KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bukan hanya operator plat merah, kini korporasi swasta getol menambah portofolio jalan tol lewat proyek baru maupun akuisisi.
Selama ini proyek jalan tol didominasi operator BUMN. Lantaran kebutuhan dan permintaan infrastruktur cukup besar, maka kalangan swasta bisa mendukung pemerintah.
Bahkan di tengah tantangan yang masih dihadapi akibat pandemi corona (Covid-19), Astra Infra berhasil menyelesaikan proses akuisisi 51% saham milik PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) dan 49% saham milik PT Jaya Sarana Pratama (JSP) yang berada di PT Jakarta Marga Jaya (JMJ).
Dengan penandatanganan dokumen pengalihan saham tersebut, maka secara tidak langsung, Astra Infra memiliki 35% saham PT Marga Lingkar Jakarta (MLJ) yang merupakan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas tol JORR I W2N atau ruas jalan tol Kebon Jeruk - Ulujami.
Grup CEO Astra Infra Djap Tet Fa mengatakan, berinvestasi di Jalur Outer Ring Road I W2N adalah salah satu langkah strategis perusahaan ini untuk mendiversifikasikan portofolio bisnis jalan tol, terutama di area perkotaan. Akuisisi ini juga diklaim sebagai wujud dukungan Astra Infra untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Sebagai gambaran, sebelum akuisisi ruas jalan tol JORR I W2N, Grup Astra telah mengelola enam ruas jalan tol. Alhasil, kini, Astra Infra memiliki tujuh ruas jalan tol dan semua sudah beroperasi. Adapun total kilometer jalan tol Astra Infra, naik dari sekitar 350 km menjadi 357,57 km.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono menyebutkan, ketertarikan investor di bisnis jalan tol masih tinggi walaupun di tengah pandemi. "Saya kira, corporate action Astra Infra dengan menambah portofolio jalan tol membuktikan sektor infrastruktur jalan tol masih menjadi alternatif target investasi yang menarik ke depan," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (26/11).
Bagi Grup Astra, bisnis jalan tol bukan hal baru. Astra menggeluti bisnis jalan bebas hambatan lewat Astra Infra. Anak usaha Grup Astra lainnya, yakni PT United Tractors Tbk (UNTR) mulai melirik bisnis jalan tol dengan mengajukan inisiatif membangun dua ruas jalan bebas hambatan, yakni ruas Bogor-Serpong via Parung sepanjang 31,1 km dan ruas Sentul Selatan-Karawang Barat sepanjang 61,5 km. Dua proyek tol ini akan menelan investasi masing-masing Rp 8,95 triliun dan 15,37 triliun.
Adapun pemilik konsesi ruas tol terpanjang di Indonesia masih dipegang PT Jasa Marga Tbk (JSMR), yang mencapai 55% dari total panjang jalan tol beroperasi 2.118,18 km. Kemudian PT Hutama Karya 18%.
Konglomerasi yang juga menggarap jalan tol adalah Grup Salim, melalui PT Nusantara Infrastructure Tbk (META). Grup Salim melihat bisnis jalan tol memiliki prospek bagus lantaran proyek infrastruktur merupakan akses konektivitas ke berbagai daerah. Nusantara Infrastructure telah menyelesaikan pembangunan jalan tol layang A.P. Pettarani Makassar (Jalan Tol Ujung Pandang Seksi 3) sepanjang 4,3 km.
Fintech Siap Bergabung di Gerbang Tol Nirsentuh
BADAN Pengatur Jalan Tol terus mengembangkan sistem transaksi di gerbang jalan tol, termasuk melalui teknologi multi lane free flow (MLFF). Ini merupakan transaksi pembayaran jalan tol dengan teknologi nirsentuh yang memungkinkan kendaraan tidak perlu berhenti ketika membayar tarif di gerbang tol.
Rencananya, implementasi MLFF akan berkolaborasi dengan sistem pembayaran dalam negeri seperti LinkAja, GoPay, dan OVO.
Edward K. Suwignyo, Chief Marketing Officer PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) atau dikenal LinkAja menyebutkan, pihaknya akan mengikuti ketentuan Jasa Marga selaku operator terbesar jalan tol dan pemegang saham LinkAja. "Terkait MLFF, saya belum bisa bicara banyak. Jasa Marga sebagai operator tol terbesar adalah pemegang saham LinkAja dan kami akan bersama Jasa Marga untuk pengembangan layanan dan persiapannya," kata dia kepada KONTAN, Rabu (25/11).
Managing Director Gopay Budi Gandasoebrata juga menyambut baik rencana pemerintah yang melibatkan fintech lokal. "Gopay selalu terbuka untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, lembaga keuangan. Contohnya, tahun ini Gopay dapat digunakan sebagai metode pembayaran di MRT Jakarta," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin.
Head of Corporate Communications OVO, Harumi Sumpit bilang, OVO sangat mendukung rencana tersebut. "Ini juga sejalan dengan target OVO menjadi aset strategis nasional, yang tentunya akan senantiasa membantu dan mendorong seluruh inisiatif pemerintah, terutama dari segi layanan finansial maupun pembayaran," jelas dia.