KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Risiko ketidakpastian global yang membesar di tahun ini tercermin dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global terbaru yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF). Terbaru, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun ini menjadi 3,5% dari 3,7%.
Dalam laporan ekonomi yang dirilis sebelum pertemuan Davos, IMF menyatakan laju pertumbuhan ekonomi menyusut lantaran perang tarif perdagangan antara Amerika Serikat (AS) versus China terus berlanjut.
Penyebab lain adalah kebijakan moneter ketat di beberapa negara serta belum adanya kesepakatan di antara Inggris dan Uni Eropa sehubungan dengan keluarnya negeri itu dari Uni Eropa alias Brexit. Faktor lain adalah pertumbuhan ekonomi China yang belum pulih.
IMF memprediksi Indonesia yang tergabung bersama Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam di kelompok ASEAN-5 akan ikut terkena dampak. Pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini diprediksi menjadi 5,1% dari 5,2%.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Pemerintah Indonesia menyadari ekonomi global bakal bergerak perlahan setelah hubungan dagang AS dan China memanas tahun lalu. Perang tarif masuk itu akan membuat ekonomi China melambat, hingga berdampak ke kinerja ekspor Indonesia. Darmin menyebut, ada tren penurunan ekspor ke AS dan China sejak 2018.
Badan Pusat Statistik mencatat, penurunan ekspor nonmigas ke China pada Desember 2018 mencapai 17,95% (month-to-month/mom) atau sekitar US$ 365,3 juta. Sementara, ekspor nonmigas ke AS secara bulanan hanya terkerek 1,99% atau US$ 29 juta.
Untuk mengantisipasi perlambatan ini, Darmin menyebut, pemerintah sepanjang tahun ini akan berupaya memperluas pasar ekspor dan memaksimalkan potensi komoditas ekspor baru Indonesia. "Kami sedang siapkan langkah-langkah mendorong ekspor, nanti akan saya sampaikan detailnya," tutur Darmin, Selasa (22/1).
Saat kondisi ekspor melambat, pemerintah juga terus berupaya mendorong masuknya investasi langsung atawa foreign direct investment (FDI). Untuk investasi, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa paket kebijakan, mulai dari penyederhanaan perizinan melalui online single submission (OSS), hingga pelonggaran dan pengurangan pajak tax holiday bagi investasi baru baik dari dalam mapun luar negeri.
Sementara untuk mendongkrak daya beli masyarakat, pemerintah memperbesar dana perlindungan sosial. Sebagai gambaran, tahun ini pemerintah pusat telah mengalokasikan dana Rp 200 triliun untuk belanja perlindungan sosial. Dana ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 hanya Rp 161,5 triliun.
Darmin juga optimistis tingkat konsumsi dalam negeri akan meningkat, lantaran pemerintah terus menjaga agar harga inflasi rendah. Apalagi jumlah penduduk miskin maupun pengangguran juga terus berkurang.
Hanya saja, Darmin mengakui saat ini masih ada permasalahan pada defisit neraca transaksi berjalan. Ia menyadari hal ini mesti diperbaiki. "Jadi, saya tidak bilang untuk tidak khawatir. Saya bilang, kita perlu kerja lebih keras, itu yang benar," katanya.
