Fitch Beri Peringkat AAA untuk Obligasi dan Sukuk XL Axiata (EXCL)

Senin, 04 Februari 2019 | 17:19 WIB
Fitch Beri Peringkat AAA untuk Obligasi dan Sukuk XL Axiata (EXCL)
[]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat nasional jangka panjang AAA untuk obligasi dan sukuk yang diterbitkan PT XL Axiata Tbk (EXCL) senilai masing-masing Rp 1 triliun.

Obligasi ini merupakan surat utang tahap kedua dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) senilai Rp 5 triliun. Perusahaan telekomunikasi itu akan menggunakan dana dari penerbitan obligasi untuk belanja modal yang terkait jaringan seperti pembelian base-station subsystem dan peralatan fibre-optic transmission. 

Christie Pardede, Analis Fitch mengatakan, peringkat AAA ini menunjukkan peringkat tertinggi yang diberikan Fitch pada skala peringkat nasional untuk Indonesia. Peringkat ini diberikan kepada emiten atau surat utang dengan ekspektasi resiko gagal bayar yang terendah relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia.

Fitch memperkirakan belanja modal/pendapatan meningkat ke 30%-36% di tahun 2018-2019, dari sebelumnya 29,3%. Hal ini didorong oleh peluncuran jaringkan LTE (Long-Term Evolution) yang agresif dan perluasan cakupan telekomunikasi seluler diluar pulau Jawa. 

Strategi kepemimpinan data XL juga akan menaikkan tekanan belanja modal, yang diperkirakan sekitar Rp 8 triliun-Rp 9 triliun. Peringkat XL juga didorong oleh dukungan positif dari induknya, Axiata. 

Fitch juga memprediksi, XL akan membiayai kembali (refinance) porsi dari pinjamannya saat jatuh tempo di tahun 2019. Pasalnya, per akhir September 2018, saldo kas perusahaan yang mencapai Rp 2,4 triliun, tidak mencukupi untuk menutupi utang jangka pendek dan kewajiban sewa sebesar Rp 6,2 triliun selama setahun ke depan. 

"Namun, kami percaya bahwa XL memiliki kemampuan untuk membiayai kembali pinjamannya, dengan akses ke pinjaman dan pasar modal," ujarnya, Senin (4/2).

Rencana XL untuk membiayai kembali pinjaman bank sebesar US$ 300 juta yang jatuh tempo di bulan Maret 2019 dengan utang dalam rupiah juga seharusnya dapat mengurangi eksposur perusahaan terhadap fluktuasi valuta asing.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA