Hashim: Anggito akan Jadi Menteri Penerimaan Negara

Senin, 02 Desember 2024 | 05:09 WIB
Hashim: Anggito akan Jadi Menteri Penerimaan Negara
[ILUSTRASI. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memberikan keterangan pers APBN KiTa edisi November 2024 di Jakarta, Jumat (8/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.]
Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Adinda Ade Mustami

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wacana pemerintahan Prabowo Subianto yang akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara (BPN) belumlah usai. Namun lembaga baru ini disebut-sebut belum akan dibentuk dalam waktu dekat.

Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pemerintah akan membentuk lembaga baru tersebut. Hashim yang juga adik Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggito Abimanyu, yang kini menjabat Wakil Menteri Keuangan III, akan diangkat menjadi menteri penerimaan negara.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

AZKO Menambah Jaringan Bisnis
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:20 WIB

AZKO Menambah Jaringan Bisnis

Pada tahun ini pihaknya tetap melanjutkan strategi pembukaan toko baru secara terukur dengan mempertimbangkan karakteristik pasar.

Pebisnis Kimia Siap Meracik Bisnis di 2026
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:05 WIB

Pebisnis Kimia Siap Meracik Bisnis di 2026

Meski secara agregat menjadi salah satu penopang pertumbuhan di sektor manufaktur, pertumbuhan industri kimia tahun lalu belum merata.

Realokasi Belanja
| Rabu, 18 Februari 2026 | 03:14 WIB

Realokasi Belanja

Di tengah ketidakpastian global, kebijakan yang rasional dan transparan adalah jangkar stabilitas serta sekaligus fondasi kepercayaan.

BI Tahan Bunga, Rupiah Jadi Prioritas
| Rabu, 18 Februari 2026 | 02:40 WIB

BI Tahan Bunga, Rupiah Jadi Prioritas

Bank Indonesia (BI) diprediksi menahan BI-Rate 5,75%. Prioritas stabilitas rupiah di tengah inflasi naik. Apa strategi investasi Anda?

Jangkar Fiskal Nasional Terancam Melemah
| Rabu, 18 Februari 2026 | 02:30 WIB

Jangkar Fiskal Nasional Terancam Melemah

Ekonom khawatir dividen BUMN yang tak lagi masuk kas negara bisa picu fiscal gap.                       

Menakhodai Harga Komoditas: Mengakhiri Kutukan Raksasa yang Didikte
| Rabu, 18 Februari 2026 | 02:23 WIB

Menakhodai Harga Komoditas: Mengakhiri Kutukan Raksasa yang Didikte

Kedaulatan yang sejati adalah ketika dunia melihat ke Jakarta -- bukan Singapura atau London -- untuk mengetahui harga nikel, batubara atau sawit.

Rotasi Sektor Memicu Profit Taking Saham Sektor Energi
| Rabu, 18 Februari 2026 | 02:05 WIB

Rotasi Sektor Memicu Profit Taking Saham Sektor Energi

Saat ini, saham sektor energi berlawanan arah dengan harga komoditas dan banyak disetir oleh ketidakpastian regulasi.    

Momen Hari Raya Bawa Peluang Cuan, Simak Strateginya
| Rabu, 18 Februari 2026 | 02:00 WIB

Momen Hari Raya Bawa Peluang Cuan, Simak Strateginya

Selain faktor musiman, dinamika likuiditas dan psikologis pasar  membuka peluang sekaligus risiko yang perlu diantisipasi. 

Harga dan Permintaan Turun, Apakah Sudah Saatnya Indonesia Hadapi Kiamat Batubara?
| Selasa, 17 Februari 2026 | 12:00 WIB

Harga dan Permintaan Turun, Apakah Sudah Saatnya Indonesia Hadapi Kiamat Batubara?

Sektor batubara masih menjadi tulang punggung pasokan listrik nasional dengan kontribusi 60% dan juga mesin pendapatan bagi negara.

Ekspor Anjlok, Permintaan Turun, dan Harga Tertekan, Batubara Masuki Sunset Industry?
| Selasa, 17 Februari 2026 | 12:00 WIB

Ekspor Anjlok, Permintaan Turun, dan Harga Tertekan, Batubara Masuki Sunset Industry?

Strategi pemangkasan produksi batubara nasional seharusnya tidak lagi menjadi kebijakan reaktif sesaat demi mengerek harga.

INDEKS BERITA

Terpopuler