Gawat, Ekonomi Negara di Asia Terancam Lonjakan Kasus Omicron

Senin, 07 Februari 2022 | 05:10 WIB
Gawat, Ekonomi Negara di Asia Terancam Lonjakan Kasus Omicron
[]
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Lamgiat Siringoringo

KONTAN.CO.ID -

KONTAN.CO.ID - Penyebaran  kasus virus Covid-19 varian omicron di  kawasan Asia semakin mengkhawatirkan. Lonjakan kasus semakin tinggi yang mengancam pemulihan ekonomi di kawasan ini.
Korea Selatan dan Singapura misalnya mencatat rekor tertinggi baru kasus harian Covid-19. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan (Korsel) melaporkan 36.362 kasus baru Covid-19 pada Sabtu (5/2). Tertinggi sejak pandemi. Ini pertama kali kasus harian tembus 30.000 di negara itu.
Sementara Singapura melaporkan 13.208 kasus baru Covid-19 pada Jumat (4/2), untuk pertama kali menembus angka 10.000.  Terdiri dari 13.046 infeksi lokal dan 162 kasus impor. Kasus baru tersebut melonjak hampir 9.000 dibandingkan hari sebelumnya.
Kementerian Kesehatan Singapura menyebutkan, tingkat pertumbuhan infeksi mingguan mencapai 1,39, naik. Dari 1,23 pada Kamis (3/2). Total kasus hingga Jumat mencapai 379.681.
Sementara di Jepang, kasus meroket ke angka 1.000 lebih  untuk pertama kali dalam empat bulan terakhir pada  Jumat. Hingga Kamis, total kasus mencapai 96.748.
Jumlah pasien yang sakit parah di Jepang naik 131 kasus, menjadi 1.042 kasus dari hari sebelumnya. Rekor tertinggi sejak September ketika varian delta menyebabkan gelombang kelima. Jepang sedang mempertimbangkan perpanjangan pembatasan selama dua pekan di 13 wilayah.
Sejumlah ekonom dalam jajak pendapat Reuters memperkirakan ekonomi Jepang pada kuartal IV 2021 kemungkinan akan pulih  karena komsumsi meningkat selama penurunan kasus Covid-19. Namun, ekonomi di kuartal I 2022 diprediksi akan kembali kontraksi karena lonjakan infeksi varian omicron.
Jajak pendapat itu juga menunjukkan harga grosir terus naik pada Januari dari tahun sebelumnya. Artinya, biaya energi dan bahan baku lebih tinggi dan akan mengikis keuntungan perusahaan.
Ekonomi Jepang kuartal IV 2021 diprediksi akan tumbuh 5,8% year on year (yoy), rebound dari kontraksi 3,6% pada kuartal III 2021.  Peningkatan itu  sebagian besar didorong kenaikan 2,2% dalam konsumsi swasta, yang menyumbang lebih dari setengah produk domestik bruto (PDB) Jepang.
"Ekonomi Jepang meningkat pada kuartal IV karena aktivitas perjalanan  pulih berkat pencabutan pembatasan dan penurunan kasus infeksi," kata Ekonom SMBC Nikko Securities dikutip Reuters, Minggu (6/2).
Adapun Thailand sudah mencatatkan perlambatan aktivitas ekonomi pada Januari akibat wabah omicron. Itu memotong pemulihan pada kuartal IV lalu setelah terdorong ekspor yang kuat dan pelonggaran pembatasan mobilitas.
Penangguhan masa karantina untuk kedatangan penerbangan internasional pada Desember sudah sempat membawa dampak positif ke pariwisata Thailand. Namun, peningkatan kasus omicron bisa menjadi ancaman. "Penyebaran omicron di akhir Desember akan sedikit memperlambat aktivitas ekonomi di Januari. Tapi sebagian dari itu adalah penyesuaian musiman," kata Chayawadee Chai-Anant, Direktur Bank of Thailand. 

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler