KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Ini akan menjadi tugas bagi Gubernur dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru. Ada beberapa hal penting yang perlu diselesaikan, mulai mengerem inflasi hingga digitalisasi.
Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo akan berakhir pada Mei dan April 2023 mendatang. Masih jauh memang. Namun, belum juga habis tahun ini, sudah muncul sederet nama yang menjadi kandidat kuat pengganti Perry dan Doddy.
Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, setidaknya ada tiga nama kuat calon Gubernur BI. Di antaranya adalah Perry sendiri sebagai petahana, Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan serta Kartika Wirjoatmodjo yang saat ini sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Baca Juga: Inilah Lima Ancaman Global ke Ekonomi Indonesia
Sedangkan calon pengganti Deputi Gubernur, di antaranya Filianingsih yang saat ini menjabat Asisten Gubernur BI, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran serta Yati Kurniati yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI.
Namun, siapa pun yang nantinya akan menjabat posisi Gubernur BI maupun Deputi Gubernur BI, memiliki pekerjaan rumah yang harus dikerjakan dalam menghadapi sederet tantangan yang masih menghadang perekonomian Indonesia.
"Sehingga bagaimana peran dan upaya BI untuk mengambil langkah dalam menjaga nilai tukar rupiah, menjaga aliran modal asing untuk masuk, dan pendalaman pasar keuangan dengan lima pilar bauran kebijakannya," tutur Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Selasa (6/9).
Ia mencatat tiga pekerjaan rumah BI yang baru; pertama, kebijakan moneter untuk menjangkar inflasi, khususnya inflasi inti agar bisa kembali di bawah 4%. Kedua, dari sisi inklusivitas agar ada instrumen untuk mendukung pembiayaan, pembinaan, dan pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa terus berkembang.
Ketiga, pengembangan digital cross border payment agar makin memudahkan transaksi. Selain itu, kesiapan BI terkait rupiah digital, mengingat banyak lembaga internasional yang mendukung adanya Central Bank Digital Currency (CBDC).
Soal CBDC, Bhima Yudhistira Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) berpendapat, BI perlu memastikan keamanan data, interoperabilitas antar bank sentral dengan platform digital, jangkauan CBDC ke UMKM, hingga antisipasi dampak krisis dari CBDC.
BI juga perlu mendorong konversi devisa hasil ekspor (DHE) ke rupiah. Sebab kebijakan ini sepi peminat karena minim insentif.
Sementara Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah berharap BI terus membenahi transmisi kebijakan suku bunga acuan agar efektif dalam menekan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa menghilangkan berbagai anomali sektor keuangan seperti suku bunga kredit yang tinggi.
