Harga Saham DMMX Tengah Terkoreksi, Sicepat Kembali Borong Lima Juta Saham

Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
Harga Saham DMMX Tengah Terkoreksi, Sicepat Kembali Borong Lima Juta Saham
[ILUSTRASI. Layanan pengiriman paket SiCepat Ekspres. Per 22 September 2021 Sicepat mengempit 5,75% saham DMMX. DOK/Sicepat]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sicepat Ekspress Indonesia kembali menambah kepemilikannya di PT Digital Mediatama Maxima Tbk. Kali ini jumlah saham DMMX yang diborong perusahaan jasa pengiriman barang itu sebanyak lima juta saham.

Transaksi pembelian saham DMMX oleh Sicepat berlangsung pada 22 September 2021. Harga belinya di Rp 2.830 per saham. Sebagai perbandingan, pada hari itu harga saham DMMX ditutup di Rp 2.800 per saham.

Untuk menebus lima juta saham DMMX itu, Sicepat mesti merogoh kantong sebanyak Rp 14,15 miliar.

 

 

Transaksi pembelian tersebut membuat kepemilikan Sicepat di DMMX bertambah dari 436.955.300 lembar, atau 5,68% menjadi 441.955.300 lembar, setara 5,75%.

Baca Juga: SiCepat Ekspress Kembali Menambah Kepemilikan, Kini Mengempit 5 Persen Saham DMMX

Dalam keterbukaan informasi Kamis (23/9) Direktur Utama DMMX Budiasto Kusuma menyebut, tujuan pembelian saham oleh Sicepat tersebut untuk kepentingan investasi.

Kepemilikan saham DMMX oleh Sicepat pertama kali mencuat pada 27 Mei 2021. Lalu, pada 7 Juni 2021 untuk kali pertama nama Sicepat muncul di daftar kepemilikan efek di atas 5% yang dipublikasikan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Harga saham DMMX belakangan ini memang tengah terkoreksi. Ini berlangsung usai saham DMMX menyentuh rekor harga tertinggi sepanjang sejarah di Rp 3.410 per saham pada 27 Agustus 2021.

Selanjutnya: Saham Treasury PTBA Senilai Rp 691,18 Miliar Diborong Tiga Sekuritas Pelat Merah

 

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler