Industri Rokok Terancam Tak Lagi Mengepul Cuan

Sabtu, 02 November 2024 | 03:09 WIB
Industri Rokok Terancam Tak Lagi Mengepul Cuan
[ILUSTRASI. Petugas Bea dan Cukai Bogor menata sejumlah barang kena cukai ilegal sebelum dimusnahkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/10/2024). Kantor Bea dan Cukai Bogor bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III melakukan pemusnahan 4.393.569 batang rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, 865,06 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan 394.920 gram Tembakau Iris (TIS) yang tidak dilekati pita cukai. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/tom.]
Reporter: Leni Wandira | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKATRA. Industri hasil tembakau atau rokok tengah mengalami tekanan hebat. Hal ini tercermin dari kinerja sejumlah emiten perusahaan rokok per kuartal III-2024.

Di tengah kuatnya tekanan terhadap industri ini, hampir semua kinerja emiten perusahaan rokok rontok. Kinerja sejumlah perusahaan rokok skala besar menyusut dalam dari sisi bottom line. Kendati beberapa mengalami kenaikan sisi penjualan, tapi tak cukup mampu mengangkat perolehan laba bersih perusahaan. (lihat tabel)

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

UNTR Serap Dana Capex Rp 9,6 Triliun
| Selasa, 03 Desember 2024 | 03:30 WIB

UNTR Serap Dana Capex Rp 9,6 Triliun

Penyerapan capex hingga akhir September 2024 masih 45,71% dari total anggaran yang dialokasikan di tahun ini.

Elnusa (ELSA) Agresif Diversifikasi Bisnis
| Selasa, 03 Desember 2024 | 03:30 WIB

Elnusa (ELSA) Agresif Diversifikasi Bisnis

ELSA akan mendukung program mandatori biodiesel B40 tahun depan dengan menyediakan Sodium Methylate Oxide (SMO)

Investasi PSN Kawasan Industri Capai Rp 2.875 Triliun
| Selasa, 03 Desember 2024 | 03:29 WIB

Investasi PSN Kawasan Industri Capai Rp 2.875 Triliun

Sebanyak 41 proyek PSN di sektor kawasan industri ditargetkan dapat terealisasi sepenuhnya pada 2039.

Angkasa Pura Gabungkan Bisnis Properti dan Bandara
| Selasa, 03 Desember 2024 | 03:28 WIB

Angkasa Pura Gabungkan Bisnis Properti dan Bandara

Merger antara APP dan APH menjadi IASP bertujuan meningkatkan kelengkapan layanan lini bisnis terkait properti dalam bandara InJourney Group.

Pemerintah Mengkaji Ulang PSN Kawasan PIK 2 Milik Aguan
| Selasa, 03 Desember 2024 | 03:27 WIB

Pemerintah Mengkaji Ulang PSN Kawasan PIK 2 Milik Aguan

Selain tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan PSN PIK 2 bersinggungan dengan wilayah hutan lindung.

Modal Ventura Mulai Cetak Laba Bersih
| Selasa, 03 Desember 2024 | 03:26 WIB

Modal Ventura Mulai Cetak Laba Bersih

Bisnis bertumbuh, kinerja modal ventura mulai mencetak laba pada September 2024 setelah sejak April 2024 merugi. 

Mencegah Trade-Off UMP Terulang
| Selasa, 03 Desember 2024 | 03:24 WIB

Mencegah Trade-Off UMP Terulang

Pemerintah juga bisa membuat kebijakan yang berpihak pada pekerja tanpa harus menambah beban biaya perusahaan secara berlebihan.

Pendapatan Premi Asuransi Tradisional Melaju
| Selasa, 03 Desember 2024 | 03:23 WIB

Pendapatan Premi Asuransi Tradisional Melaju

Berkembangnya teknologi dan penggunaan digitalisasi asuransi dalam proses pemasaran sampai pengajuan klaim mampu mendorong pertumbuhan premi. 

Penyaluran Pembiayaan Alat Berat Meningkat
| Selasa, 03 Desember 2024 | 03:22 WIB

Penyaluran Pembiayaan Alat Berat Meningkat

Program swasembada pangan berdampak positif pada penyaluran pembiayaan alat berat karena permintaan dari sektor komoditas akan naik. 

Simalakama Upah Naik 6,5% dan Bayang-Bayang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
| Selasa, 03 Desember 2024 | 03:22 WIB

Simalakama Upah Naik 6,5% dan Bayang-Bayang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) berpotensi menahan ekspansi usaha, memaksa efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

INDEKS BERITA

Terpopuler