Garap Proyek Listrik, Pertamina Power Menanti Restu Perdana Menteri Bangladesh

Rabu, 27 Februari 2019 | 09:12 WIB
Garap Proyek Listrik, Pertamina Power Menanti Restu Perdana Menteri Bangladesh
[]
Reporter: Febrina Ratna Iskana | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina Power Indonesia (PPI) masih berharap bisa melanjutkan pembangunan proyek listrik terintegrasi di Bangladesh.

Ginanjar, Direktur Utama Pertamina Power Indonesia, mengatakan, PPI membutuhkan persetujuan Perdana Menteri Bangladesh untuk melanjutkan proyek ini. Anak usaha PT Pertamina (Persero) ini telah mengantongi persetujuan dari perusahaan listrik nasional Bangladesh dan Menteri Energi Bangladesh. "Tinggal tunggu approval Perdana Menteri," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin.

Setelah mendapatkan persetujuan PM Bangladesh, maka PPI akan mendapatkan Letter of Intent (LoI). Dengan LoI ini, maka PPI memiliki kekuatan hukum untuk mengerjakan proyek listrik berkapasitas 1.200 megawatt (MW) di Bangladesh.

Ginanjar pun mengharapkan pada April tahun ini sudah bisa mendapatkan LoI. Dengan begitu, PPI bisa menandatangani power purchase agreeement (PPA) dengan pemerintah Bangladesh pada tahun ini juga. "Target LoI akhir April, kemudian PPA tiga hingga empat bulan setelah LOI," jelas Ginanjar.

Selain itu, manajemen PPI masih menanti kesepakatan terkait suplai LNG untuk proyek pembangkit listrik terintegrasi tersebut. Menurut Ginanjar, pemerintah Bangladesh ingin agar suplai LNG dipasok sendiri.

Tapi hingga saat ini, pemerintah Bangladesh belum mengonfirmasi ketersediaan pasokan LNG untuk 22 tahun. "Mungkin bulan ini saya mau menghadap ke menteri dan chairman perusahaan listrik Bangladesh," ungkap Ginanjar.

Jika pemerintah Bangladesh belum memberikan kepastian, maka Ginanjar bilang suplai LNG akan disediakan oleh Pertamina. "Kalau mereka belum ada kepastian, kami suplai sendiri tidak apa-apa. Nanti saya bawa tim lain dari LNG manapun," pungkas dia.

Asal tahu saja, nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai US$ 2 miliar atau sekitar Rp 26,3 triliun. Rencananya proses konstruksi akan dimulai pada tahun 2019 dan proses penyelesaian konstruksi fasilitas tersebut membutuhkan waktu tiga tahun setelah tahap financial closing.

Bagikan

Berita Terbaru

Mengintip Blok Jabung dari Dekat di Tengah Upaya Menggenjot Produksi dan Efisiensi
| Kamis, 27 November 2025 | 10:00 WIB

Mengintip Blok Jabung dari Dekat di Tengah Upaya Menggenjot Produksi dan Efisiensi

PetroChina International Jabung Ltd. merupakan produsen migas terbesar ke-9 di Indonesia, dengan produksi 58 MBOEPD pada 2024.

Cek Kesehatan Korporasi Mendorong Kinerja DGNS Lebih Sehat
| Kamis, 27 November 2025 | 09:37 WIB

Cek Kesehatan Korporasi Mendorong Kinerja DGNS Lebih Sehat

Manajemen menargetkan pemulihan profitabilitas pada 2026 lewat efisiensi biaya, perluasan jaringan layanan, serta penguatan portofolio. 

Tambah Portofolio, PPRE Menggaet Kontrak Tambang Baru di Halmahera
| Kamis, 27 November 2025 | 09:33 WIB

Tambah Portofolio, PPRE Menggaet Kontrak Tambang Baru di Halmahera

Kontrak itu memperkuat langkah PPRE dalam menghadirkan operasional pertambangan yang efektif, aman, dan berkelanjutan. 

Proses Hukum, KPK Mencokok Dua Individu, Begini Penjelasan PTPP
| Kamis, 27 November 2025 | 09:24 WIB

Proses Hukum, KPK Mencokok Dua Individu, Begini Penjelasan PTPP

Perkembangan proses hukum ini tidak berdampak material terhadap kegiatan operasional maupun layanan bisnis PTPP.  

Rumor ANZ Jual PNBN ke Mu'min Ali Gunawan, Angkat Saham Panin Group
| Kamis, 27 November 2025 | 07:58 WIB

Rumor ANZ Jual PNBN ke Mu'min Ali Gunawan, Angkat Saham Panin Group

Semestinya kalau informasi tersebut benar, ANZ maupun Panin Financial berkewajiban melaporkan perubahan itu kepada publik dan otoritas.

Industri Ban Tertekan Kebijakan Trump, Pasar Domestik yang Suram Hingga Laba Tertekan
| Kamis, 27 November 2025 | 07:53 WIB

Industri Ban Tertekan Kebijakan Trump, Pasar Domestik yang Suram Hingga Laba Tertekan

Amerika Serikat (AS) merupakan pasar ekspor ban terbesar bagi Indonesia, dengan porsi mencapai 40%-45%.

Kasus Pajak
| Kamis, 27 November 2025 | 07:05 WIB

Kasus Pajak

Jadi pekerjaan rumah pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat ditengah marak kasus korupsi pajak.

Mengukur Kerugian Akuisisi di Kasus ASDP
| Kamis, 27 November 2025 | 07:00 WIB

Mengukur Kerugian Akuisisi di Kasus ASDP

Kasus korupsi di ASDP yang melibatkan para mantan petinggi BUMN ini merupakan ujian integritas dan kualitas pengambilan keputusan.​

Harga Saham DNAR Lompat Kodok, Begini Kata Direktur OK Bank Soal Upaya Mengerek Modal
| Kamis, 27 November 2025 | 06:57 WIB

Harga Saham DNAR Lompat Kodok, Begini Kata Direktur OK Bank Soal Upaya Mengerek Modal

Lonjakan harga saham PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) seiring rencana OJK mengubah aturan permodalan bank umum.

Tekanan Jual Saham Mantan MSCI Mulai Mereda
| Kamis, 27 November 2025 | 06:57 WIB

Tekanan Jual Saham Mantan MSCI Mulai Mereda

Setelah aksi jual mulai reda, analis menilai terdapat peluang rebound di saham-saham yang keluar dari MSCI

INDEKS BERITA

Terpopuler