Era Kawin Paksa Bank Dimulai
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menerbitkan aturan darurat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Lewat perppu alias aturan pemerintah pengganti undang-undang ini, Otoritas Jasa keuangan (OJK) berwenang "memaksa" bank melakukan konsolidasi untuk meningkatkan modal inti.
Ya, akhir Maret 2020 lalu, Presiden Jokowi meneken Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan. Berdasarkan beleid tersebut, OJK diberi kewenangan untuk melakukan penggabungan atau peleburan bank-bank yang "bermasalah". Tak terkecuali dari sisi permodalannya.
