Industri Manufaktur Bersiap Hadapi Kenaikan Upah

Jumat, 25 Oktober 2024 | 08:00 WIB
Industri Manufaktur Bersiap Hadapi Kenaikan Upah
[ILUSTRASI. Sejumlah buruh berjalan sambil membentangkan spanduk saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Mereka meminta pemerintah untuk menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10 persen serta menuntut pencabutan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. ANTARA FOTO/Fauzan/tom.]
Reporter: Amalia Nur Fitri, Dimas Andi | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kalangan pelaku usaha menyoroti isu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2025 mendatang di tengah ketidakpastian industri manufaktur nasional.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan UMP nasional tahun 2025 pada 24 November mendatang. Hanya saja, pemerintah belum bisa memastikan adanya kenaikan UMP atau tidak.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Jasa Marga (JSMR) Siap Melunasi Obligasi Jatuh Tempo Rp 286 Miliar
| Jumat, 15 Agustus 2025 | 05:35 WIB

Jasa Marga (JSMR) Siap Melunasi Obligasi Jatuh Tempo Rp 286 Miliar

Sumber dana untuk pelunasan obligasi dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025, yang akan diterbitkan Jasa Marga.

Jasa Marga (JSMR) Siap Melunasi Obligasi Jatuh Tempo Rp 286 Miliar
| Jumat, 15 Agustus 2025 | 05:35 WIB

Jasa Marga (JSMR) Siap Melunasi Obligasi Jatuh Tempo Rp 286 Miliar

Sumber dana untuk pelunasan obligasi dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap II Tahun 2025, yang akan diterbitkan Jasa Marga.

Was-was Terhadap Produk TIK Asal AS Tanpa TKDN
| Jumat, 15 Agustus 2025 | 05:15 WIB

Was-was Terhadap Produk TIK Asal AS Tanpa TKDN

Wacana ini mencuat setelah Presiden AS Donald Trump menyebutkan Indonesia akan membebaskan produk AS dari persyaratan lokal konten

Was-was Terhadap Produk TIK Asal AS Tanpa TKDN
| Jumat, 15 Agustus 2025 | 05:15 WIB

Was-was Terhadap Produk TIK Asal AS Tanpa TKDN

Wacana ini mencuat setelah Presiden AS Donald Trump menyebutkan Indonesia akan membebaskan produk AS dari persyaratan lokal konten

Selaras Citra Nusantara (SCNP) Membidik Pendapatan Tumbuh 30%
| Jumat, 15 Agustus 2025 | 05:05 WIB

Selaras Citra Nusantara (SCNP) Membidik Pendapatan Tumbuh 30%

SCNP menargetkan penjualan pada tahun ini mencapai Rp 290,45 miliar. Jumlah tersebut meningkat hampir 30% 

Selaras Citra Nusantara (SCNP) Membidik Pendapatan Tumbuh 30%
| Jumat, 15 Agustus 2025 | 05:05 WIB

Selaras Citra Nusantara (SCNP) Membidik Pendapatan Tumbuh 30%

SCNP menargetkan penjualan pada tahun ini mencapai Rp 290,45 miliar. Jumlah tersebut meningkat hampir 30% 

Ancaman kredit Macet Membatasi Keberanian Leasing Beri DP Ringan
| Jumat, 15 Agustus 2025 | 04:55 WIB

Ancaman kredit Macet Membatasi Keberanian Leasing Beri DP Ringan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan deregulasi sejumlah aturan di bidang multifinance.    

Ancaman kredit Macet Membatasi Keberanian Leasing Beri DP Ringan
| Jumat, 15 Agustus 2025 | 04:55 WIB

Ancaman kredit Macet Membatasi Keberanian Leasing Beri DP Ringan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan deregulasi sejumlah aturan di bidang multifinance.    

Dugaan Kartel, KPPU Sebut Fintech Lending Kompak Atur Bunga
| Jumat, 15 Agustus 2025 | 04:35 WIB

Dugaan Kartel, KPPU Sebut Fintech Lending Kompak Atur Bunga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi menggelar sidang perdana kasus dugaan kartel bunga di industri pinjaman fintech lending.

Dugaan Kartel, KPPU Sebut Fintech Lending Kompak Atur Bunga
| Jumat, 15 Agustus 2025 | 04:35 WIB

Dugaan Kartel, KPPU Sebut Fintech Lending Kompak Atur Bunga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi menggelar sidang perdana kasus dugaan kartel bunga di industri pinjaman fintech lending.

INDEKS BERITA

Terpopuler