Ini Alasan Mengapa Menkeu Ingin Ditjen Pajak Mempercepat Pengkajian Tarif PPh

Selasa, 16 Juli 2019 | 07:55 WIB
Ini Alasan Mengapa Menkeu Ingin Ditjen Pajak Mempercepat Pengkajian Tarif PPh
[]
Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak agar mengarahkan kebijakan untuk memenuhi visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa pemerintahan periode keduanya. Salah satu visinya, yaitu mendorong investasi secara besar-besaran, terutama investasi yang berorientasi ekspor.

"Untuk lima tahun ke depan, sesuai arahan Bapak Presiden, yaitu bagaimana mengubah peraturan perpajakan yang sesuai dengan aspirasi dari dunia usaha dan juga janji yang disampaikan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara Hari Pajak 2019, Senin (15/7).

Sebagai upaya mendorong investasi secara maksimal, Kementerian Keuangan (Kemkeu) sangat serius mengkaji penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan. Sesuai wacananya, tarif PPh akan diturunkan dari 25% menjadi 20%.

Kemkeu kini juga menyusun Revisi Undang-Undang (RUU) PPh. Ia berjanji, RUU tersebut bakal dikonsultasikan kepada masyarakat, termasuk kalangan usaha. "Ini diharapkan bisa disampaikan ke presiden pada bulan mendatang," tambahnya.

Selain itu, Menkeu juga menugaskan Ditjen Pajak untuk terus mengkaji potensi ekonomi digital. Sebab, realisasi perpajakan hingga saat ini belum mencerminkan besarnya potensi penggunaan internet, e-commerce, dan besarnya jumlah penduduk Indonesia. Ia ingin, tantangan perpajakan di era digital tercakup dalam RUU itu.

Bagikan

Berita Terbaru

Mencari Reksadana Terbaik Tahun 2025 dengan Jensen Alpha
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:36 WIB

Mencari Reksadana Terbaik Tahun 2025 dengan Jensen Alpha

Namun dalam pemilihan investasi, investor hendaknya tetap memperhatikan faktor risiko yang harus ditanggung. 

ESG & Keberlanjutan HMSP:  Mengepul Dengan Produk Bebas Asap
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:32 WIB

ESG & Keberlanjutan HMSP: Mengepul Dengan Produk Bebas Asap

Isu kesehatan dan dampak sosial melekat di perusahaan rokok. PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) terus bertransisi untuk mengatasi isu tersebut.

Cadangan Devisa Akhir Tahun Berpotensi Menguat
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:23 WIB

Cadangan Devisa Akhir Tahun Berpotensi Menguat

BI mencatat, pada periode 8 hingga 11 Desember 2025, nonresiden beli neto sebesar Rp 1,14 triliun di pasar saham dan Rp 2,85 triliun di pasar SBN

Nataru Jadi Momentum Bagi Industri Ritel, Cek Target Harga Saham AMRT, ACES, dan MAPI
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:17 WIB

Nataru Jadi Momentum Bagi Industri Ritel, Cek Target Harga Saham AMRT, ACES, dan MAPI

Kinerja keuangan emiten peritel seperti AMRT, ACES, dan MAPI diprediksi bisa membaik di kuartal IV-2025.

Panca Anugrah Wisesa (MGLV) Siap Menambah Lini Produk Baru
| Senin, 15 Desember 2025 | 08:05 WIB

Panca Anugrah Wisesa (MGLV) Siap Menambah Lini Produk Baru

Perusahaan akan menambah lini produk baru berupa outdoor furnitur dari salah satu nama beken asal Italia.

Manuver Keluarga Presiden Prabowo: Arsari Caplok COIN, Rahayu Saraswati Borong TRIN
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:55 WIB

Manuver Keluarga Presiden Prabowo: Arsari Caplok COIN, Rahayu Saraswati Borong TRIN

Ekspansi bisnis keluarga Prabowo diterjemahkan pasar sebagai sinyal arah kebijakan ekonomi masa depan.

Pajak Bisa Pantau Properti WNI di Luar Negeri
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:48 WIB

Pajak Bisa Pantau Properti WNI di Luar Negeri

Pertukaran data properti dengan negara-negara OECD ditargetkan mulai berlaku di 2030                

Central Mega Kencana Ekspansi Gerai di Indonesia Timur
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:45 WIB

Central Mega Kencana Ekspansi Gerai di Indonesia Timur

Selain sebagai peritel perhiasan, perusahaan ini juga sebagai pembuat perhiasan yang hanya di pasarkan di jaringan ritel milik CMK

Bank Mendanai Flyover Sitinjau Lauik
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:37 WIB

Bank Mendanai Flyover Sitinjau Lauik

Dalam struktur sindikasi, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Sarana Multi Infrastruktur.

Ekonomi Subsidi
| Senin, 15 Desember 2025 | 07:30 WIB

Ekonomi Subsidi

Masyarakat kelas bawah hingga menengah (pelaku UMKM), masih mengandalkan bansos pemerintah untuk mengasapi dapurnya.

INDEKS BERITA

Terpopuler