 WIB

Insentif Likuiditas Ditambah ke Perbankan Biar Bunga Kredit Bisa Turun

Bank Indonesia telah melakukan berbagai jurus untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit di perbankan.

Tantangan 2026
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:10 WIB

Tantangan 2026

Tahun 2026 adalah tahun pertaruhan tinggi, di mana setiap salah langkah kebijakan dapat berdampak panjang bagi trajektori menuju 2045.

Papua Masih Defisit Pasokan Beras Lokal
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:00 WIB

Papua Masih Defisit Pasokan Beras Lokal

Kementerian Pertanian berambisi menjadikan Papua bisa swasembada pangan beras seperti daerah lainnya. 

Kalbe Farma Terus Meracik Ekspansi Bisnis
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:40 WIB

Kalbe Farma Terus Meracik Ekspansi Bisnis

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) meluncurkan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka untuk deteksi kanker senilai Rp 200 miliar.

Danantara Mulai Garap Proyek Hilirisasi Awal 2026
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:30 WIB

Danantara Mulai Garap Proyek Hilirisasi Awal 2026

Untuk tahap awal, Danantara bakal menjalankan sebanyak 5 sampai 6 proyek hilirisasi mulai awal tahun depan.

OASA Bidik Dua Proyek Sampah Danantara
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:30 WIB

OASA Bidik Dua Proyek Sampah Danantara

OASA siap berpartisipasi dalam tender proyek waste to energy (WTE)  Danantara di wilayah Bogor Raya dan Denpasar Raya.

Pekerja dan Pengusaha Kritisi Ketentuan UMP
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:10 WIB

Pekerja dan Pengusaha Kritisi Ketentuan UMP

Pemerintah sudah menetapkan perhitungan upah minimum provinsi (UMP) 2026 dengan alfa di rentang 0,5-0,9.

Simak Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (18/12)
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:45 WIB

Simak Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (18/12)

IHSG mengakumulasi pelemahan 0,27% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,56%.​

INDEKS BERITA