Industri Galangan Kapal Berharap Pemerintah Berikan Insentif Pajak
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menyambut baik rencana pemerintah yang akan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk impor komponen kapal. Pasalnya, kebijakan tersebut bisa membuat produk galangan kapal dalam negeri lebih kompetitif dengan negara pesaing.
"Kami mengharapkan bisa cepat diimplementasikan," ungkap Askan Naim, Sekjen Iperindo saat dihubungi KONTAN, Senin (11/2). Meski demikian, tidak serta-merta kebijakan itu berdampak cepat terhadap peningkatan pertumbuhan industri galangan. Yang terpenting, menurut Askan, adalah perubahan pemikiran para pelaku pelayaran dalam negeri dari yang sebelumnya mendatangkan kapal utuh dari Tiongkok beralih membeli produk dalam negeri. "Dengan adanya insentif yang diberikan, pembangunan kapal di dalam negeri bisa lebih bersaing, sehingga pertumbuhan industri galangan bisa positif," harap dia.
Askan memaparkan sebetulnya kebutuhan kapal dalam negeri terbilang cukup besar. Menurut dia, dalam setahun permintaannya bisa mencapai 200 kapal hingga 300 kapal. Namun industri pelayaran lebih senang mengimpor kapal dari China karena lebih cepat dan murah. Akibatnya, daya serap industri galangan kapal domestik hanya 20%–30%.
Askan menyebutkan, dari sisi harga, kapal ferry roro berbobot 5.000 GT dari Tiongkok hanya US$ 9 juta atau setara Rp 130 miliar. Sedangkan harga kapal sejenis yang diproduksi di dalam negeri mencapai Rp 180 miliar hingga Rp 200 miliar. "Hal itu lantaran 65%–70% komponen masih impor," keluh dia.
Target kontrak
Oleh sebab itu, Iperindo meminta pemerintah turun tangan dengan memberikan insentif PPN, kredit bunga rendah, mendorong industri komponen kapal, dan terkait model pembangunan kapal.
Dengan adanya insentif fiskal, kata Askan, yang juga Direktur Utama PT Krakatau Shipyard, maka perusahaan yang dipimpinnya optimistis bisa mengejar target penjualan sebesar Rp 300 miliar hingga Rp 350 miliar di tahun ini.
Namun, Askan belum bisa menyebutkan target kontrak pembuatan kapal. Alasannya, Krakatau masih mengikuti proses tender yang diperkirakan berlangsung pada Maret, April dan Mei 2019. "Masih mengerjakan proyek existing dari Kementerian Perhubungan, yang masuk proses finishing," jelas dia.
Di sisi lain, Krakatau Shipyard membidik pendapatan dari reparasi kapal. Maklumlah, kapal impor dari China ini baru empat-lima bulan beroperasi sudah naik dok. "Dari reparasi satu kapal bisa mendapatkan margin 25%–30%. Sedangkan dari pembuatan kapal baru, bisa mendapatkan margin hingga 10% sudah sangat baik," kata Askan.
Rariya Budi Harta, Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia meyakini prospek bisnis galangan kapal tahun ini cukup cerah seiring kebijakan positif dari pemerintah. "Tahun ini kami optimistis pendapatan tumbuh," kata dia.
Tahun ini, PAL Indonesia juga menambah lini bisnis baru yakni elektrifikasi nasional, yakni penyediaan kapal yang memasok listrik ke daerah pedalaman. Selain itu, PAL berpeluang mendapat pesanan pembuatan kapal dari Thailand, Filipina dan Malaysia untuk proyek kapal landing platform dock.
