Ini Tekanan Terbaru Pemerintah China terhadap Kerajaan Bisnis Jack Ma

Kamis, 24 Desember 2020 | 11:06 WIB
Ini Tekanan Terbaru Pemerintah China terhadap Kerajaan Bisnis Jack Ma
[ILUSTRASI. Suasana kantor Alipay Shanghai, yang dimiliki Ant Group, afiliasi raksasa e-commerce Alibaba di Shanghai, China, Senin (14/9/2020). REUTERS/Aly Song]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Alibaba Group belum lepas dari tekanan Pemerintah China. Langkah terbaru Beijing adalah menyelidiki dugaan perilaku monopoli yang dilakukan Alibaba dan segera memanggil para bos Ant Group, fintech milik raksasa e-commerce yang didirikan Jack Ma itu.

Aksi Beijing mengakibatkan harga saham Alibaba merosot  6% di bursa Hong Kong, awal perdagangan Kamis (24/12).

Sebelumnya, Beijing membatalkan rencana penawaran umum perdana Ant senilai $ 37 miliar, hanya dua hari sebelum saham mulai diperdagangkan di bursa Shanghai dan bursa Hong Kong.

Baca Juga: Simak 5 strategi Jack Ma dalam berbisnis hingga sukses seperti sekarang

Regulator telah mempersoalkan kebijakan "memilih satu dari dua” yang diterapkan raksasa e-commerce Alibaba terhadap merchant mereka. Kebijakan inin mengharuskan para merchant di Alibaba meneken pakta kerjasama eksklusif, yang mencegah mereka menawarkan produk serupa di platform pesaing Alibaba.

Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR) mengatakan dalam sebuah pernyataan online bahwa mereka telah meluncurkan penyelidikan atas praktik tersebut.

Regulator keuangan juga akan bertemu dengan afiliasi fintech Grup Ant Alibaba dalam beberapa hari mendatang. Demikian pernyataan tertulis People's Bank of China, Kamis.

Pertemuan itu untuk "memandu Ant Group untuk menerapkan pengawasan keuangan, persaingan yang sehat dan melindungi hak dan kepentingan yang sah dari konsumen," kata pernyataan itu.

Ant mengatakan telah menerima pemberitahuan dari regulator dan akan "mematuhi semua persyaratan regulasi". Sementara Alibaba tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Media pemerintah di China menyatakan dukungan kepada regulator. "Persaingan sehat adalah inti dari ekonomi pasar”, sementara monopoli “mendistorsi alokasi sumber daya, merugikan kepentingan pelaku pasar dan konsumen, dan membunuh kemajuan teknologi,” kata People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis yang berkuasa di Tiongkok.

Baca Juga: Trump meneken UU yang memungkinkan perusahaan China keluar dari bursa saham AS

Sektor internet China telah mendapat manfaat dari dukungan pemerintah untuk inovasi, tetapi industri harus mematuhi aturan dan hukum, tambahnya.

Jika "monopoli ditoleransi, dan perusahaan diizinkan untuk berkembang secara tidak teratur dan barbar, industri tidak akan berkembang dengan cara yang sehat dan berkelanjutan," kata editorial tersebut.

 

Selanjutnya: Zoom to expand presence in Singapore with R&D centre, hire hundreds

 

Bagikan

Berita Terbaru

Prospek Perbankan 2026: Masih Sulit Lepas dari Bayang-Bayang Perlambatan Ekonomi
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:15 WIB

Prospek Perbankan 2026: Masih Sulit Lepas dari Bayang-Bayang Perlambatan Ekonomi

Ekonom memprediksi penyaluran kredit di tahun 2026 berpotensi tumbuh 9%, di atas proyeksi target tahun ini

Mengebut Pembangunan Huntara di Sumatra
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:05 WIB

Mengebut Pembangunan Huntara di Sumatra

Hingga akhir Desember 2025, tercatat sebanyak 47.149 unit rumah mengalami rusak berat akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, dan Sumatra

Pro Kontra Aturan Kawasan Tanpa Rokok
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:05 WIB

Pro Kontra Aturan Kawasan Tanpa Rokok

Sektor perhotelan dan restoran merupakan sektor strategis dan padat karya di Jakarta sehingga kebijakan KTR perlu dirancang secara realistis

Penerbangan  ke Bali Menanjak
| Rabu, 31 Desember 2025 | 07:01 WIB

Penerbangan ke Bali Menanjak

Pergerakan pesawat harian mencapai 467 penerbangan, atau meningkat 10,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu

Daya Ungkit Ekonomi Nataru
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:59 WIB

Daya Ungkit Ekonomi Nataru

Jika risiko inflasi dapat dikendalikan, Nataru akan berfungsi sebagai akselerator kemajuan ekonomi yang mulus menuju tahun 2026.

Pemerintah Kerek Cadangan Beras Menjadi 4 Juta Ton
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:59 WIB

Pemerintah Kerek Cadangan Beras Menjadi 4 Juta Ton

Pemerintah perlu memperbesar daya tampung cadangan untuk menyerap hasil panen petani guna menjaga stabilitas harga di tingkat produsen

Audit Kelaikan Kapal Demi Keselamatan
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:56 WIB

Audit Kelaikan Kapal Demi Keselamatan

Pemerintah menetapkan larangan pelayaran selama 26 Desember 2025-1 Januari 2026 sampai kondisi cuaca aman

Perlindungan Investor
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:53 WIB

Perlindungan Investor

Tanpa rasa aman, kepercayaan publik dapat runtuh dan menghambat pertumbuhan jangka panjang, baik di pasar modal maupun aset digital.

Pendapatan Petani Sawit Tergerus Wajib Biodiesel
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:52 WIB

Pendapatan Petani Sawit Tergerus Wajib Biodiesel

Petani sawit mengusulkan penerapan subsidi biodiesel yang lebih terarah, yaitu hanya untuk sektor PSO maksimal Rp 4.000 per liter.

Rupiah Masih Sulit Manfaatkan Pelemahan Dolar AS
| Rabu, 31 Desember 2025 | 06:45 WIB

Rupiah Masih Sulit Manfaatkan Pelemahan Dolar AS

Berdasarkan Bloomberg, indeks dolar AS di level 98,13 pada Selasa (30/12). Padahal pada periode sama di 2024, indeks dolar berasa di 108,13. 

INDEKS BERITA

Terpopuler