Hong Kong Bermaksud Mengatur Aset Kripto & Stablecoin, Otoritas Moneter Buka Masukan

Rabu, 12 Januari 2022 | 18:47 WIB
Hong Kong Bermaksud Mengatur Aset Kripto & Stablecoin, Otoritas Moneter Buka Masukan
[ILUSTRASI. Hong Kong Monetary Authority (HKMA) akan membuat peraturan untuk aset kipto dan stablecoin pada tahun 2024. REUTERS/Dado Ruvic]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Anastasia Lilin Yuliantina

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Bank sentral de facto Hong Kong yakni Hong Kong Monetary Authority (HKMA), mengundang masukan publik tentang cara untuk mengatur aset kripto dan stablecoin. Lembaga itu bertujuan membuat peraturan pada tahun 2024 dengan spektrum kebijakan yang dapat berkisar dari tidak ada tindakan hingga larangan total.

HKMA menyodorkan sejumlah isu. "Kami menekankan pada isu-isu yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan keamanan, efisiensi, kesehatan, sistem pembayaran kami serta memberikan prioritas yang tepat untuk perlindungan pengguna," kata HKMA dalam sebuah makalah tentang topik tersebut, Rabu (12/1).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA