KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jauh panggang dari api. Itulah gambaran melihat implementasi dari komitmen pemerintah dalam menurunkan emisi karbon menuju net zero karbon tahun 2060. Hutan yang menjadi salah satu unit penyimpan karbon paling efektif, kini terancam oleh pembukaan lahan untuk proyek food estate.
Di sisi lain, Indonesia sudah sesumbar untuk menurunkan emisi pada tahun 2060. Tidak hanya di forum global, tapi juga di forum regional dan nasional, komitmen tersebut terus digemborkan. Namun di sisi lain, pemerintah membuat program food estate dengan mengubah lahan yang sebelumnya hutan tempat menyimpan karbon berjuta-juta ton banyaknya.
Dari data yang dipublikasikan lembaga riset Celios, mega proyek food estate yang diusung pemerintah itu akan membuka hutan seluas 2 juta hektar (Ha). Imbas pembukaan hutan itu, emisi karbon yang tersimpan dalam hutan, yang tertanam dalam pohon yang berusia puluhan atau ratusan tahun akan terlepas ke atmosfer.
Dalam hitungan Celios, gelombang karbon yang akan terlepas mencapai 782,45 juta ton CO2. Jumlah karbon yang terlepas itu jauh di atas produksi karbon yang disebabkan oleh pembangkit listrik untuk energi di Indonesia tahun 2019 dengan jumlah 638 juta ton CO2 (data BPS). Padahal, sumber emisi tersebut berasal dari aktivitas pembangkit listrik batubara dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil lainnya.
Lantas untuk apa berambisi menurunkan emisi karbon dari sektor energi? toh pada akhirnya emisi karbon yang lebih banyak justru dihasilkan dari pembukaan lahan. Usaha menurunkan emisi dari sektor lainnya menjadi sia-sia karena membuka lahan hutan menjadi areal pangan baru.
Dari hitungan Celios, kerugian ekonomi akibat terlepasnya emisi karbon dari sektor kehutanan dari pembukaan 2 juta Ha lahan itu mencapai Rp 47,73 triliun. Oleh karena itu, dari sisi dampak iklim dan ekonomi, pembukaan lahan dengan mengalihfungsikan hutan menjadi lahan pertanian justru memberi dampak negatif.
Artinya, proyek food estate dengan cara mengubah alih fungsi hutan bukanlah jalan keluar terbaik untuk program kedaulatan pangan bangsa ini. Sebaiknya, fokus menata lahan pertanian yang ada, termasuk meningkatkan produksi pertanian di lahan terlantar, meningkatkan aktivitas pertanian urban serta meningkatkan produksi pertanian melalui pengembangan dan implementasi teknologi pertanian.