Ini Tekanan Terbaru Pemerintah China terhadap Kerajaan Bisnis Jack Ma

Kamis, 24 Desember 2020 | 11:06 WIB
Ini Tekanan Terbaru Pemerintah China terhadap Kerajaan Bisnis Jack Ma
[ILUSTRASI. Suasana kantor Alipay Shanghai, yang dimiliki Ant Group, afiliasi raksasa e-commerce Alibaba di Shanghai, China, Senin (14/9/2020). REUTERS/Aly Song]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Alibaba Group belum lepas dari tekanan Pemerintah China. Langkah terbaru Beijing adalah menyelidiki dugaan perilaku monopoli yang dilakukan Alibaba dan segera memanggil para bos Ant Group, fintech milik raksasa e-commerce yang didirikan Jack Ma itu.

Aksi Beijing mengakibatkan harga saham Alibaba merosot  6% di bursa Hong Kong, awal perdagangan Kamis (24/12).

Sebelumnya, Beijing membatalkan rencana penawaran umum perdana Ant senilai $ 37 miliar, hanya dua hari sebelum saham mulai diperdagangkan di bursa Shanghai dan bursa Hong Kong.

Baca Juga: Simak 5 strategi Jack Ma dalam berbisnis hingga sukses seperti sekarang

Regulator telah mempersoalkan kebijakan "memilih satu dari dua” yang diterapkan raksasa e-commerce Alibaba terhadap merchant mereka. Kebijakan inin mengharuskan para merchant di Alibaba meneken pakta kerjasama eksklusif, yang mencegah mereka menawarkan produk serupa di platform pesaing Alibaba.

Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR) mengatakan dalam sebuah pernyataan online bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan atas praktik tersebut.

Regulator keuangan juga akan bertemu dengan afiliasi fintech Grup Ant Alibaba dalam beberapa hari mendatang. Demikian pernyataan tertulis People's Bank of China, Kamis.

Pertemuan itu untuk "memandu Ant Group untuk menerapkan pengawasan keuangan, persaingan yang sehat dan melindungi hak dan kepentingan yang sah dari konsumen," kata pernyataan itu.

Ant mengatakan telah menerima pemberitahuan dari regulator dan akan "mematuhi semua persyaratan regulasi". Sementara Alibaba tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Media pemerintah di China menyatakan dukungan kepada regulator. "Persaingan sehat adalah inti dari ekonomi pasar”, sementara monopoli “mendistorsi alokasi sumber daya, merugikan kepentingan pelaku pasar dan konsumen, dan membunuh kemajuan teknologi,” kata People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok.

Baca Juga: Trump meneken UU yang memungkinkan perusahaan China keluar dari bursa saham AS

Sektor internet China telah mendapat manfaat dari dukungan pemerintah untuk inovasi, tetapi industri harus mematuhi aturan dan hukum, tambahnya.

Jika "monopoli ditoleransi, dan perusahaan diizinkan untuk berkembang secara tidak teratur dan barbar, industri tidak akan berkembang dengan cara yang sehat dan berkelanjutan," kata editorial tersebut.

 

Selanjutnya: Zoom to expand presence in Singapore with R&D centre, hire hundreds

 

Bagikan

Berita Terbaru

Sebelum Berlibur Akhir Pekan Lagi, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini, Jumat (9/1)
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:59 WIB

Sebelum Berlibur Akhir Pekan Lagi, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini, Jumat (9/1)

Kemarin, IHSG mengalami tekanan jual dan aksi profit taking setelah reli signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Dapat Persetujuan RUPSLB, RISE Genjot Modal dan Bagi Saham Bonus
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:49 WIB

Dapat Persetujuan RUPSLB, RISE Genjot Modal dan Bagi Saham Bonus

RUPSLB PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) menyetujui peningkatan modal dasar dan pembagian saham bonus kepada pemegang saham.​

Target Produksi Emas Tinggi, Kinerja Bumi Resources Minerals (BRMS) Bisa Mendaki
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:45 WIB

Target Produksi Emas Tinggi, Kinerja Bumi Resources Minerals (BRMS) Bisa Mendaki

Di 2026, BRMS menargetkan produksi emas 80.000 ons troi. Ini lebih tinggi dari proyeksi produksi tahun 2025 di kisaran 68.000-72.000 ons troi. 

Impor BBM Dibuka, AKR Corporindo (AKRA) Ketiban Berkah
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:38 WIB

Impor BBM Dibuka, AKR Corporindo (AKRA) Ketiban Berkah

Pembukaan kembali keran kuota impor BBM untuk badan usaha pengelola SPBU swasta berpotensi mendongkrak kinerja PT AKR Corporindo Tbk (AKRA). 

Danantara Alihkan 1% Saham BUMN, Prospek Emiten Pelat Merah Bakal Cerah?
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:31 WIB

Danantara Alihkan 1% Saham BUMN, Prospek Emiten Pelat Merah Bakal Cerah?

BPI Danantara melakukan pengalihan saham 12 emiten BUMN kepada Badan Pengaturan (BP) BUMN. Seperti apa dampaknya ke prospek emiten BUMN? 

Industri Tekstil Berupaya Merajut Cuan Tahun Ini
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:30 WIB

Industri Tekstil Berupaya Merajut Cuan Tahun Ini

Industri TPT sedang berada di fase transisi penting setelah menghadapi tekanan, terutama dari melemahnya daya beli global dan impor ilegal.

Rekor Cadangan Devisa Indonesia
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:25 WIB

Rekor Cadangan Devisa Indonesia

Posisi cadangan devisa akhir Desember 2025 yang sebesar US$ 156,5 miliar, tertinggi setelah Maret 2025 yang saat itu tercatat US$ 157,1 miliar

Dana Asing Mengalir Deras ke Pasar Saham Indonesia, Saham-Saham Big Caps Jadi Buruan
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:16 WIB

Dana Asing Mengalir Deras ke Pasar Saham Indonesia, Saham-Saham Big Caps Jadi Buruan

Menelisik saham-saham yang jadi incaran investor asing di tahun 2025. Hingga kemarin, aliran dana asing ke Bursa Efek Indonesia masih deras. 

Swasembada Pangan
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:12 WIB

Swasembada Pangan

Swasembada 2025 adalah sebuah "kebenaran statistik" yang dibangun di atas fondasi definisi bukan hasil transformasi struktural yang kokoh.

Melebarnya Shortfall Pajak Membebani Target 2026
| Jumat, 09 Januari 2026 | 06:11 WIB

Melebarnya Shortfall Pajak Membebani Target 2026

Penerimaan pajak tahun 2025 mengalami shortfall alias selisih realisasi dengan target yang sebesar Rp 271,7 triliun

INDEKS BERITA

Terpopuler