Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Betapa susah membuat keseimbangan. Tampaknya itulah yang terjadi saat pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama libur Natal dan tahun baru.
Pertengahan November lalu, pemerintah sudah menetapkan PPKM level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur akhir tahun itu. Bahkan sempat dipercepat mulainya dari 24 Desember menjadi 20 Desember 2021.
Demi mencegah lonjakan kasus Covid-19 yang diperparah varian omicron itu, daerah yang sudah berstatus PPKM level 1 dan level 2 akan disamaratakan: menerapkan aturan PPKM level 3.
Tak pelak muncul banyak protes; daerah yang rendah kasus positifnya dan vaksinasi tinggi, kok, harus balik ke level 3? Berbagai pembatasan dan penyekatan ketat pun akan kembali mematisurikan usaha dari berbagai segmen. Padahal, mereka kini tengah berusaha bangkit setelah terpuruk oleh berbagai pembatasan mobilitas sosial sebelumnya.
Lalu, kenapa diseragamkan jadi level 3? Tak heran bila banyak tudingan menyeruak. Sebutlah ini langkah menguntungkan buat bisnis penyedia tes swab PCR, kendati harga sudah turun.
Ada juga dugaan penetapan PPKM level 3 ini menggagalkan rencana soft launching stadion baru Jakarta yang diramaikan gelaran International Youth Championship (IYC) 2021 di Jakarta dan Bali. Macam-macam sangkaannya.
Dan tiba-tiba Senin (6/12) pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 secara serentak. Dalihnya selalu ada, antara lain, sudah melandainya kasus positif Covid-19 dan pencapaian vaksinasi di Jawa-Bali yang lumayan bagus: dosis pertama 76% dan dosis kedua 56%.
Para pebisnis wisata, hotel dan restoran, jelas menyambut gembira keputusan pemerintah terbaru ini. Maklum, seperti halnya Lebaran, omzet usaha selama Natal dan tahun baru naik dua kali lipat ketimbang hari-hari biasa.
Para pelaku usaha rakyat, desa wisata, penyedia tempat penginapan, warung makan, pedagang suvenir, hingga tukang parkir pun bisa berharap mata pencaharian mereka mengalir kembali.
Tentu kita berharap semua pihak menyadari, gelombang erupsi pandemi masih mengancam. Pemerintah tetap perlu meningkatkan pengendalian mobilitas dan kerumunan secara berjenjang.
Pembatasan kehadiran di acara sosial budaya dan kerumunan masyarakat patut ditaati; termasuk oleh ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama, yang akan menggelar muktamar ke-34 pada 23-25 Desember di Lampung.
Keselamatanlah yang utama.
