Indonesia Menawar Proyek Kereta Semicepat Maksimal Rp 60 Triliun

Selasa, 08 Januari 2019 | 08:33 WIB
Indonesia Menawar Proyek Kereta Semicepat Maksimal Rp 60 Triliun
[]
Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perundingan megaproyek kereta semicepat Jakarta–Surabaya antara Indonesia-Jepang terus berlangsung. Dalam negosiasi babak terbaru, Pemerintah Indonesia menawar biaya pembangunan proyek transportasi raksasa ini, sesuai dengan perkiraan biaya maksimal pemerintah, yaitu Rp 60 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ongkos pembangunan proyek bisa ditekan melalui berbagai upaya. Salah satu bentuknya adalah mendongkrak penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Melalui upaya ini, pemerintah meminta kontraktor lokal mendapat peran lebih besar dalam proyek yang menggunakan dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) ini.

"Permintaan kedua adalah, karena ingin lebih efisien biaya, kami ingin jalurnya tidak elevated (layang) dan elektrifikasi," kata Budi, Senin (7/1).  Jepang meminta kereta semicepat Jakarta–Surabaya menggunakan jalur layang dengan ketinggian rata-rata tiga meter di atas permukaan tanah.

"Kami ingin jalur layang dibuat mulai di Kota Cirebon karena jalur yang akan dibuat relnya hanya dari Jakarta–Semarang," tambah dia. Sementara untuk jalur Semarang–Surabaya, pemerintah ingin menggunakan rel yang sudah ada. Jadi, tinggal memperbaiki saja hingga biaya pembangunannya bisa lebih efisien.

Meski sudah mengajukan permintaan, Budi memastikan, belum ada keputusan final. Pemerintah berharap, pembicaraan terkait teknis pembangunan kereta semicepat Jakarta–Surabaya bisa tercapai Maret nanti.

Dan, walaupun rencana pembangunan proyek ini molor dari jadwal, Budi mengaku tak khawatir. Menurutnya, lebih baik pelaksanaannya mundur sedikit tapi sesuai keinginan ketimbang cepat tapi biayanya sangat mahal dan tak sesuai harapan.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan tahap konstruksi kereta semicepat Jakarta–Surabaya bisa bergulir awal tahun ini. Tapi, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub) Zulfikri menyatakan, proses studi kelayakan atawa feasibility study (FS) masih berlangsung. Dia memprediksikan, prosesnya menghabiskan waktu satu tahun.

Bagikan

Berita Terbaru

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi
| Senin, 09 Februari 2026 | 17:33 WIB

Kemiskinan Indonesia Turun ke 8,25% pada 2025, Tapi Tekanan Biaya Hidup Masih Tinggi

Secara jumlah, penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta orang, menyusut 490 ribu orang dibandingkan Maret 2025.

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?
| Senin, 09 Februari 2026 | 13:00 WIB

Tambahan Anggaran PU Rp 36,91 Triliun, Harapan Baru atau Sekadar Penyangga bagi BUMN?

Upaya Pemerintah menambah anggaran Rp 36,91 triliun guna mempercepat pembangunan infrastruktur, dianggap bisa menjadi suplemen bagi BUMN Karya.

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?
| Senin, 09 Februari 2026 | 11:00 WIB

Ramadan Dongkrak Trafik Data, Saham ISAT Masih Layak Dicermati?

Kinerja PT Indosat Tbk (ISAT) ada di jalur pemulihan yang semakin berkelanjutan. Sejak akhir 2025, ISAT mencatat lonjakan signifikan trafik data.

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:37 WIB

Ditopang Normalisasi AMMN & Tambahan PI Corridor, Kinerja MEDC Diproyeksikan Melesat

Dalam jangka pendek, saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) dipandang masih dalam fase downtrend.

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:25 WIB

Prospek ERAL Masih Menarik, Meski Tengah Menanti Kepastian Insentif Mobil Listrik

PT Sinar Eka Selaras Tbk (ERAL) berencana menambah gerai baru sekaligus menghadirkan produk dan merek baru di berbagai segmen usaha.

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?
| Senin, 09 Februari 2026 | 08:00 WIB

Free Float Naik ke 15%, Emiten yang Tak Butuh Pendanaan Pasar Modal bisa Go Private?

Di rancangan peraturan terbaru, besaran free float dibedakan berdasarkan nilai kapitalisasi saham calon emiten sebelum tanggal pencatatan.

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:31 WIB

Menakar Daya Tarik Obligasi ESG: Menimbang Return dan Feel Good

Obligasi bertema ESG dan keberlanjutan akan meramaikan penerbitan surat utang di 2026. Bagaimana menakar daya tariknya?

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:29 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Produksi Baterai Motor Listrik

Strategi tersebut ditempuh melalui penguatan kapabilitas manufaktur, diversifikasi produk bernilai tambah, serta integrasi ekosistem bisnis.

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi
| Senin, 09 Februari 2026 | 07:23 WIB

Pebisnis Minta Kepastian Izin Impor Daging Sapi

Para pelaku usaha tengah menantikan kepastian izin impor yang belum terbit. Padahal, saat ini sudah melewati waktu proses.

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN
| Senin, 09 Februari 2026 | 06:50 WIB

Kebijakan Pemerintah Jadi Sorotan, Dampak Buruknya ke Pasar SBN

Investor asing mencatat jual neto Rp 2,77 triliun di SBN. Tekanan jual ini diprediksi berlanjut hingga Kuartal I 2026. Pahami risikonya.

INDEKS BERITA

Terpopuler