Ingin Cegah Delisting, Otoritas di China Kerjasama dengan Koleganya di AS

Kamis, 25 November 2021 | 13:05 WIB
Ingin Cegah Delisting, Otoritas di China Kerjasama dengan Koleganya di AS
[ILUSTRASI. Patung Charging Bull di kawasan Wall Street, Manhattan, New York City, New York, AS, 16 Januari 2019. REUTERS/Carlo Allegri]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Otoritas bursa efek di China akan bekerjasama dengan koleganya di Amerika Serikat (AS) untuk mencegah perusahaan-perusahaan asal negerinya dikeluarkan dari bursa saham (delisting) di Negeri Paman Sam. Demikian pernyataan seorang pejabat di otoritas China, Kamis, mengenai perselisihan standar audit yang tak kunjung tuntas.

Otoritas bursa di AS bersiap untuk mencoret saham-saham perusahaan asing dari bursa negerinya, apabila perusahaan yang menerbitkan saham itu gagal memenuhi standar audit di Negeri Paman Sam.

Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik (PCAOB) dan pembuat kebijakan AS telah lama mengeluhkan akses yang terbatas dalam mengaudit kertas kerja audit atas emiten asal China di AS. Dengan alasan keamanan nasional, otoritas di China enggan mengizinkan regulator luar negeri memeriksa kertas kerja dari kantor akuntan lokal.

Baca Juga: Australia mempertimbangkan boikot diplomatik pada Olimpiade Musim Dingin Beijing

"Kami tidak berpikir bahwa penghapusan daftar perusahaan China dari pasar AS adalah hal yang baik untuk perusahaan, investor global atau hubungan China-AS," tutur Shen Bing, direktur jenderal departemen urusan internasional Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC), dalam sebuah konferensi di Hong Kong.

"Kami bekerja sangat keras untuk menyelesaikan masalah audit dengan rekan-rekan AS, komunikasi saat ini lancar dan terbuka. Ada risiko delisting dari perusahaan-perusahaan ini tetapi kami bekerja sangat keras untuk mencegah hal itu terjadi," tambahnya.

Pada Desember 2020, selama minggu-minggu terakhir pemerintahannya, Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang yang memungkinkan delisting saham perusahaan asing dari bursa AS jika mereka gagal mematuhi standar audit Amerika selama tiga tahun berturut-turut.

Sebuah peta di situs web organisasi tersebut menunjukkan China sebagai satu-satunya yurisdiksi yang menolak memberikan akses yang diperlukan ke PCAOB untuk melakukan pengawasan.

Berbicara pada konferensi yang sama, Ashley Alder, CEO Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) menyatakan, solusi krisis audit sulit muncul akibat tingginya suhu politik di antara Tiongkok-AS.

"Terkadang politik dapat mengganggu solusi teknis yang masuk akal dan dapat dicapai. Dan saya menilai sikap politik AS terhadap China belum tentu kondusif untuk hasil yang lebih baik," ujar dia.

Baca Juga: South Korea's central bank raises rates as price pressures mount

Otoritas bursa di Hong Kong pernah menghadapi masalah serupa, yaitu kesulitan mengakses kertas kerja auditor di China daratan. Namun, masalah tersebut terselesaikan dengan penandatanganan kesepakatan di tahun 2019, berkat hubungan baik SFC dengan CSRC. 

Bursa di Hong Kong diuntungkan dari memanasnya hubungan China-AS, karena serangkaian perusahaan China yang terdaftar di AS melakukan pencatatan sekunder di kota itu selama beberapa tahun terakhir. Pencatatan di Hong Kong merupakan ancang-ancang perusahaan China, apabila sahamnya dihapus dari Nasdaq atau NYSE, kata pelaku pasar.

Bursa saham Hong Kong, pekan lalu, mengkonfirmasi akan melanjutkan dengan perubahan aturan untuk memudahkan perusahaan China yang terdaftar di luar negeri untuk melakukan pencatatan sekunder, dan bagi perusahaan untuk menjadikan pencatatan sahamnya di bursa Hong Kong sebagai yang utama.

Bagikan

Berita Terbaru

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 08:15 WIB

Intraco Penta (INTA) Siapkan Strategi Demi Cetak Laba

Rugi bersih INTA terpangkas 31,48% secara tahunan atau year on year (yoy), dari Rp 72,49 miliar jadi Rp 49,67 miliar per September 2025.

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah tengah menyusun aturan berupa rancangan peraturan menteri keuangan terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:45 WIB

Asa Adhi Karya (ADHI) pada Anggaran Infrastruktur

Untuk tahun depan, ADHI memasang target agresif dengan membidik kontrak baru senilai Rp 23,8 triliun.

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:30 WIB

Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akuisisi Guna Tingkatkan Kinerja

Mengupas prospek bisnis PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) pasca merampungkan akuisisi PT Sawit Mandiri Lestari

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:24 WIB

Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global

Cadangan devisa Indonesia akhir November naik tipis ke level US$ 150,1 miliar                       

Outflow Deras
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:10 WIB

Outflow Deras

Arus keluar asing bersamaan dengan ketergantungan pemerintah terhadap dana domestik menyimpan risiko jangka menengah.

Beban Demografi di Era Revolusi AI
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:05 WIB

Beban Demografi di Era Revolusi AI

Bonus demografi dan revolusi kecerdasan buatan atau AI bermakna bila dikelola dengan sungguh-sungguh.​

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 07:00 WIB

Deny Ong, Direktur Keuangan HRTA Menyukai Investasi Emas

Mengupas strategi investasi Direktur Keuangan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), Deny Ong dalam mengelola asetnya.

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:20 WIB

Memperkuat Perencanaan PSN Kawasan Industri

Sinergi ini untuk mendorong penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas dalam RPJMN 2025–2029

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN
| Sabtu, 06 Desember 2025 | 06:16 WIB

PTPP Garap Proyek Besar Kelembagaan Negara di IKN

PTPP mempertegas posisi sebagai kontraktor nasional dan pemain kunci dalam pembangunan Ibukota Nusantara

INDEKS BERITA