KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghadirkan kredit mikro tanpa bunga terus bergulir. Kementerian BUMN dan Bank Indonesia (BI) telah membentuk tim mewujudkan rencana yang berisiko tinggi tersebut.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, skema tersebut akan melibatkan BI dan kelompok bank himpunan milik negara (Himbara). Bila BI memberikan dana dengan bunga 0% kepada Himbara, bunga kredit mikro dan UMKM yang disalurkan bank-bank itu bisa diturunkan beberapa persen.
"Kemarin di Komisi VI DPR, ditanyakan bagaimana bisa memberikan kredit UMKM lebih murah. Nah tentu apa yang sudah kita bicarakan dengan BI, bagaimana BI bisa memberikan dana murah ke Himbara dengan bunga 0%," ujar Erick, Selasa (28/2).
Dia tak merinci apakah skema itu akan digabungkan dengan subsisi bunga. Ia hanya menekankan, pemerintah saat ini sudah punya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga 3%.
Erick menambahkan program KUR dengan bunga demikian murah tak bisa dijalankan sepanjang tahun. Pemerintah harus melakukan efisiensi, sehingga tak semua pelaku UMKM bisa disubsidi mengingat jumlah masyarakat terus bertambah.
Sejauh ini, Erick mengklaim, BI merespons positif usulan tersebut dengan membentuk tim yang akan merumuskannya menjadi program. Tim ini terdiri dari dua perwakilan BI dan dua Wakil Menteri BUMN.
Pengamat dan Ekonom Yanuar Rizky menjelaskan, skema seperti itu disebut dengan quantitative easing (QE). Menurutnya, hal itu memungkinan dilakukan tetapi mengandung risiko. Jika gagal, bakal mengerek tingkat inflasi.
Dia bilang, BI harus secara independen menyampaikan konsepnya agar tepat sasaran. Selain itu, skema itu juga harus diuji di publik serta lewat konsensus antara BI, DPR dan Pemerintah.
"Sektor mikro juga harus tepat sasaran, terkait penciptaan lapangan kerja, peningkatan rantai supplai dan money creation Kalau gagal akan seperti QE di Amerika, yang malah menyulut inflasi," ujar Yanuar pada KONTAN.
Yanuar memandang, QE tidak cukup kredibel jika melihat pola politik ekonomi saat ini yang cenderung mengampangkan masalah dengan membuat kebijakan populis.
