Indonesia Menawar Proyek Kereta Semicepat Maksimal Rp 60 Triliun

Selasa, 08 Januari 2019 | 08:33 WIB
Indonesia Menawar Proyek Kereta Semicepat Maksimal Rp 60 Triliun
[]
Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perundingan megaproyek kereta semicepat Jakarta–Surabaya antara Indonesia-Jepang terus berlangsung. Dalam negosiasi babak terbaru, Pemerintah Indonesia menawar biaya pembangunan proyek transportasi raksasa ini, sesuai dengan perkiraan biaya maksimal pemerintah, yaitu Rp 60 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ongkos pembangunan proyek bisa ditekan melalui berbagai upaya. Salah satu bentuknya adalah mendongkrak penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Melalui upaya ini, pemerintah meminta kontraktor lokal mendapat peran lebih besar dalam proyek yang menggunakan dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) ini.

"Permintaan kedua adalah, karena ingin lebih efisien biaya, kami ingin jalurnya tidak elevated (layang) dan elektrifikasi," kata Budi, Senin (7/1).  Jepang meminta kereta semicepat Jakarta–Surabaya menggunakan jalur layang dengan ketinggian rata-rata tiga meter di atas permukaan tanah.

"Kami ingin jalur layang dibuat mulai di Kota Cirebon karena jalur yang akan dibuat relnya hanya dari Jakarta–Semarang," tambah dia. Sementara untuk jalur Semarang–Surabaya, pemerintah ingin menggunakan rel yang sudah ada. Jadi, tinggal memperbaiki saja hingga biaya pembangunannya bisa lebih efisien.

Meski sudah mengajukan permintaan, Budi memastikan, belum ada keputusan final. Pemerintah berharap, pembicaraan terkait teknis pembangunan kereta semicepat Jakarta–Surabaya bisa tercapai Maret nanti.

Dan, walaupun rencana pembangunan proyek ini molor dari jadwal, Budi mengaku tak khawatir. Menurutnya, lebih baik pelaksanaannya mundur sedikit tapi sesuai keinginan ketimbang cepat tapi biayanya sangat mahal dan tak sesuai harapan.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan tahap konstruksi kereta semicepat Jakarta–Surabaya bisa bergulir awal tahun ini. Tapi, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub) Zulfikri menyatakan, proses studi kelayakan atawa feasibility study (FS) masih berlangsung. Dia memprediksikan, prosesnya menghabiskan waktu satu tahun.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler