Ini Tekanan Terbaru Pemerintah China terhadap Kerajaan Bisnis Jack Ma

Kamis, 24 Desember 2020 | 11:06 WIB
Ini Tekanan Terbaru Pemerintah China terhadap Kerajaan Bisnis Jack Ma
[ILUSTRASI. Suasana kantor Alipay Shanghai, yang dimiliki Ant Group, afiliasi raksasa e-commerce Alibaba di Shanghai, China, Senin (14/9/2020). REUTERS/Aly Song]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Alibaba Group belum lepas dari tekanan Pemerintah China. Langkah terbaru Beijing adalah menyelidiki dugaan perilaku monopoli yang dilakukan Alibaba dan segera memanggil para bos Ant Group, fintech milik raksasa e-commerce yang didirikan Jack Ma itu.

Aksi Beijing mengakibatkan harga saham Alibaba merosot  6% di bursa Hong Kong, awal perdagangan Kamis (24/12).

Sebelumnya, Beijing membatalkan rencana penawaran umum perdana Ant senilai $ 37 miliar, hanya dua hari sebelum saham mulai diperdagangkan di bursa Shanghai dan bursa Hong Kong.

Baca Juga: Simak 5 strategi Jack Ma dalam berbisnis hingga sukses seperti sekarang

Regulator telah mempersoalkan kebijakan "memilih satu dari dua” yang diterapkan raksasa e-commerce Alibaba terhadap merchant mereka. Kebijakan inin mengharuskan para merchant di Alibaba meneken pakta kerjasama eksklusif, yang mencegah mereka menawarkan produk serupa di platform pesaing Alibaba.

Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR) mengatakan dalam sebuah pernyataan online bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan atas praktik tersebut.

Regulator keuangan juga akan bertemu dengan afiliasi fintech Grup Ant Alibaba dalam beberapa hari mendatang. Demikian pernyataan tertulis People's Bank of China, Kamis.

Pertemuan itu untuk "memandu Ant Group untuk menerapkan pengawasan keuangan, persaingan yang sehat dan melindungi hak dan kepentingan yang sah dari konsumen," kata pernyataan itu.

Ant mengatakan telah menerima pemberitahuan dari regulator dan akan "mematuhi semua persyaratan regulasi". Sementara Alibaba tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Media pemerintah di China menyatakan dukungan kepada regulator. "Persaingan sehat adalah inti dari ekonomi pasar”, sementara monopoli “mendistorsi alokasi sumber daya, merugikan kepentingan pelaku pasar dan konsumen, dan membunuh kemajuan teknologi,” kata People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok.

Baca Juga: Trump meneken UU yang memungkinkan perusahaan China keluar dari bursa saham AS

Sektor internet China telah mendapat manfaat dari dukungan pemerintah untuk inovasi, tetapi industri harus mematuhi aturan dan hukum, tambahnya.

Jika "monopoli ditoleransi, dan perusahaan diizinkan untuk berkembang secara tidak teratur dan barbar, industri tidak akan berkembang dengan cara yang sehat dan berkelanjutan," kata editorial tersebut.

 

Selanjutnya: Zoom to expand presence in Singapore with R&D centre, hire hundreds

 

Bagikan

Berita Terbaru

Peluang Bisnis Benih Sawit, Binasawit Makmur Jaga Kualitas & Distribusi
| Jumat, 21 November 2025 | 08:52 WIB

Peluang Bisnis Benih Sawit, Binasawit Makmur Jaga Kualitas & Distribusi

Anak usaha SGRO, BSM, menargetkan pasar benih sawit dengan DxP Sriwijaya. Antisipasi kenaikan permintaan, jaga kualitas & pasokan. 

Benahi Kinerja Keuangan, Timah (TINS) Genjot Produksi dan Penjualan
| Jumat, 21 November 2025 | 08:35 WIB

Benahi Kinerja Keuangan, Timah (TINS) Genjot Produksi dan Penjualan

PT Timah Tbk (TINS) optimistis dapat memperbaiki kinerja operasional dan keuangannya sampai akhir 2025. 

Berakhirnya Kisah Keluarga Sampoerna di Lantai Bursa
| Jumat, 21 November 2025 | 08:30 WIB

Berakhirnya Kisah Keluarga Sampoerna di Lantai Bursa

Langkah Grup Sampoerna melepas PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO), meninggalkan catatan sejarah dalam dunia pasar modal di dalam negeri. ​

Outflow Masih Jadi Penyebab Defisit NPI
| Jumat, 21 November 2025 | 08:29 WIB

Outflow Masih Jadi Penyebab Defisit NPI

NPI kuartal III-2025 mengalami defisit US$ 6,4 miliar, sedikit di bawah kuartal sebelumnya yang defisit sebesar US$ 6,7 miliar

Timbang-Timbang Kenaikan Gaji ASN Tahun Depan
| Jumat, 21 November 2025 | 08:23 WIB

Timbang-Timbang Kenaikan Gaji ASN Tahun Depan

Kemkeu telah menerima surat dari Menteri PANRB terkait pertimbangan kenaikan gaji ASN di 2026       

Tambah Penempatan Dana SAL Rp 76 T Dorong Transmisi Kredit
| Jumat, 21 November 2025 | 08:09 WIB

Tambah Penempatan Dana SAL Rp 76 T Dorong Transmisi Kredit

Tambahan penempatan dana ini lanjutan dari penempatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun akhir Oktober lalu​

Waspada IHSG Jumat (21/11) Bisa Berbalik Arah
| Jumat, 21 November 2025 | 07:56 WIB

Waspada IHSG Jumat (21/11) Bisa Berbalik Arah

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di akhir pekan ini rawan koreksi dengan support 8.399 dan resistance 8.442. 

Shortfall Pajak Tahun Ini, Bisa Sentuh Rp 300 Triliun
| Jumat, 21 November 2025 | 07:54 WIB

Shortfall Pajak Tahun Ini, Bisa Sentuh Rp 300 Triliun

Dalam dua bulan, pemerintah harus mengumpulkan penerimaan pajak Rp 730,27 triliun lagi untuk mencapai target dalam APBN

Caplok Sampoerna Agro (SGRO), Posco International Rogoh Kocek Rp 9,4 Triliun
| Jumat, 21 November 2025 | 07:47 WIB

Caplok Sampoerna Agro (SGRO), Posco International Rogoh Kocek Rp 9,4 Triliun

Grup Sampoerna melepas seluruh kepemilikannya di PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) 1,19 juta saham atau setara 65,72% kepada Posco International.​

Mengelola Bencana
| Jumat, 21 November 2025 | 07:45 WIB

Mengelola Bencana

Bencana alam kerap mengintai. Setidaknya tiga bencana alam terjadi dalam sepekan terakhir, salah satunya erupsi Gunung Semeru..

INDEKS BERITA

Terpopuler