Ekonomi Subsidi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aliudin, warga Kalideres Jakarta Barat, gundah gulana. Dalam tiga bulan terakhir, pedagang baju kelas mikro ini sepi pengunjung. Rutinitasnya setiap hari cuma buka-tutup kios, nihil transaksi. Sudah omzet berkurang drastis, dia harus membayar tagihan sewa kios. "Teman saya lebih menderita lagi, dia harus tutup kios karena pendapatan enggak bisa menutupi beban sewa," imbuh Aliudin.
Boleh jadi, nasib yang dialami Aliudin dan temannya juga membayangi pedagang kecil lainnya. Pelaku usaha mikro, yang masuk dalam kategori tenaga kerja informal, teramat banyak di Indonesia. Mereka rentan lantaran minim proteksi. Tanpa jaminan sosial, tidak memiliki perlindungan kesehatan, pensiun maupun jaminan kerja lainnya.
Untung saja Aliudin mengaku telah mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) Kesra pada tahun ini. Dia menerima Rp 900.000 untuk perode tiga bulan (Oktober-Desember 2025). Pemerintah mengalokasikan dana BLT Kesra setidaknya Rp 31 triliun yang menyasar 35 juta penerima pada tahun ini. Selain BLT Kesra, pemerintah mengucurkan bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Praktis, masyarakat kelas bawah hingga menengah (pelaku UMKM), masih mengandalkan bansos pemerintah untuk mengasapi dapurnya. Hanya saja, tidak semua masyarakat tersentuh bantuan pemerintah.
Dengan kondisi yang masih buram, laju pertumbuhan ekonomi tahun ini rasanya bakal melambat. Apalagi, ada banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra, yang sudah pasti akan mengusik perekonomian setempat dan mempengaruhi ekonomi nasional.
Di sisi lain, investasi swasta juga belum menunjukkan peningkatan signifikan. Demikian pula dengan kinerja ekspor-impor. Pembukaan lapangan kerja masif masih sekadar harapan. Faktanya, pemutusan hubungan kerja tak kunjung mereda.
Kini, pemerintah mengandalkan ekonomi subsidi untuk menggairahkan konsumsi rumah tangga di kelas bawah. Sedangkan sokongan bagi kelas menengah, semisal insentif PPh, belum maksimal, karena hanya menyentuh beberapa industri.
Tahun depan tinggal menghitung hari. Pemerintah perlu mengevaluasi anggaran mana saja yang layak dipertahankan, dan program mana yang mesti dievaluasi total. Tak ada salahnya jika pemerintah mengkaji lagi anggaran program unggulan, seperti MBG, yang realisasinya masih minim dan dampaknya belum terlihat jelas.
