KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa hari ini di jagat maya ramai dibicarakan masalah “bongkar-bongkaran” di Twitter. Setelah lewat babak “drama” tarik-tarikan jual beli Twitter dengan Elon Musk, babak baru ini adalah Twitter versi miliuner antik itu.
Berbagai cuitan Elon Musk di Twitter dan “pemangkasan biaya operasional Twitter” terus menghiasi lini masa. Cuitan jadi makin ramai, karena tak hanya bicara di sosial media, Musk juga mulai memberhentikan banyak karyawan Twitter.
Selain masalah pemberhentian yang benar-benar mendadak dan menghancurkan hati 7.500 karyawan Twitter itu, banyak orang juga mulai khawatir dengan wajah Twitter di tangan Musk. Pasalnya, kebanyakan karyawan yang dipecat berasal dari tim yang melakukan kurasi Human Rights, Ethics, Transparency, and Accountability di Twitter.
Pendiri dan CEO SpaceX dan Tesla ini memang ingin mengubah model bisnis Twitter dengan ekstrem. Menurut Musk, ia tidak punya pilihan karena menurut perhitungannya Twitter merugi US$ 4 juta per hari.
Selain memangkas biaya karyawan, Musk juga akan mengubah tampilan Twitter. Kelak pengguna Twitter bisa mencuit dengan teks panjang dan mereka juga bisa memonetisasi kontennya.
Tapi tentu saja rencananya yang paling epik adalah membawa kita ke dalam wacana baru, sosial media berbayar. “Trash me all day, but it’ll cost $8,” cuit Musk di twitternya.
Menurutnya, setiap orang memang punya hak untuk bebas berbicara atau berpendapat, tapi untuk memakai Twitter mereka harus membayar US$8 per bulan.
Musk pun tidak peduli pada “jeritan” para pengguna Twitter yang keberatan dengan rencana platform berbayarnya. Menurut Musk, US$8 per bulan dari Twitter Premium untuk biaya verifikasi free speech sebenarnya sangatlah murah.
Tentu saja ada banyak orang yang menentang pendapat ini, walau ada cukup banyak juga pendukung rencana miliarder berusia 51 tahun itu.
Kehebohan di Twitter ini mengingatkan kita, model bisnis new economy ini masih berupa bayang-bayang. Walau digadang sebagai masa depan, sampai saat ini belum ada model bisnis yang berkelanjutan di bisnis-bisnis new economy.
Contohnya media massa yang dalam satu dekade ini banyak terdisrupsi model bisnis new economy.
Sayangnya bisnis new economy belum bisa berdiri cukup kuat. Akibatnya, di masa tsunami informasi ini justru semakin banyak orang yang sukar mendapatkan informasi berkualitas.
