Indonesia Menawar Proyek Kereta Semicepat Maksimal Rp 60 Triliun

Selasa, 08 Januari 2019 | 08:33 WIB
Indonesia Menawar Proyek Kereta Semicepat Maksimal Rp 60 Triliun
[]
Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perundingan megaproyek kereta semicepat Jakarta–Surabaya antara Indonesia-Jepang terus berlangsung. Dalam negosiasi babak terbaru, Pemerintah Indonesia menawar biaya pembangunan proyek transportasi raksasa ini, sesuai dengan perkiraan biaya maksimal pemerintah, yaitu Rp 60 triliun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, ongkos pembangunan proyek bisa ditekan melalui berbagai upaya. Salah satu bentuknya adalah mendongkrak penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Melalui upaya ini, pemerintah meminta kontraktor lokal mendapat peran lebih besar dalam proyek yang menggunakan dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) ini.

"Permintaan kedua adalah, karena ingin lebih efisien biaya, kami ingin jalurnya tidak elevated (layang) dan elektrifikasi," kata Budi, Senin (7/1).  Jepang meminta kereta semicepat Jakarta–Surabaya menggunakan jalur layang dengan ketinggian rata-rata tiga meter di atas permukaan tanah.

"Kami ingin jalur layang dibuat mulai di Kota Cirebon karena jalur yang akan dibuat relnya hanya dari Jakarta–Semarang," tambah dia. Sementara untuk jalur Semarang–Surabaya, pemerintah ingin menggunakan rel yang sudah ada. Jadi, tinggal memperbaiki saja hingga biaya pembangunannya bisa lebih efisien.

Meski sudah mengajukan permintaan, Budi memastikan, belum ada keputusan final. Pemerintah berharap, pembicaraan terkait teknis pembangunan kereta semicepat Jakarta–Surabaya bisa tercapai Maret nanti.

Dan, walaupun rencana pembangunan proyek ini molor dari jadwal, Budi mengaku tak khawatir. Menurutnya, lebih baik pelaksanaannya mundur sedikit tapi sesuai keinginan ketimbang cepat tapi biayanya sangat mahal dan tak sesuai harapan.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan tahap konstruksi kereta semicepat Jakarta–Surabaya bisa bergulir awal tahun ini. Tapi, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemhub) Zulfikri menyatakan, proses studi kelayakan atawa feasibility study (FS) masih berlangsung. Dia memprediksikan, prosesnya menghabiskan waktu satu tahun.

Bagikan

Berita Terbaru

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:10 WIB

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit

Manajemen HALO menjalankan strategi efisiensi biaya secara berkelanjutan, khususnya pada cost of production

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02 WIB

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis

Namun, industri pelayaran selama tahun lalu masih menghadapi tekanan, terutama pada tingkat utilisasi dan harga sewa kapal.

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:00 WIB

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) melihat prospek industri pelayaran offshore tahun ini semakin membaik.

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:37 WIB

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi

Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus US$ 97.000. Dalam sepekan, harga BTC mengakumulasi kenaikan 7,65%%.​

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:13 WIB

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik

KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM untuk memperkuat daya saing.

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 09:16 WIB

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi

Tanpa kesiapan mental dan pemahaman risiko, fluktuasi dan volatilitas harga bisa berujung pada kepanikan dan kerugian besar. 

Bonus atau Beban?
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bonus atau Beban?

Bila pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai, tenaga kerja produktif tidak bisa jadi bonus demografi.

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 05:00 WIB

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab

Indikasi Peraturan Presiden soal transportasi online lebih condong menguntungkan para pengemudi online.

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:32 WIB

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan

Negara yang besar bukan negara yang pandai membuat target, melainkan negara yang berani menagih tanggung jawab dari yang paling mampu.

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:10 WIB

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI

DSI berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 7,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,2 triliun sempat dibayarkan sebagai imbal hasil.

INDEKS BERITA

Terpopuler