Ini Alasan Mengapa Menkeu Ingin Ditjen Pajak Mempercepat Pengkajian Tarif PPh

Selasa, 16 Juli 2019 | 07:55 WIB
Ini Alasan Mengapa Menkeu Ingin Ditjen Pajak Mempercepat Pengkajian Tarif PPh
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak agar mengarahkan kebijakan untuk memenuhi visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa pemerintahan periode keduanya. Salah satu visinya, yaitu mendorong investasi secara besar-besaran, terutama investasi yang berorientasi ekspor.

"Untuk lima tahun ke depan, sesuai arahan Bapak Presiden, yaitu bagaimana mengubah peraturan perpajakan yang sesuai dengan aspirasi dari dunia usaha dan juga janji yang disampaikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara Hari Pajak 2019, Senin (15/7).

Sebagai upaya mendorong investasi secara maksimal, Kementerian Keuangan (Kemkeu) sangat serius mengkaji penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan. Sesuai wacananya, tarif PPh akan diturunkan dari 25% menjadi 20%.

Kemkeu kini juga menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) PPh. Ia berjanji, RUU tersebut bakal dikonsultasikan kepada masyarakat, termasuk kalangan usaha. "Ini diharapkan bisa disampaikan ke presiden pada bulan mendatang," tambahnya.

Selain itu, Menkeu juga menugaskan Ditjen Pajak untuk terus mengkaji potensi ekonomi digital. Sebab, realisasi perpajakan hingga saat ini belum mencerminkan besarnya potensi penggunaan internet, e-commerce, dan besarnya jumlah penduduk Indonesia. Ia ingin, tantangan perpajakan di era digital tercakup dalam RUU itu.

Bagikan

Berita Terbaru

Bangun Kosambi Sukses (CBDK) Suntik Modal Anak Usaha Senilai Rp 250 Miliar
| Selasa, 27 Januari 2026 | 05:45 WIB

Bangun Kosambi Sukses (CBDK) Suntik Modal Anak Usaha Senilai Rp 250 Miliar

Aksi ini dilakukan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) melalui penerbitan 14,7 juta saham Seri B IPN dengan nilai nominal Rp 17.000 per saham.

MPXL Menggenjot Diversifikasi Bisnis
| Selasa, 27 Januari 2026 | 05:35 WIB

MPXL Menggenjot Diversifikasi Bisnis

Aksi terbaru, MPXL menandatangani kontrak perjanjian kerja sama triparty dengan anak usaha PT PLN (Persero) untuk logistik limbah.

BUMN Gantikan 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut
| Selasa, 27 Januari 2026 | 05:35 WIB

BUMN Gantikan 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut

Pencabutan terkait bukti pelanggaran perusakan hutan yang memicu bencana longsor dan banjir di tiga provinsi di Pulau Sumatra belum lama ini.

Genjot Kinerja Pada 2026 Ngegas, RATU Siap Akuisisi Blok Migas
| Selasa, 27 Januari 2026 | 05:35 WIB

Genjot Kinerja Pada 2026 Ngegas, RATU Siap Akuisisi Blok Migas

PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), bersiap kembali menggelar ekspansi secara agresif pada 2026. Salah satunya, mengakuisisi sejumlah blok migas. 

Layar Bisnis ELPI Tetap Mengembang
| Selasa, 27 Januari 2026 | 05:15 WIB

Layar Bisnis ELPI Tetap Mengembang

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) memproyeksikan pendapatan hingga Rp 1,3 triliun pada tahun ini.

Emiten Semen Berharap Efek Pemangkasan Suku Bunga BI
| Selasa, 27 Januari 2026 | 05:15 WIB

Emiten Semen Berharap Efek Pemangkasan Suku Bunga BI

Kinerja emiten-emiten produsen semen berpotensi tumbuh terbatas pada 2026. Tantangan kelebihan pasokan semen masih akan mewarnai prospek emiten. 

Jumlah Peserta Tumbuh Mini, Dapen Bekerja Keras Menjaga Likuiditas
| Selasa, 27 Januari 2026 | 05:10 WIB

Jumlah Peserta Tumbuh Mini, Dapen Bekerja Keras Menjaga Likuiditas

Melambatnya pertumbuhan peserta aktif membuat pengelolaan investasi menjadi semakin krusial bagi dana pensiun.

Investor Lokal di Bali Sudah Lama Tersisih
| Selasa, 27 Januari 2026 | 05:05 WIB

Investor Lokal di Bali Sudah Lama Tersisih

Investasi asing di Bali harus sudah diarahkan ke sektor yang memberi nilai tambah seperti infrastruktur dan utilitas yang dibutuhkan.

IHSG Hijau Tapi 8 Sektor Merah, Bagaimana Prediksi Hari Ini (27/1)
| Selasa, 27 Januari 2026 | 04:50 WIB

IHSG Hijau Tapi 8 Sektor Merah, Bagaimana Prediksi Hari Ini (27/1)

IHSG masih tercatat turun 1,74% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 3,80%.​

Kedaulatan Rakyat dalam Perpajakan
| Selasa, 27 Januari 2026 | 04:43 WIB

Kedaulatan Rakyat dalam Perpajakan

Catatan historis menunjukkan bahwa pajak kerap menjadi isu sensitif ketika keadilan tidak dirasakan, dan keadilan akan menemukan jalannya sendiri.

INDEKS BERITA

Terpopuler