Ingin Cegah Delisting, Otoritas di China Kerjasama dengan Koleganya di AS

Kamis, 25 November 2021 | 13:05 WIB
Ingin Cegah Delisting, Otoritas di China Kerjasama dengan Koleganya di AS
[ILUSTRASI. Patung Charging Bull di kawasan Wall Street, Manhattan, New York City, New York, AS, 16 Januari 2019. REUTERS/Carlo Allegri]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Otoritas bursa efek di China akan bekerjasama dengan koleganya di Amerika Serikat (AS) untuk mencegah perusahaan-perusahaan asal negerinya dikeluarkan dari bursa saham (delisting) di Negeri Paman Sam. Demikian pernyataan seorang pejabat di otoritas China, Kamis, mengenai perselisihan standar audit yang tak kunjung tuntas.

Otoritas bursa di AS bersiap untuk mencoret saham-saham perusahaan asing dari bursa negerinya, apabila perusahaan yang menerbitkan saham itu gagal memenuhi standar audit di Negeri Paman Sam.

Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (PCAOB) dan pembuat kebijakan AS telah lama mengeluhkan akses yang terbatas dalam mengaudit kertas kerja audit atas emiten asal China di AS. Dengan alasan keamanan nasional, otoritas di China enggan mengizinkan regulator luar negeri memeriksa kertas kerja dari kantor akuntan lokal.

Baca Juga: Australia mempertimbangkan boikot diplomatik pada Olimpiade Musim Dingin Beijing

"Kami tidak berpikir bahwa penghapusan daftar perusahaan China dari pasar AS adalah hal yang baik untuk perusahaan, investor global atau hubungan China-AS," tutur Shen Bing, direktur jenderal departemen urusan internasional Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC), dalam sebuah konferensi di Hong Kong.

"Kami bekerja sangat keras untuk menyelesaikan masalah audit dengan rekan-rekan AS, komunikasi saat ini lancar dan terbuka. Ada risiko delisting dari perusahaan-perusahaan ini tetapi kami bekerja sangat keras untuk mencegah hal itu terjadi," tambahnya.

Pada Desember 2020, selama minggu-minggu terakhir pemerintahannya, Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang yang memungkinkan delisting saham perusahaan asing dari bursa AS jika mereka gagal mematuhi standar audit Amerika selama tiga tahun berturut-turut.

Sebuah peta di situs web organisasi tersebut menunjukkan China sebagai satu-satunya yurisdiksi yang menolak memberikan akses yang diperlukan ke PCAOB untuk melakukan pengawasan.

Berbicara pada konferensi yang sama, Ashley Alder, CEO Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) menyatakan, solusi krisis audit sulit muncul akibat tingginya suhu politik di antara Tiongkok-AS.

"Terkadang politik dapat mengganggu solusi teknis yang masuk akal dan dapat dicapai. Dan saya menilai sikap politik AS terhadap China belum tentu kondusif untuk hasil yang lebih baik," ujar dia.

Baca Juga: South Korea's central bank raises rates as price pressures mount

Otoritas bursa di Hong Kong pernah menghadapi masalah serupa, yaitu kesulitan mengakses kertas kerja auditor di China daratan. Namun, masalah tersebut terselesaikan dengan penandatanganan kesepakatan di tahun 2019, berkat hubungan baik SFC dengan CSRC. 

Bursa di Hong Kong diuntungkan dari memanasnya hubungan China-AS, karena serangkaian perusahaan China yang terdaftar di AS melakukan pencatatan sekunder di kota itu selama beberapa tahun terakhir. Pencatatan di Hong Kong merupakan ancang-ancang perusahaan China, apabila sahamnya dihapus dari Nasdaq atau NYSE, kata pelaku pasar.

Bursa saham Hong Kong, pekan lalu, mengkonfirmasi akan melanjutkan dengan perubahan aturan untuk memudahkan perusahaan China yang terdaftar di luar negeri untuk melakukan pencatatan sekunder, dan bagi perusahaan untuk menjadikan pencatatan sahamnya di bursa Hong Kong sebagai yang utama.

Bagikan

Berita Terbaru

Selamat Sempurna (SMSM) Bidik Pertumbuhan Single Digit
| Kamis, 08 Januari 2026 | 04:20 WIB

Selamat Sempurna (SMSM) Bidik Pertumbuhan Single Digit

Target tersebut ditetapkan Manajemen SMSM dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional. 

RUU Perkoperasian dan Reformasi Modal Koperasi
| Kamis, 08 Januari 2026 | 04:17 WIB

RUU Perkoperasian dan Reformasi Modal Koperasi

Ironisnya, koperasi justru berada di luar sistem karena keterbatasan payung hukum, di tengah pasar modal yang semakin menarik dan inklusif.

Multifinance Tetap Siapkan Ekspansi Meski Pasar Otomotif Masih Sepi
| Kamis, 08 Januari 2026 | 04:15 WIB

Multifinance Tetap Siapkan Ekspansi Meski Pasar Otomotif Masih Sepi

Rencana ekspansi jaringan yang disiapkan perusahaan multifinance di tahun ini akan dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan

Ketentuan Barang Impor di Pelabuhan Diperkuat
| Rabu, 07 Januari 2026 | 21:50 WIB

Ketentuan Barang Impor di Pelabuhan Diperkuat

Barang impor yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara lebih dari 30 hari  dan belum diselesaikan kewajiban pabeannya, bakal berstatus BTD.

Menengok Kekayaan Konglomerat yang Jadi Jangkar Penggerak IHSG
| Rabu, 07 Januari 2026 | 17:22 WIB

Menengok Kekayaan Konglomerat yang Jadi Jangkar Penggerak IHSG

Pasar merespons positif aksi korporasi dan perbaikan kinerja, mencerminkan konsep conglomerate stocks dengan valuasi premium atas sinergi bisnis.

Saatnya Meminimalkan Kasus-Kasus Investasi Mukidi
| Rabu, 07 Januari 2026 | 12:28 WIB

Saatnya Meminimalkan Kasus-Kasus Investasi Mukidi

Faktor lain yang menyebabkan masyarakat kita mudah tergiur investasi ala Mukidi adalah kondisi ekonomi yang buruk dan ingin kaya secara cepat.

PPN DTP Diperpanjang dan Bunga KPR Turun, Properti di 2026 Masih Punya Ruang Tumbuh
| Rabu, 07 Januari 2026 | 10:20 WIB

PPN DTP Diperpanjang dan Bunga KPR Turun, Properti di 2026 Masih Punya Ruang Tumbuh

Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti resmi diperpanjang hingga akhir 2026.

Emiten Menara Diproyeksikan Tumbuh di 2026, Pilih Koleksi MTEL, TOWR atau TBIG?
| Rabu, 07 Januari 2026 | 10:02 WIB

Emiten Menara Diproyeksikan Tumbuh di 2026, Pilih Koleksi MTEL, TOWR atau TBIG?

Potensi pemulihan ARPU diprediksi menjadi bahan bakar baru bagi emiten menara telekomunikasi di tahun 2026.

Target Lelang Awal Tahun Rp 220 Triliun
| Rabu, 07 Januari 2026 | 09:03 WIB

Target Lelang Awal Tahun Rp 220 Triliun

Belum diketahui target pembiayaan utang 2026, mengingat UU APBN 2026 yang disepakati tak kunjung dipublikasikan pemerintah kepada publik

Konsumsi Terangkat, Tapi Ada Sinyal Tahan Belanja
| Rabu, 07 Januari 2026 | 08:54 WIB

Konsumsi Terangkat, Tapi Ada Sinyal Tahan Belanja

Masyarakat belanja di akhir tahun, terutama pada sektor rekreasi dan barang konsumsi                

INDEKS BERITA

Terpopuler