Ilusi di Balik Kemandirian Fiskal Daerah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah ancaman tekanan inflasi dan pelemahan nilai rupiah imbas perang yang terus berkecamuk antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran, pemerintah pusat justru terus mendorong daerah untuk mandiri secara fiskal. Langkah ini, jika tidak dikelola hati-hati, bisa berubah menjadi kebijakan yang kontraproduktif. Alih-alih memperkuat fundamental ekonomi, daerah akan semakin agresif mengejar setoran pajak daerah yang sering kali justru mengganggu dunia usaha dan memiskinkan warga demi ambisi mencapai kemandirian fiskal daerah.
Padahal, obsesi terhadap kemandirian fiskal daerah sejatinya misi yang mustahil dicapai baik secara teoretis maupun empiris dan juga tidak seharusnya menjadi tujuan pemerintah daerah. Data yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan memperkuat argumen ini. Data DJPK menunjukkan bahwa kontribusi transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan daerah masih berada di atas 65%, sedangkan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu menembus angka 30%.
Baca Juga: Barito Pacific Lepas 38,4 Juta Saham BREN, Dorong Free Float di Tengah Status HSC
