Era Baru Bahan Bakar Pesawat Berkelanjutan, Pertamina Siap Produksi Bioavtur

Kamis, 07 Oktober 2021 | 06:38 WIB
Era Baru Bahan Bakar Pesawat Berkelanjutan, Pertamina Siap Produksi Bioavtur
[ILUSTRASI. Seremoni Keberhasilan Uji Terbang Pesawat CN235-220 FTB menggunakan campuran bahan bakar bioavtur, hari ini (6/10) di Hanggar 2 PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF), Tangerang.]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina siap memproduksi bioavtur, usai uji coba bioavtur J2,4, bahan bakar dengan kandungan 2,4% minyak nabati, pada pesawat CN235-220 FTB, Rabu (6/10). Beberapa persiapan untuk melakukan komersialisasi terus dilakukan dengan menyiapkan kilang untuk memproduksi bioavtur.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina dalan persiapan produksi dan komersialisasi produk bioavtur sehingga membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah, mulai dari hulu hingga hilir.

"Jika bicara kesiapan, keberlangsungan, kami harus melihat value chain secara utuh karena ada bahan baku yang tidak dikontrol Pertamina yaitu minyak inti sawit (PKO)," ungkap dia dalam konferensi pers virtual, kemarin.

Ia melanjutkan, kebijakan ini diperlukan demi menjamin ketersediaan bahan baku agar program pengembangan bioavtur dapat berkesinambungan. Pengembangan bioavtur dari saat ini kandungan 2,4% minyak nabati akan terus meningkat secara bertahap menjadi 5%, kemudian 10% dan seterusnya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen pasokan bahan baku. 

Mengenai rencana komersialisasi produk bioavtur, Nicke menjelaskan, ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian. Secara khusus, dengan rencana pemerintah menerapkan pajak karbon pada tahun 2022 mendatang, maka hal tersebut dipastikan menjadi bagian yang turut dipertimbangkan oleh Pertamina.

Demi memastikan komitmen dalam pengembangan bioavtur, Pertamina bakal menyiapkan kilang-kilang mereka untuk dapat memproduksi bioavtur. Kilang-kilang tersebut dipastikan akan sesuai dengan regulasi dan standar internasional. "Ada dua kilang yang siap, yakni Kilang Dumai dan Kilang Cilacap. Ini yang menjadi komitmen kita," ungkap Nicke.

Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah terkait insentif untuk produk bioavtur.

Padahal, menurut dia, produk bioavtur yang menggunakan PKO sebagai bahan baku, sehingga harganya bakal lebih tinggi ketimbang harga crude palm oil (CPO). 

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengungkapkan, pengembangan bioavtur memang sedikit terlambat. Nmaun, sejumlah aspek pengembangan ke depan dinilai tidak akan memakan waktu lama.

"Kita akan selesaikan dulu kegiatan yang sifatnya teknis kemudian secara bertahap kami lakukan kajian dari sisi pengembangan proses, termasuk kajian keekonomian," kata dia.

Dadan bilang, aspek keekonomian bukan berarti memastikan produk bioavtur lebih murah harganya ketimbang avtur. Aspek keekonomian yang hendak dipastikan adalah selisih harga produk bioavtur dan avtur kemudian dampak yang mungkin timbul pada aspek lainnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Anak Usaha Medco Energi (MEDC) Jadi Operator PSC Cendramas
| Kamis, 12 Februari 2026 | 14:12 WIB

Anak Usaha Medco Energi (MEDC) Jadi Operator PSC Cendramas

Anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk mendapatkan Surat Penunjukan dari Petroliam Nasional Berhad untuk kontrak bagi hasil Cendramas.​

Prospek Emiten Nikel Terganjal Pemangkasan Kuota Produksi
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:37 WIB

Prospek Emiten Nikel Terganjal Pemangkasan Kuota Produksi

Pembatasan kuota berpotensi menekan target volume penjualan bijih nikel emiten dalam jangka pendek. 

ASII Bidik Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Pada 2026
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:28 WIB

ASII Bidik Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Pada 2026

Untuk mempertahankan dominasi pasar, ASII akan konsisten fokus pada penyediaan produk, teknologi, dan layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan.

Saham Kena Depak MSCI, Dana Asing Lari Dari BEI
| Kamis, 12 Februari 2026 | 13:22 WIB

Saham Kena Depak MSCI, Dana Asing Lari Dari BEI

Dampak dari aksi rebalancing MSCI kali ini adalah pergerakan dana asing ke Bursa Efek Indonesia (BEI)​.

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:30 WIB

Mengurai Dosa Ekologis di Konsesi Batubara Eks KPC untuk NU, Potensi Konflik Menganga

Konsesi batubara eks KPC yang diserahkan ke Nahdlatul Ulama (NU) berada di lahan yang sudah menjadi pemukiman dan 17.000 ha hutan sekunder. 

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel
| Kamis, 12 Februari 2026 | 10:00 WIB

Pemangkasan RKAB Berdampak Instan pada Pergerakan Saham Emiten Nikel

Industri sudah mengantisipasi penurunan RKAB hingga 250 juta ton, sehingga penetapan RKAB oleh pemerintah masih sedikit di atas ekspektasi awal.

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:12 WIB

Transparansi Cuma Sampai Pemilik di Atas 1%, Peluang Goreng Saham Masih Terbuka

Gorengan saham masih mungkin melalui pemegang saham di bawah 1%. Nominees account  dibuat sekecil mungkin, saya pernah bikin sampai 30 account.

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO
| Kamis, 12 Februari 2026 | 09:00 WIB

Peta Emiten Batubara Bergeser Seiring Kebijakan Pemangkasan RKAB 2026 & Kenaikan DMO

Kebijakan DMO dan RKAB menggeser narasi sektor batubara, dari yang sebelumnya bertumpu pada volatilitas harga global yang liar.

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:49 WIB

Berharap Bisa Melanjutkan Penguatan, Simak Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (12/2)

Investor disarankan akumulasi pada saham-saham berfundamental solid. Khususnya undervalued  dengan tetap menerapkan manajemen risiko.

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan
| Kamis, 12 Februari 2026 | 08:00 WIB

Menghapus Piutang Iuran Peserta BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan mendukung rencana tersebut, mengingat banyaknya peserta yang saat ini berstatus non-aktif akibat kendala pembayaran.

INDEKS BERITA

Terpopuler