Ingin Cegah Delisting, Otoritas di China Kerjasama dengan Koleganya di AS

Kamis, 25 November 2021 | 13:05 WIB
Ingin Cegah Delisting, Otoritas di China Kerjasama dengan Koleganya di AS
[ILUSTRASI. Patung Charging Bull di kawasan Wall Street, Manhattan, New York City, New York, AS, 16 Januari 2019. REUTERS/Carlo Allegri]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Otoritas bursa efek di China akan bekerjasama dengan koleganya di Amerika Serikat (AS) untuk mencegah perusahaan-perusahaan asal negerinya dikeluarkan dari bursa saham (delisting) di Negeri Paman Sam. Demikian pernyataan seorang pejabat di otoritas China, Kamis, mengenai perselisihan standar audit yang tak kunjung tuntas.

Otoritas bursa di AS bersiap untuk mencoret saham-saham perusahaan asing dari bursa negerinya, apabila perusahaan yang menerbitkan saham itu gagal memenuhi standar audit di Negeri Paman Sam.

Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (PCAOB) dan pembuat kebijakan AS telah lama mengeluhkan akses yang terbatas dalam mengaudit kertas kerja audit atas emiten asal China di AS. Dengan alasan keamanan nasional, otoritas di China enggan mengizinkan regulator luar negeri memeriksa kertas kerja dari kantor akuntan lokal.

Baca Juga: Australia mempertimbangkan boikot diplomatik pada Olimpiade Musim Dingin Beijing

"Kami tidak berpikir bahwa penghapusan daftar perusahaan China dari pasar AS adalah hal yang baik untuk perusahaan, investor global atau hubungan China-AS," tutur Shen Bing, direktur jenderal departemen urusan internasional Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC), dalam sebuah konferensi di Hong Kong.

"Kami bekerja sangat keras untuk menyelesaikan masalah audit dengan rekan-rekan AS, komunikasi saat ini lancar dan terbuka. Ada risiko delisting dari perusahaan-perusahaan ini tetapi kami bekerja sangat keras untuk mencegah hal itu terjadi," tambahnya.

Pada Desember 2020, selama minggu-minggu terakhir pemerintahannya, Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang yang memungkinkan delisting saham perusahaan asing dari bursa AS jika mereka gagal mematuhi standar audit Amerika selama tiga tahun berturut-turut.

Sebuah peta di situs web organisasi tersebut menunjukkan China sebagai satu-satunya yurisdiksi yang menolak memberikan akses yang diperlukan ke PCAOB untuk melakukan pengawasan.

Berbicara pada konferensi yang sama, Ashley Alder, CEO Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) menyatakan, solusi krisis audit sulit muncul akibat tingginya suhu politik di antara Tiongkok-AS.

"Terkadang politik dapat mengganggu solusi teknis yang masuk akal dan dapat dicapai. Dan saya menilai sikap politik AS terhadap China belum tentu kondusif untuk hasil yang lebih baik," ujar dia.

Baca Juga: South Korea's central bank raises rates as price pressures mount

Otoritas bursa di Hong Kong pernah menghadapi masalah serupa, yaitu kesulitan mengakses kertas kerja auditor di China daratan. Namun, masalah tersebut terselesaikan dengan penandatanganan kesepakatan di tahun 2019, berkat hubungan baik SFC dengan CSRC. 

Bursa di Hong Kong diuntungkan dari memanasnya hubungan China-AS, karena serangkaian perusahaan China yang terdaftar di AS melakukan pencatatan sekunder di kota itu selama beberapa tahun terakhir. Pencatatan di Hong Kong merupakan ancang-ancang perusahaan China, apabila sahamnya dihapus dari Nasdaq atau NYSE, kata pelaku pasar.

Bursa saham Hong Kong, pekan lalu, mengkonfirmasi akan melanjutkan dengan perubahan aturan untuk memudahkan perusahaan China yang terdaftar di luar negeri untuk melakukan pencatatan sekunder, dan bagi perusahaan untuk menjadikan pencatatan sahamnya di bursa Hong Kong sebagai yang utama.

Bagikan

Berita Terbaru

Aneka Tambang (ANTM) Meluncurkan Emas Batangan Edisi Lebaran Tahun 2026
| Jumat, 06 Maret 2026 | 03:45 WIB

Aneka Tambang (ANTM) Meluncurkan Emas Batangan Edisi Lebaran Tahun 2026

Produk ini tersedia dalam variasi emas batangan 5 gram serta gift series 1 gram dan 0,5 gram yang diproduksi dengan menggunakan Fine Gold 999,9.

Risiko Kredit Macet Leasing Semakin Buncit
| Jumat, 06 Maret 2026 | 03:40 WIB

Risiko Kredit Macet Leasing Semakin Buncit

Rasio NPF gross multifinance mencapai 2,72% di Januari 2026, meningkat dari akhir tahun lalu yang sebesar 2,51%.

Keluarga Bupati Merangsek Proyek Alih Daya Pemkab Pekalongan
| Jumat, 06 Maret 2026 | 03:35 WIB

Keluarga Bupati Merangsek Proyek Alih Daya Pemkab Pekalongan

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi pengadaan jasa alih daya di Pemkab Pekalongan.

Mandom Indonesia Menyasar Kaum Muda
| Jumat, 06 Maret 2026 | 03:35 WIB

Mandom Indonesia Menyasar Kaum Muda

Mandom Indonesia memanfaatkan momen puasa dan lebaran untuk menggenjot penjualan lewat ragam produk bagi kaum muda.

Memilih Saham LQ45 yang Cuan Saat IHSG Tertekan
| Jumat, 06 Maret 2026 | 03:35 WIB

Memilih Saham LQ45 yang Cuan Saat IHSG Tertekan

Strategi memilih saham-saham di indeks LQ45 yang bisa memberikan cuan saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan.

Upaya Cari Utangan Lewat Jalur Privat
| Jumat, 06 Maret 2026 | 03:30 WIB

Upaya Cari Utangan Lewat Jalur Privat

Pemerintah menerbitkan SUN melalui mekanisme private placement senilai Rp 4 triliun                 

Menanti Skenario Penyelamatan Anggaran
| Jumat, 06 Maret 2026 | 03:22 WIB

Menanti Skenario Penyelamatan Anggaran

Baik harga minyak maupun nilai tukar rupiah saat ini, telah menjauhi asumsi yang ditargetkan pemeirntah dalam APBN 2026

Satgas Percepatan Konversi Motor Listrik Terbentuk
| Jumat, 06 Maret 2026 | 03:20 WIB

Satgas Percepatan Konversi Motor Listrik Terbentuk

Salah satu tugas Satgas ini mempercepat sebanyak 120 juta unit kendaraan motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik.

IHSG Berpeluang Melanjutkan Penguatan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Jumat, 06 Maret 2026 | 03:15 WIB

IHSG Berpeluang Melanjutkan Penguatan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Peluang technical rebound IHSG masih terbuka pada Jumat (6/3). Analis menyarankan investor mempertimbangkan saham-saham emiten ini untuk koleksi.

Potensi Kerugian Penundaan Umrah Berasal dari Biaya Penginapan
| Jumat, 06 Maret 2026 | 03:10 WIB

Potensi Kerugian Penundaan Umrah Berasal dari Biaya Penginapan

Perusahaan travel umrah dalam negeri mengklaim bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak melarang kegiatan umrah.

INDEKS BERITA