Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perlambatan ekonomi global berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin pada kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, utamanya penerimaan negara. Efeknya, defisit anggaran melebar.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, defisit anggaran per 30 April lalu sebesar Rp 101 triliun, atau 0,63% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini melebar dari periode yang sama 2018 yang hanya Rp 54,9 triliun atau 0,37% dari PDB.
Sebagai gambaran, realisasi pendapatan negara dan hibah per akhir April mencapai Rp 530,7 triliun, tumbuh 0,5% dari bulan lalu. Sementara, belanja negara Rp 631,8 triliun
Perlambatan ekonomi, setidaknya mempengaruhi dua hal: penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Kondisi dan kegiatan ekonomi yang mengalami tekanan baik dari luar maupun dari dalam, terefleksi dalam penerimaan pajak kita," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (16/5).
Kemkeu mencatat, realisasi penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh) migas Rp 387 triliun alias tumbuh tipis 1% year on year (yoy). Padahal periode yang sama pada tahun 2017 dan 2018, penerimaan pajak masih mampu tumbuh dua digit, masing-masing sebesar 19,2% yoy dan 10,8% yoy.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan menjelaskan, melambatnya penerimaan pajak, terutama pajak pertambahan nilai (PPN), dipengaruhi perlambatan impor. Ini sejalan dengan upaya pengereman impor yang dilakukan pemerintah.
Di sisi lain, penerimaan pajak sektor jasa keuangan dan transportasi tumbuh positif. Namun, kedua sektor ini tak kena PPN. "Sehingga memang tidak mampu mem- boost, penerimaan PPN," kata Robert.
Tak sampai di situ, pelemahan harga komoditas juga terefleksi pada realisasi PNBP yang tercatat hanya Rp 94 triliun per akhir April lalu. Padahal, pada periode yang sama tahun 2017 dan 2018, realisasi PNBP masih bisa tumbuh 38,1% yoy dan 21,5% yoy.
Adapun realisasi belanja negara hingga April tumbuh 8,4% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara rinci, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 370 triliun, tumbuh 11,8% yoy dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa Rp 261,7 triliun, tumbuh 3,9% yoy.
Dengan demikian, keseimbangan primer mencatat defisit Rp 18,4 triliun. Kondisi ini berbanding terbalik dari akhir April tahun lalu yang justru surplus Rp 24,4 triliun.
Sri Mulyani mengakui, pihaknya mulai meningkatkan kewaspadaan di tengah ancaman perlambatan ekonomi global yang semakin nyata. Pemerintah menjaga agar defisit anggara tetap dalam kisaran target 1,84% dari PDB.
