Ingin Cegah Delisting, Otoritas di China Kerjasama dengan Koleganya di AS

Kamis, 25 November 2021 | 13:05 WIB
Ingin Cegah Delisting, Otoritas di China Kerjasama dengan Koleganya di AS
[ILUSTRASI. Patung Charging Bull di kawasan Wall Street, Manhattan, New York City, New York, AS, 16 Januari 2019. REUTERS/Carlo Allegri]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Otoritas bursa efek di China akan bekerjasama dengan koleganya di Amerika Serikat (AS) untuk mencegah perusahaan-perusahaan asal negerinya dikeluarkan dari bursa saham (delisting) di Negeri Paman Sam. Demikian pernyataan seorang pejabat di otoritas China, Kamis, mengenai perselisihan standar audit yang tak kunjung tuntas.

Otoritas bursa di AS bersiap untuk mencoret saham-saham perusahaan asing dari bursa negerinya, apabila perusahaan yang menerbitkan saham itu gagal memenuhi standar audit di Negeri Paman Sam.

Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (PCAOB) dan pembuat kebijakan AS telah lama mengeluhkan akses yang terbatas dalam mengaudit kertas kerja audit atas emiten asal China di AS. Dengan alasan keamanan nasional, otoritas di China enggan mengizinkan regulator luar negeri memeriksa kertas kerja dari kantor akuntan lokal.

Baca Juga: Australia mempertimbangkan boikot diplomatik pada Olimpiade Musim Dingin Beijing

"Kami tidak berpikir bahwa penghapusan daftar perusahaan China dari pasar AS adalah hal yang baik untuk perusahaan, investor global atau hubungan China-AS," tutur Shen Bing, direktur jenderal departemen urusan internasional Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC), dalam sebuah konferensi di Hong Kong.

"Kami bekerja sangat keras untuk menyelesaikan masalah audit dengan rekan-rekan AS, komunikasi saat ini lancar dan terbuka. Ada risiko delisting dari perusahaan-perusahaan ini tetapi kami bekerja sangat keras untuk mencegah hal itu terjadi," tambahnya.

Pada Desember 2020, selama minggu-minggu terakhir pemerintahannya, Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang yang memungkinkan delisting saham perusahaan asing dari bursa AS jika mereka gagal mematuhi standar audit Amerika selama tiga tahun berturut-turut.

Sebuah peta di situs web organisasi tersebut menunjukkan China sebagai satu-satunya yurisdiksi yang menolak memberikan akses yang diperlukan ke PCAOB untuk melakukan pengawasan.

Berbicara pada konferensi yang sama, Ashley Alder, CEO Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) menyatakan, solusi krisis audit sulit muncul akibat tingginya suhu politik di antara Tiongkok-AS.

"Terkadang politik dapat mengganggu solusi teknis yang masuk akal dan dapat dicapai. Dan saya menilai sikap politik AS terhadap China belum tentu kondusif untuk hasil yang lebih baik," ujar dia.

Baca Juga: South Korea's central bank raises rates as price pressures mount

Otoritas bursa di Hong Kong pernah menghadapi masalah serupa, yaitu kesulitan mengakses kertas kerja auditor di China daratan. Namun, masalah tersebut terselesaikan dengan penandatanganan kesepakatan di tahun 2019, berkat hubungan baik SFC dengan CSRC. 

Bursa di Hong Kong diuntungkan dari memanasnya hubungan China-AS, karena serangkaian perusahaan China yang terdaftar di AS melakukan pencatatan sekunder di kota itu selama beberapa tahun terakhir. Pencatatan di Hong Kong merupakan ancang-ancang perusahaan China, apabila sahamnya dihapus dari Nasdaq atau NYSE, kata pelaku pasar.

Bursa saham Hong Kong, pekan lalu, mengkonfirmasi akan melanjutkan dengan perubahan aturan untuk memudahkan perusahaan China yang terdaftar di luar negeri untuk melakukan pencatatan sekunder, dan bagi perusahaan untuk menjadikan pencatatan sahamnya di bursa Hong Kong sebagai yang utama.

Bagikan

Berita Terbaru

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:20 WIB

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri

Sinergi ini untuk mendorong penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas dalam RPJMN 2025–2029

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:16 WIB

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN

PTPP mempertegas posisi sebagai kontraktor nasional dan pemain kunci dalam pembangunan Ibukota Nusantara

Jurus Diler Mengungkit Penjualan Mobil di Akhir Tahun
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:12 WIB

Jurus Diler Mengungkit Penjualan Mobil di Akhir Tahun

Sejumlah diler mobil baru bergerak menawarkan berbagai program promosi hingga potongan harga besar-besaran demi menarik minat konsumen.

 Terus Memulihkan Listrik dan Telekomunikasi
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:09 WIB

Terus Memulihkan Listrik dan Telekomunikasi

Genset dan pembangkit listrik portabel jadi andalan di beberapa kawasan yang mengalami bencana alam ban jir dan longsor di Aceh dan Sumatra

The Fed Hentikan Quantitative Tightening, ini Arah Pasar Kripto di Akhir Tahun
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:00 WIB

The Fed Hentikan Quantitative Tightening, ini Arah Pasar Kripto di Akhir Tahun

Bagi pasar aset digital seperti Bitcoin maupun altcoin, penghentian QT dipandang sebagai sinyal berpotensi positif.

Perbankan Pasang Kuda-Kuda Memangkas Suku Bunga Kredit
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 05:25 WIB

Perbankan Pasang Kuda-Kuda Memangkas Suku Bunga Kredit

Industri perbankan diproyeksikan pangkas suku bunga kredit lebih dalam di 2026.                           

Jelang Akhir Tahun, Bank Masih Terus Kejar Penyaluran Target FLPP
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 05:22 WIB

Jelang Akhir Tahun, Bank Masih Terus Kejar Penyaluran Target FLPP

Simak strategi perbankan dan BP Tapera dalam mempercepat realisasi KPR FLPP 2025. Kendala pasokan rumah jadi fokus utama penyaluran.

Ada Skema Baru, Premi Asuransi Barang Milik Negara Bisa Tumbuh Lebih Cepat
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:15 WIB

Ada Skema Baru, Premi Asuransi Barang Milik Negara Bisa Tumbuh Lebih Cepat

Pemerintah memiliki dana abadi khusus bencana yang dikelola terpusat oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) 

Tren Bullish Diproyeksi Masih Akan Ikuti Samudera Indonesia (SMDR) Tahun 2026
| Jumat, 05 Desember 2025 | 15:00 WIB

Tren Bullish Diproyeksi Masih Akan Ikuti Samudera Indonesia (SMDR) Tahun 2026

SMDR tahun ini mengalokasikan belanja modal senilai Rp 4 triliun ayang dialokasikan untuk menambah kapal baru.

Menguatnya Saham Tommy Soeharto (GTSI) Didominasi Volume Pembelian
| Jumat, 05 Desember 2025 | 14:00 WIB

Menguatnya Saham Tommy Soeharto (GTSI) Didominasi Volume Pembelian

Target GTSI adalah juga mencari sumber pendapatan baru agar tidak tergantung dari LNG shipping dan FSRU.

INDEKS BERITA