Ingin Cegah Delisting, Otoritas di China Kerjasama dengan Koleganya di AS

Kamis, 25 November 2021 | 13:05 WIB
Ingin Cegah Delisting, Otoritas di China Kerjasama dengan Koleganya di AS
[ILUSTRASI. Patung Charging Bull di kawasan Wall Street, Manhattan, New York City, New York, AS, 16 Januari 2019. REUTERS/Carlo Allegri]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Otoritas bursa efek di China akan bekerjasama dengan koleganya di Amerika Serikat (AS) untuk mencegah perusahaan-perusahaan asal negerinya dikeluarkan dari bursa saham (delisting) di Negeri Paman Sam. Demikian pernyataan seorang pejabat di otoritas China, Kamis, mengenai perselisihan standar audit yang tak kunjung tuntas.

Otoritas bursa di AS bersiap untuk mencoret saham-saham perusahaan asing dari bursa negerinya, apabila perusahaan yang menerbitkan saham itu gagal memenuhi standar audit di Negeri Paman Sam.

Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (PCAOB) dan pembuat kebijakan AS telah lama mengeluhkan akses yang terbatas dalam mengaudit kertas kerja audit atas emiten asal China di AS. Dengan alasan keamanan nasional, otoritas di China enggan mengizinkan regulator luar negeri memeriksa kertas kerja dari kantor akuntan lokal.

Baca Juga: Australia mempertimbangkan boikot diplomatik pada Olimpiade Musim Dingin Beijing

"Kami tidak berpikir bahwa penghapusan daftar perusahaan China dari pasar AS adalah hal yang baik untuk perusahaan, investor global atau hubungan China-AS," tutur Shen Bing, direktur jenderal departemen urusan internasional Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC), dalam sebuah konferensi di Hong Kong.

"Kami bekerja sangat keras untuk menyelesaikan masalah audit dengan rekan-rekan AS, komunikasi saat ini lancar dan terbuka. Ada risiko delisting dari perusahaan-perusahaan ini tetapi kami bekerja sangat keras untuk mencegah hal itu terjadi," tambahnya.

Pada Desember 2020, selama minggu-minggu terakhir pemerintahannya, Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang yang memungkinkan delisting saham perusahaan asing dari bursa AS jika mereka gagal mematuhi standar audit Amerika selama tiga tahun berturut-turut.

Sebuah peta di situs web organisasi tersebut menunjukkan China sebagai satu-satunya yurisdiksi yang menolak memberikan akses yang diperlukan ke PCAOB untuk melakukan pengawasan.

Berbicara pada konferensi yang sama, Ashley Alder, CEO Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) menyatakan, solusi krisis audit sulit muncul akibat tingginya suhu politik di antara Tiongkok-AS.

"Terkadang politik dapat mengganggu solusi teknis yang masuk akal dan dapat dicapai. Dan saya menilai sikap politik AS terhadap China belum tentu kondusif untuk hasil yang lebih baik," ujar dia.

Baca Juga: South Korea's central bank raises rates as price pressures mount

Otoritas bursa di Hong Kong pernah menghadapi masalah serupa, yaitu kesulitan mengakses kertas kerja auditor di China daratan. Namun, masalah tersebut terselesaikan dengan penandatanganan kesepakatan di tahun 2019, berkat hubungan baik SFC dengan CSRC. 

Bursa di Hong Kong diuntungkan dari memanasnya hubungan China-AS, karena serangkaian perusahaan China yang terdaftar di AS melakukan pencatatan sekunder di kota itu selama beberapa tahun terakhir. Pencatatan di Hong Kong merupakan ancang-ancang perusahaan China, apabila sahamnya dihapus dari Nasdaq atau NYSE, kata pelaku pasar.

Bursa saham Hong Kong, pekan lalu, mengkonfirmasi akan melanjutkan dengan perubahan aturan untuk memudahkan perusahaan China yang terdaftar di luar negeri untuk melakukan pencatatan sekunder, dan bagi perusahaan untuk menjadikan pencatatan sahamnya di bursa Hong Kong sebagai yang utama.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler